tirto.id - Presiden Joko Widodo mendambakan petani menjadi profesi yang menyejahterakan sehingga menarik generasi muda. Sebab ia mencatat, profesi petani masih didominasi kelompok usia 45 tahun ke atas. Jumlahnya mencapai 71 persen, katanya.
"Sedangkan yang di bawah 45 tahun sebanyak 29 persen," kata Jokowi pada Jumat (6/8/2021).
Jokowi juga berharap kelompok tani berperan dalam pengolahan pasca-panen; berjibaku merancang manajemen pemasaran, menyiapkan kemasan produk, hingga perdagangan produk lintas negara. Sehingga potensi pendapatan petani menjadi lebih besar.
Ia mengatakan pertumbuhan sektor pertanian saat pandemi, mesti menjadi titik balik kehidupan petani. Jokowi mengatakan sektor pertanian tumbuh positif 1,75 persen, sementara hampir semua sektor negatif pada 2020. Kemudian, pertanian tumbuh 2,95 persen di kuartal pertama 2021.
“Kita harus membangun kemandirian pangan Indonesia dan kesejahteraan petani harus bisa meningkat secara signifikan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Namun sayangnya keinginan Jokowi masih sekadar wacana. Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Nuruddin menyebutnya sebagai "sebatas political will." Menurut Nuruddin, semestinya Jokowi bersikap afirmatif dengan mewujudkan reforma agraria; melakukan redistribusi lahan bekas negara dan perhutanan secara baik.
“Termasuk penyelesaian konflik agraria. Pasti memberikan dampak pada generasi muda. Pastinya ketiadaan akses lahan, perubahan lanskap pertanian membuat mereka harus beradaptasi lagi,” ujar Nuruddin kepada reporter Tirto, Senin (9/8/2021).
Meski demikian, ia melihat potensi generasi muda di pedesaan cukup besar untuk menjadi petani. Mencakup mereka yang berada di kawasan agroekosistem pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan tambak.
Hal tersebut mesti didukung dengan strategi mumpuni: pendekatan lanskap pertanian, isu karbon, dan perubahan iklim.
“Generasi muda akan tertarik dengan praktik-praktik pertanian yang menambah nilai tambah produksi dan peningkatan harga,” kata Nuruddin.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai anjuran Jokowi terdengar ironis. Sebab, pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup petani dan menyelesaikan berbagai persoalan terkait pertanian, seperti ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, penggusuran lahan usaha tani, korporasi pertanian, impor pangan, impor benih, diskriminasi berserikat, dan kemiskinan desa.
Dalam Catatan Akhir Tahun 2020 KPA tercatat telah terjadi peningkatan konflik agraria selama pandemi Covid-19. Pada periode April-September 2019, KPA mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,01 persen dan konflik agraria hanya 133 kasus. Memasuki periode yang sama pada 2020, ekonomi minus 4,4 persen, tapi konflik agraria mencapai 138 kasus.
"Jika menginginkan generasi muda berminat bertani, perkuat dan lindungi syarat-syarat keberlangsungan hidup pertanian rakyat,” ujarnya.
Bahkan sepanjang 2020, KPA mencatat terdapat 241 kasus perampasan tanah dan penggusuran di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK menjadi korban atas hilangnya tanah seluas 624.272,711 hektar.
Sektor Perkebunan menjadi penyebab letusan konflik agraria tertinggi sebanyak 122 letusan konflik, kedua Sektor Kehutanan (41), disusul Pembangunan infrastruktur (30), Bisnis properti (20), Pertambangan (12), Fasilitas militer (11), Pesisir dan Pulau-pulau kecil (3) dan Agribisnis (2).
“Mustahil bicara pertanian tanpa bicara agrarian reform. Kecuali yang dimaksud Jokowi adalah pemuda-pemudi diarahkan menjadi buruh-buruh tani, buruh kebun di proyek-proyek food estate, pertanian berbasis korporasi,” ujarnya kepada reporter Tirto, Senin (9/8/2021).
Aji Mumpung Saat Pandemi
Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Era Purnama Sari mengatakan situasi pandemi telah menjadi momentum perampasan tanah. Konflik agraria yang sudah berlangsung lama, meletus saat pandemi; memanfaatkan keterbatasan masyarakat untuk bergerak, termasuk melakukan konsolidasi.
“Kalau kita lihat dari perspektif kemanusiaan, harusnya kejahatan-kejahatan hak asasi saat pandemi dipandang pemerintah sebagai kejahatan serius. Tapi nyatanya, tidak ada respons cepat pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya kepada reporter Tirto, Senin (9/8/2021).
Bagian terburuk dalam setiap konflik agraria, menurut Era, yakni keterlibatan aparat penegak hukum. Alih-alih berada dalam barisan masyarakat, mereka kerap berseberangan dan mendukung pemodal.
Menurut Era, selama periode Mei-Juli 2021 tercatat 17 kasus konflik agraria di sejumlah daerah. Dan 92 persen konflik tersebut mendapat pembelaan dari aparat penegak hukum.
Dalam buku laporan YLBHI berjudul “Badai Pandemi dan Perampasan Lahan: Catatan YLBHI atas Perminggiran Keselamatan Rakyat Oleh Negara”—di mana Era merupakan penulisnya; mencatat tak jarang keterlibatan aparat menimbulkan kekerasan fisik dan psikis terhadap masyarakat.
Bahkan YLBHI mencatat 24 orang masyarakat pada enam kasus perampasan lahan menjadi korban kriminaliasi. Metodenya beragam yakni, pemanggilan tidak sesuai prosedur, pemanggilan dengan alibi surat klarifikasi dan kemudian diarahkan membuat BAP.
Dari 24 korban tersebut; 4 orang dijatuhi pidana, 8 orang terlapor, 9 orang tersangka, dan 3 orang menjadi terdakwa. Bahkan satu di antara mereka meninggal dalam tahanan di kepolisian.
“Problem sekarang bukan problem kultural, di mana orang malu menjadi petani. Ini problem struktural, mesti diselesaikan secara struktural,” ujar Era.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Abdul Aziz
