tirto.id - Satu hal yang pasti selain kematian adalah narsisnya pejabat dan politikus Indonesia setiap kali ada kejadian yang memantik perhatian publik. Terakhir, sejumlah pejabat dan politikus beramai-ramai mengunggah poster ucapan selamat kepada atlet ganda putri bulutangkis Greysia Polii dan Apriani Rahayu yang berhasil meraih emas pada Olimpiade Tokyo 2021.
"Setelah momen² mengharukan dan berarti bagi Indonesia begini, muncul para politisi kampang dan orang² norak lainnya yg narsis dan kepedean nampangin mukanya di poster ucapan. Sudahlah nirfungsi dan nirfaedah, wajah² jancok ini memang merusak momen dan kebahagiaan betul," demikian twit seorang pengguna Twitter.
"Wajah² yg gak pernah kami kenal nan asing, buat dukung atlet sehari2 di Pelatnas apalagi di turnamen lain baru bermunculan pas menang Olimpiade," kata pengguna Twitter yang lain.
Cerita tentang narsisnya politikus Indonesia memiliki riwayat panjang. Masih segar di ingatan publik pada pertengahan 2020, foto wajah Bupati Klaten Sri Mulyani dan keterangan "Bantuan Bupati Klaten Ibu Hj. Sri Mulyani" terpampang di kemasan bantuan COVID-19 berupa hand sanitizer, beras, masker, dan buku sekolah.
Parahnya, ketika stiker foto itu dibuka, maka baru diketahui kalau bantuan-bantuan itu berasal dari Kementerian Sosial dan Badan Atom Nasional (BATAN), bukan dari Pemkab Klaten apalagi kocek Sri Mulyani sendiri.
Diduga, hal itu adalah salah satu upaya kampanye Sri Mulyani guna berlaga dalam Pemilihan Bupati Klaten pada Pilkada 2020.
Publik juga pernah dibuat geleng-geleng kepala dengan poster ucapan duka cita atas meninggalnya artis Ashraf Sinclair dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam poster itu, foto Hasto justru berada di depan, mendominasi poster. Sementara wajah Ashraf ada di belakang, dengan foto siluet hitam putih.
"Raimu minggir C*k, bukannya bikin sedih malah bikin ngakak!"kicau seorang pengguna Twitter.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, salah satu partai yang kadernya banyak mengeluarkan poster ucapan selamat kepada Greysia/Apriani, membantah yang ia dan kawan-kawannya lakukan adalah upaya mendompleng.
Menurut Mardani, yang ia lakukan adalah bentuk apresiasi terhadap kerja para atlet, dan mereka pun turut memberikan apresiasi kepada atlet-atlet lain yang meraih medali.
"Nyuwun sewu kalau saya sejak awal, medali apa pun kami apresiasi. Karena perjuangan mereka berat, bahkan Piala Eropa pun kami komentar," kata Mardani saat dikonfirmasi reporter Tirto pada Jumat (6/8/2021).
Aji Mumpung agar Nama Mereka Ikut Terkerek
Pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sekaligus Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi menilai, maraknya poster ucapan selamat kepada atlet adalah upaya para politikus agar nama mereka ikut terkerek ketika mayoritas publik memperhatikan atlet yang meraih medali emas pada ajang olimpiade.
Hal itu penting, kata dia, sebab keterkenalan adalah faktor penting untuk mendulang suara di pemilu atau pilkada. Keterkenalan adalah modal dasar agar seorang politikus bisa dipilih ke kursi jabatan publik. Seorang politikus bisa saja memiliki program yang apik atau rekam jejak yang mentereng, tetapi kalau ia tak memiliki modal dasar itu, maka ia tak akan terpilih.
Karena itu, kata pria yang akrab disapa Dodi ini, tak sedikit politikus yang mementingkan keterkenalan itu secara membabi buta, tak peduli ia dikenal karena agenda program politiknya atau karena keanehannya.
"Para politisi percaya bahwa yang penting dikenal dulu. Pameo ini berlaku umum," kata Dodi kepada reporter Tirto pada Jumat (6/8/2021).
Hal itu menjelaskan maraknya artis yang diusung menjadi calon anggota legislatif atau calon kepala daerah oleh partai politik. Mereka boleh tak memiliki rekam jejak yang cemerlang, tetapi mereka memiliki modal dasar keterkanalan dan itu bisa mengantarkan mereka ke kursi kekuasaan.
"Jadi, modal keterkenalan, memang membantu meningkatkan peluang elektoral — termasuk memberi ucapan selamat pada tokoh/atlit olimpiade yang sedang trending," kata Dodi.
Kendati para pejabat dan politikus ramai-ramai ikut merayakan kemenangan para atlet, tapi nyatanya pengembangan prestasi olahraga tidak pernah berada di agenda mereka. Pada APBN 2021 misal, DPR hanya menyetujui anggaran sebesar Rp2,32 triliun untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dari jumlah itu yang digunakan untuk peningkatan prestasi hanya Rp1,5 triliun.
Karena keterbatasan dana itu, Menpora Zainuddin Amali berkali-kali menekankan agar anggaran digunakan seefektif mungkin.
"Dengan anggaran saat ini memang belum sebanding, tapi kita harus membuatnya lebih efektif tidak boleh bermimpi dengan anggaran besar sementara program kita tidak efektif dan tidak terukur manfaatnya," kata dia dalam rapat penjelasan pedoman penyusunan anggaran Kemenpora tahun 2021 pada Jumat (11/9/2020).
Dari jumlah itu, tentu harus dibagi-bagi lagi ke sejumlah federasi olahraga sehingga jumlah yang digunakan tentu jauh lebih kecil. Contoh, untuk Pelatnas Olimpiade 2020, Kemenpora hanya memberikan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Rp18,6 miliar dari Rp32,2 miliar yang diajukan, sementara Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) harus puas dengan Rp10 miliar.
Pengajar di Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Agus Kristiyanto tak menyangkal unsur penting untuk pengembangan prestasi adalah anggaran. Dari sana baru bisa bicara soal SDM kepelatihan yang mumpuni, fasilitas, dan apresiasi bagi atlet.
Karena itu, kala ia masuk ke dalam tim peninjau bentukan pemerintah untuk revisi Undang-Undang Keolahragaan, salah satu masukan tim adalah perlunya anggaran wajib (mandatory spending) untuk olahraga sebesar 2 persen dari APBN.
Nyatanya, usulan itu mental, ditolak oleh DPR. "Akhirnya tidak muncul karena mandatory spending yang diatur itu sudah 70 persen, jadi takut nanti anggaran pemerintah terpasung oleh itu," jelas Agus kepada reporter Tirto pada Jumat (6/8/2021).
Walau dikatakan demikian, Agus menilai keengganan itu dikarenakan olahraga adalah investasi jangka panjang, paling singkat dibutuhkan 10 tahun untuk menghasilkan atlet yang berprestasi. Para politikus, yang umumnya hanya menjabat 5 tahun, enggan menggelontorkan anggaran untuk sesuatu yang tidak akan mereka rasakan hasilnya.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Abdul Aziz
