Polemik Food Estate yang Mencuat dalam Debat ke-4 Pilpres 2024

tirto.id - Program food estate kembali menuai sorotan publik usai disinggung dalam debat calon wakil presiden (cawapres), Minggu (22/1/2024).

Menurut cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, program food estate atau lumbung pangan memprihatinkan lantaran pengadaannya mengabaikan petani dan menghasilkan konflik agraria.

“Kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate [yang] terbukti mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan. Ini harus dihentikan," kata Cak Imin dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).

Senada dengan Cak Imin, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, juga menyebut food estate telah gagal dan banyak merusak lingkungan.

"Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," kata Mahfud dalam debat.

Di pihak lain, Gibran Rakabuming Raka mengiyakan bahwa program lubung pangan memang gagal, namun tidak semua. Menurut cawapres nomor urut 2 itu, ada proyek lumbung pangan yang berhasil dan sukses panen.

“Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong," ujar Gibran.

Dihubungi Tirto, pengamat pertanian Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menuturkan proyek lumbung pangan tidak pernah berhasil sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, food estate era Soeharto adalah Proyek Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektare di Kalimantan Tengah yang berakhir gagal karena ketidaksesuaian lahan serta faktor sosial dan budaya.

“Food estate pada pemerintah SBY yang dibangun di Ketapang dan Bulungan juga berakhir gagal, karena ketidaksesuaian kondisi sosial budaya serta belum tersedianya infrastruktur pendukung,” kata Eliza kepada Tirto, Minggu (21/1/2024).

Para petani transmigran yang didatangkan dari berbagai daerah, menurut Eliza, kesulitan bertahan hidup akibat rendahnya produksi. Begitu juga dengan warga lokal yang tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai budidaya padi.

Sementara di era Presiden Jokowi, tambah Eliza, lumbung pangan dimulai dari proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang pembangunannya berdampak negatif terhadap masyarakat adat.

Masyarakat adat menjadi kesulitan mencari bahan makanan seperti sagu dan daging rusa setelah hutan-hutannya dikonversi.

“Karena eranya beliau ini (Jokowi) food estate menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disebar di berbagai daerah, maka kegagalannya kian bertambah,” ucapnya.

“Di Gunung Mas Kalimantan itu gagal ditanami singkong karena enggak sesuai agroklimatnya, dan di sana monokultur. Terus yang di Humbang Hasundutan pun lahannya kurang sesuai ditanami bawang-bawang dan komoditas hortikultura sehingga berakhir gagal,” tambahnya.

Menurut Eliza, harus ada empat aspek yang dipenuhi untuk keberhasilan proyek lumbung pangan, yakni kelayakan agroklimat, kelayakan infrastruktur, kelayakan budidaya dan teknologi, serta kelayakan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Jika salah satu aspek saja tidak terpenuhi maka dapat dipastikan gagal dan merugikan,” pungkasnya.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa program food estate alias lumbung pangan tidak gagal. Mereka justru menilai program tersebut terus disempurnakan demi memenuhi kebutuhan pangan bangsa.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan program food estate terus berjalan dan terus disempurnakan oleh pemerintah.

"Program food estate masih terus dikerjakan dan terus disempurnakan. Tidak ada program yang gagal, bisa masih dalam proses pengerjaan," kata Dahnil kepada Tirto, Senin (22/1/2024).

Dahnil mengatakan, wajar bila masih ada tanaman rusak dalam siklus tanam. Ia justru menilai, program food estate mulai memberikan hasil yang positif di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Tengah. Saat ini, menurutnya, penanaman tidak terbatas singkong, tapi sudah mulai menanam jagung.

Sementara Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa kebijakan food estate dilakukan dalam merespon kondisi perekonomian global yang buruk.

Menurutnya, dunia sedang diterpa krisis pangan yang mengakibatkan harga pangan melonjak tinggi dan pasokan terganggu.

"Itu lah sebabnya mengapa bapak presiden mendorong untuk merespon dampak pandemi dan kemudian munculnya situasi krisis pangan itu dengan kebijakan lumbung pangan," kata Ari di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Senin (22/1/2024).