Indeks Konflik Agraria

WALHI menyebutkan, keinginan Jokowi agar Indonesia segera menggunakan B100 adalah hal yang keliru, karena bisa membuat konflik agraria meningkat.

Ketua YLBHI Asfinawati menilai penangkapan Faisol malah makin menjauhkan hukum dari penegakan keadilan. Jika dibandingkan dengan kasus Novel, justru terlihat adanya "pilih-pilih" kasus.

Faisol mengkritik Jokowi soal konflik agraria menggunakan data dari KPA. Tapi, bukannya menguji data, polisi malah menangkapnya.

Mardani Ali Sera menyayangkan usulan Komisi II soal pembentukan Pengadilan Pertanahan ditolak oleh pemerintah. 

Demi menghindari terjadinya konflik agraria, Walhi meminta pemerintah untuk tidak terus mengeluarkan izin HGU dan tambang.

Buah manis perjuangan suku Waorani dan para aktivis lingkungan untuk menunjukkan pentingnya kelestarian hutan Amazon.

Komnas HAM menerima banyak pengaduan kasus konflik agraria yang belum diselesaikan.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai kebijakan pertanahan di era pemerintahan Jokowi belum menyelesaikan masalah konflik tanah.

Konflik agraria diselesaikan dengan perspektif HAM, sehingga bisa mengembalikan hak sesuai dengan kepemilikannya.

Konsorsium Pembaruan Agraria mempertanyakan keseriusan Jokowi dan bawahannya dalam menyelesaikan masalah pertanahan. 

Pembatasan informasi hak guna usaha (HGU) lahan justru memperparah konflik agraria berupa tumpang tindih lahan serta bisa berdampak pada kerusakan ekologis.

Menurut Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS) masyarakat tak banyak dilibatkan dalam operasional 20 persen lahan bagi kemitraan ini.

KPA dorong pemerintah untuk membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria (BOMA) sebagai konsensus nasional.

Dewi Kartika menyebutkan, terdapat 93 lokasi yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan swasta dengan total luas wilayah 123,064 ha dan 131 lokasi dari HGU yang dimiliki BUMN dengan total luas wilayah 288,431 ha.

Tanpa menyentuh isu ketimpangan agraria, pembangunan infrastruktur sekadar mempercepat proses komodifikasi sumber daya alam dan manusia.

Pernyataan Jokowi yang mengklaim tidak ada konflik pembebasan lahan dalam proyek infrastruktur bertolak belakang dengan temuan KPA dan Walhi.

Menurut Dandhy, pembangunan bandara mengakibatkan kenaikan harga tanah di sekitarnya.

Kebijakan Jokowi mengecewakan. Prabowo-Sandi bagian dari masalah.

WALHI menilai visi misi Jokowi maupun Prabowo belum menghadirkan solusi untuk akar masalah utama konflik agraria.

Yuyun mengatakan bahwa apa yang harus menjadi pembahasan oleh para capres adalah bagaimana menyelesaikan ketimpangan pengelolaan lahan, konflik agraria dengan hadirnya korporasi, dan juga soal kemiskinan masyarakat warga agraris.