Indeks Konflik Agraria

Sebelum menentukan sikap, pengurus PBNU minta mereka mengirimkan sejumlah dokumen-dokumen detail menyangkut persoalan yang terjadi.

Warga Urut Sewu yang sebagian besar petani, menolak sertifikat hak pakai TNI AD. Mereka rela bertaruh nyawa untuk mempertahankan tanahnya.

Bagaimana bisa tanah yang dikelola puluhan tahun oleh warga, berubah status menjadi hak pakai TNI AD untuk latihan menembak?

Jokowi ingin berlaku adil bagi rakyat dan pengusaha dalam mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya, demi tiada lagi konflik agraria.

Pakar Hukum Tata Negara UII Ni’matul Huda sebut pensertifikatan tanah desa menjadi hak milik atas kasultanan dan kadipaten tak sesuai prosedur yang berlaku.

Keinginan Jokowi agar generasi muda mau jadi petani menjadi ironi saat konflik agraria masif dan kebijakan pemerintah tak berpihak.

UU Cipta Kerja dan peraturan turunnya membuat warga khawatir karena dapat mempermulus konversi lahan atas nama proyek nasional dan kepentingan umum.

Pertama kali diterapkan pada 1960, UU Pokok Agraria menemui banyak kendala. Pejabat daerah nakal hingga aksi sepihak PKI memperumit keadaan.

Perampasan lahan adat terjadi lagi. Kini di Kinipan Kalimantan. Para pemprotes dikriminalisasi.

Tumpang tindih lahan memicu konflik agraria dan ketidakpastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Ahmad Taufan Damanik menyatakan, dalam beberapa kasus, investasi tambang turut melibatkan investor luar negeri.

Realitas perampasan lahan Papua bisa menjungkirbalikkan akal sehat kita: ada tanah per meter dihargai Rp75; 1 hektare cuma Rp250 ribu.

Pameran ini mengangkat kisah masyarakat Indonesia dan lahannya, mulai dari eksploitasi kayu hutan adat di Papua Barat hingga keterbatasan ruang pemukiman di Jakarta.

RUU Pertanahan banyak memuat pasal karet yang rentan mengkriminalisasi para petani dan aktivis agraria. Sejumlah ketentuan di dalamnya juga bertentangan dengan UU Pokok Agraria.

Ribuan petani akan datang ke Jakarta untuk merayakan hari tani nasional sekaligus menolak RUU Pertanahan yang akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI 24 September mendatang.

Usai terjadi kekerasan terhadap petani di Urutsewu oleh personel TNI, warga Urutsewu menagih janji Presiden Jokowi terkait penyelesaian konflik agraria yang melibatkan TNI.

Pemagaran TNI AD di Urutsewu Kebumen diprotes petani dan warga karena dilakukan di tanah milik masyarakat. TNI membalas penolakan dengan pentungan dan bedil.

WALHI menyebutkan, keinginan Jokowi agar Indonesia segera menggunakan B100 adalah hal yang keliru, karena bisa membuat konflik agraria meningkat.

Ketua YLBHI Asfinawati menilai penangkapan Faisol malah makin menjauhkan hukum dari penegakan keadilan. Jika dibandingkan dengan kasus Novel, justru terlihat adanya "pilih-pilih" kasus.

Faisol mengkritik Jokowi soal konflik agraria menggunakan data dari KPA. Tapi, bukannya menguji data, polisi malah menangkapnya.