tirto.id - “Saya ingin menyampaikan apresiasi, menyampaikan penghargaan yang tinggi atas capaian 1,3 juta vaksinasi pada Sabtu, 26 Juni 2021 yang lalu, sehingga lebih cepat dari target satu juta vaksinasi per hari yang ditetapkan mulai Juli 2021.”
Begitu pernyataan Presiden Joko Widodo pada Senin, 28 Juni 2021 ketika mendengar target vaksinasi yang digagasnya mencapai target. Hal ini mungkin merupakan penantian Jokowi sejak 4 Maret 2021. Maklum, angka 1 juta baru kali itu disentuh sejak ia menyampaikan rencana dan target vaksinasi di Indonesia.
“Target vaksinasi kita dari Januari-Juni ini 40 juta orang. Kita targetkan 1 juta orang vaksinasi setiap hari, agar pelaksanaan vaksinasi berjalan selesai tepat waktu, sesuai target yang ditentukan,” kata Jokowi pada 4 Maret 2021.
Jokowi lantas mengatakan target tersebut terpenuhi berkat aksi gotong royong semua pihak, terutama Kementerian Kesehatan, TNI-Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta yang turut membantu. Ia pun mengapresiasi masyarakat yang ikut serta sehingga target 1 juta vaksinasi tercapai.
Tak berhenti di situ, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun langsung memasang target 2 juta vaksinasi COVID-19 agar Indonesia cepat mencapai herd immunity. Harapannya: terbebas dari pandemi Corona yang melanda negeri ini sejak awal Maret 2020.
“Saya mengingatkan bahwa seluruh pihak tetap harus bekerja keras agar target satu juta per hari vaksinasi terjaga sampai akhir Juli dan dapat kita tingkatkan dua kali lipat pada Agustus 2021 yaitu mencapai 2 juta dosis per hari,” kata Jokowi.
Mungkinkah Tembus 2 Juta Dosis per Hari?
Jokowi boleh saja senang. Setelah mengerahkan TNI-Polri, seluruh tenaga kesehatan dan berbagai pihak lain, Indonesia berhasil menggunakan 1 juta dosis vaksin dan mampu memvaksin tahap pertama pada 26 Juni 2021. Namun Jokowi harus menunggu 114 hari untuk mencapai target vaksinasi 1 juta orang.
Apabila mengacu data Satgas COVID per 1 Juli 2021, pemerintah hanya satu kali berhasil memvaksin hingga 1 juta orang, khusus penerima dosis pertama. Di luar itu, tidak lagi menyentuh angka tersebut. Angka vaksinasi tembus paling tinggi penambahan 974.368 orang per 1 Juli 2021 dan bisa tembus 1 juta dosis karena ada 135.761 orang menjalani vaksinasi tahap dua.
Saat naskah ini dibuat, per 2 Juli 2021, vaksinasi pertama dan kedua tidak sampai 1 juta dengan angka vaksinasi pertama 707.429, sementara vaksinasi kedua 145.950. Terakhir, per 4 Juli 2021, vaksinasi justru melorot menjadi 490.505 orang yang divaksinasi pertama dan 56.832 divaksinasi kedua atau ditotal tidak sampai 550 ribu dosis. Namun Jokowi sekarang pasang target 2 juta dosis dan harus terpenuhi pada Agustus 2021.
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Bayu Satria Wiratama mengaku bisa saja target Jokowi terealisasikan. Namun semua tersebut harus mengerahkan semua pihak dengan penerapan penangaan yang benar.
“Sebenarnya bisa untuk nembus 1-2 juta per hari asal melibatkan banyak pihak juga seperti TNI, Polri serta memastikan standar vaksinasi seragam antar-daerah," kata Bayu saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (2/7/2021).
Selain kontrol dan pelibatan banyak pihak, faktor lain yang harus diatensi adalah soal informasi. Menurut Bayu, pemerintah perlu melakukan kontrol terhadap informasi hoaks terkait vaksin agar masyarakat mau divaksin. Faktor tersebut dipersulit dengan stok vaksin yang terbatas dan sistem vaksinasi yang bermasalah.
“Selain supply yang kurang juga masyarakat masih cukup banyak yang ragu dengan vaksinasi dan sistem vaksinasinya yang belum seragam di setiap daerah dan kemauan pemda juga belum seragam,” kata Bayu.
Bayu pun mendorong agar pemerintah mengambil langkah menekan hoaks dan mempererat kerja sama jika ingin vaksinasi tembus 2 juta dosis seperti yang diinginkan Jokowi.
Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamany mengatakan, pemerintah harus konsisten dalam pelaksanaan vaksinasi. Ia menegaskan, Indonesia belum mencapai herd immunity 70 persen, sementara proses vaksinasi sejak program berjalan tidak kunjung mencapai target.
"Ini harus konsisten. Jangan cuma sehari dua hari, tapi setelah itu gak satu juta lagi. Ini kan gak akan mencapai target. Intinya kan mau mengejar target. Ini 20 persen dari populasi kan belum," kata Laura kepada reporter Tirto.
Laura mengingatkan, target herd immunity adalah 70 persen dari total populasi, sementara proses vaksinasi sangat lambat. Jika mengacu hitung-hitungan sebelum 1 juta, maka Indonesia baru mencapai kekebalan komunal dengan vaksinasi dalam kurun waktu 5 tahun.
Laura mengatakan, permasalahan vaksinasi tidak hanya pada konsistensi. Ia mengingatkan ada masalah lain seperti ketersediaan vaksin di masyarakat. Kemudian faktor lain adalah masalah kepercayaan publik yang masih tidak percaya vaksinasi atau kehadiran COVID. Hal ini menjadi tantangan jika pemerintah ingin mengejar vaksinasi.
Selain itu, Laura juga menyoalkan gagasan pemerintah yang membangun konsep vaksinasi massal terpusat. Ia mengakui pelibatan TNI-Polri penting dalam menjaga ketertiban vaksinasi. Akan tetapi, ia mengingatkan vaksinasi terpusat memicu kerumunan saat publik vaksin dan bisa saja berpotensi jadi klaster.
"Melibatkan TNI-Polri, kan, sekalian juga masalah ketertiban masyarakat. Kalau menurut saya sih ya kenapa nggak dipusatkan misal di kabupaten, di pendopo atau di stadion. Itu kan mengumpulkan banyak massa, kenapa gak di banyak titik?" kata Laura.
Sementara itu, Epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengingatkan persoalan vaksinasi tidak sebatas pelaksanaan vaksinasi berbasis target. Ia justru menyoal pada hal paling esensial, yakni ketersediaan vaksin sendiri.
"Persoalan vaksinasi itu bukan sekadar target sebenarnya, tapi ketersediaan vaksinnya ada atau gak karena dari apa yang datang dari luar masih harus diproses lagi di Biofarma, gak bisa langsung siap pakai," kata Masdalina kepada reporter Tirto, Jumat kemarin.
Masdalina mengingatkan, vaksin yang hadir di Indonesia masih berbentuk bulk atau mirip adonan. Pemerintah lewat Biofarma harus mengolah, mengemas dan mendistribusikan sendiri. Proses tersebut memerlukan waktu yang tidak sedikit dengan anggaran yang besar.
Masdalina menambahkan, vaksin yang digunakan untuk menyuntik ke masyarakat tidak sebatas satu kali. Ia mencontohkan, negara punya stok vaksin sebanyak 30 juta dosis. Jika satu orang divaksin dengan dua dosis, maka hanya ada 15 juta dosis. Apabila memakai target Jokowi 2 juta per hari dengan kalkulasi vaksinasi pertama 1 juta dan vaksinasi kedua 1 juta, maka vaksin habis dalam kurun waktu 2 minggu.
Oleh karena itu, Masdalina menekankan pentingnya jumlah dan ketersediaan vaksin jika mengejar target dua juta. Selain itu, perlu konsistensi agar pelaksanaan vaksinasi tetap berjalan di tengah keinginan publik untuk divaksin.
"Sekarang kan besar animo masyarakat untuk divaksin, jangan sampai mumentum ini hilang,” kata dia.
Akan tetapi, Masdalina meminta pemerintah saat ini tidak terlalu fokus pada vaksinasi. Ia mengingatkan, kondisi lapangan di sektor kesehatan masih kewalahan akibat lonjakan kasus signifikan. Masdalina melihat fokus pengendalian tracing, testing, dan treatment mulai ditinggalkan pemerintah.
Ia memahami pemerintah sudah berusaha menekan lonjakan kasus lewat penerapan PPKM darurat, tetapi hal yang harus diperhatikan adalah potensi lonjakan kasus selama masa diam di rumah. Ia khawatir tes akan turun karena warga berada di rumah dan warga akan datang ke faskes ketika sudah menderita COVID dengan gejala berat.
“Ini euforia vaksin yang kita bahas, tapi lupa mengendalikan. Oke lah ada PPKM darurat walaupun saya nggak tahu masyarakat itu cukup interest dengan itu, tapi terlalu banyak istilah," kata Masdalina.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
