Reforma agraria yang dijalankan pemerintahan Jokowi dinilai tak memutus akar konflik agraria, TKN Jokowi-Maruf mengklaim akan tetap meneruskan reforma agraria.
Kebijakan Satu Peta dinilai bisa mengancam hak warga di kasus konflik kepemilikan lahan jika pemerintah tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat, ekspansi dan perluasan perkebunan sawit oleh korporasi skala besar menjadi salah satu penyebab utama konflik agraria.