tirto.id - Partai politik ramai-ramai menggelar vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat. Saat ini, setidaknya ada tiga partai yang sudah menggelar vaksinasi bagi warga, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Golkar.
PAN diketahui menggelar vaksinasi massal untuk kader dan masyarakat umum. Kegiatan yang dilakukan DPD PAN Kota Bekasi bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Dalam laman resmi PAN, partai pimpinan Zulkifli Hasan itu mengklaim sebagai partai pertama yang menggelar vaksinasi.
Sementara Nasdem menggelar vaksinasi massal lewat posko Partai Nasdem. Dinukil dari laman sosial media Instagram Partai Nasdem, posko tersebut terbagi di lima titik di Jakarta dan dibuka sejak 5 Juli-1 Agustus 2021.
Di unggahan yang berbeda, Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Media Partai Nasdem Charles Meikyansyah menyebut kegiatan mereka merupakan instruksi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk membantu langkah pemerintah memenuhi target 1 juta dosis per hari.
Di sisi lain, Partai Golkar juga bergerak lewat program vaksinasi. Dilansir dari laman Partai Golkar, mereka menggelar vaksinasi lewat yellow clinic buatan partai besutan Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju Airlangga Hartarto.
Pemerintah pun tidak mempersoalkan proses vaksinasi yang digelar oleh partai politik ini. Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengapresiasi langkah parpol yang melakukan vaksinasi massal. Ia pun mendukung langkah parpol yang membantu program percepatan vaksinasi ini.
"Kami mengapresiasi elemen masyarakat yang mendukung upaya pemerintah mempercepat vaksinasi. Vaksinasi merupakan salah satu cara paling efektif untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 serta mencapai kekebalan kelompok,” kata Nadia kepada reporter Tirto, Kamis (8/7/2021).
Hal serupa juga disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. Wiku tidak menyoalkan proses vaksinasi dilakukan oleh parpol. Namun, ia memastikan aksi vaksinasi massal parpol harus melibatkan pemerintah daerah.
"Pada prinsipnya demi percepatan vaksinasi, pemerintah juga berupaya memperbanyak mitra vaksinasi. Parpol di sini berperan sebagai pembantu operasional di lapangan, tetap persediaan vaksin dan vaksinatornya diatur oleh dinkes setempat," kata Wiku kepada reporter Tirto, Kamis (8/7/2021).
Bermuatan Politis untuk 2024?
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin melihat aksi parpol menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal sebagai kegiatan positif. Namun, ia tidak memungkiri ada motif lain, selain aksi peduli kepada public tersebut.
“Jika ada partai yang peduli tentu kita mesti apresiasi walaupun memang ujung semua itu adalah persoalan elektoral karena partai politik butuh suara rakyat, maka tentunya harus peduli dan membantu rakyat,” kata Ujang kepada reporter Tirto, Kamis (8/7/2021).
Sebagai catatan, berdasarkan hasil survei lembaga Voxpol yang dirilis pada 3 Juli 2021, Partai Golkar, Nasdem, dan PAN memang tidak ada di peringkat 3 besar. Golkar berada di peringkat ke-5 dengan nilai elektabilitas 6,8 persen. Nasdem peringkat ke-7 dengan 2,3 persen, sementara PAN di peringkat 10 dengan 0,9 persen suara. 3 partai teratas diisi oleh Partai Gerindra 27,9 persen, PDIP sebesar 23 persen, dan PKS sebesar 9,40 persen.
Ujang menekankan, vaksinasi massal adalah sebagai upaya parpol untuk menarik simpati publik. Dan kebetulan aksi parpol ini sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat saat ini. Karena itu, Ujang menilai ada timbal balik dalam vaksinasi ini: parpol butuh simpati publik untuk pemilu 2024 dan warga butuh vaksin COVID-19.
Di sisi lain, Ujang melihat pemerintah juga butuh peran parpol. Sebab, pemerintah sulit berhasil jika bergerak sendiri. Oleh karena itu, parpol perlu dirangkul. Ia melihat pemerintah dan parpol sama-sama mengambil keuntungan meski ada potensi citra buruk bagi pemerintah.
“Saat ini partai-partai akan menjaga keseimbangan antara dekat dengan pemerintah dan kebutuhan dukungan rakyat. Bahkan yang lebih ekstrem partai-partai saat ini sudah mulai jalan masing-masing untuk persiapan pemilu 2024," kata Ujang.
Hal senada diungkapkan Ahli Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah. Ia juga melihat aksi parpol sebagai langkah positif. Ia menilai sudah sepantasnya parpol berperan aktif dalam penanganan pandemi, termasuk dalam program vaksinasi.
“Dasarnya upaya mempercepat sebaran vaksinasi itu baik, bagian dari upaya pencegahan sebaran virus. Persoalan parpol atau siapapun yang menyelenggarakan, tidak menjadi masalah selama peserta vaksinasi adalah masyarakat yang memang diprioritaskan,” kata Dedi kepada reporter Tirto, Kamis (8/7/2021).
Dedi tidak memungkiri akan ada nilai plus jika parpol menggelar vaksinasi massal. Di sisi lain, parpol bisa saja mencari untung dengan menarik perhatian Jokowi selaku presiden dengan mendukung program vaksinasi. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan Partai Golkar yang sudah menjadi bagian koalisi.
Namun, ia mengingatkan vaksinasi bisa saja tidak meningkatkan elektabilitas parpol secara signifikan. Ia beralasan, elektabilitas parpol bisa naik karena faktor kolektivitas, mulai dari ketokohan kader, hingga rekam jejak dalam rentang waktu panjang.
Oleh karena itu, kata Dedi, aksi vaksinasi massal yang dilakukan parpol bisa saja mengarah kepada pemilu 2024, tetapi tetap saja penanganan pemilu 2024 memerlukan program jangka panjang di luar vaksinasi.
“Motif elektoral untuk 2024 pasti ada, meskipun menjaga simpati publik hari ini sampai 2024 juga pekerjaan sulit, untuk itu vaksinasi saja tidak akan cukup kuat meningkatkan elektabilitas, harus ada agenda lain yang berkesinambungan. Di luar soal menjaga nama baik parpol, tidak ada kader tersangkut skandal korupsi, dan kegagalan kinerja kader di pemerintah,” kata Dedi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
