Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan proyek penulisan ulang sejarah harus tetap dilanjutan karena diperlukan. Hal itu disampaikan Fadli Zon menanggapi usulan PDIP yang meminta proyek penulisan ulang sejarah dihentikan.
Fadli lantas menyinggung amanat Presiden Soekarno atau Bung Karno agar tidak melupakan sejarah.
“Masa sejarah kita hentikan? Ya, sejarah, kan, diperlukan. Amanat Bung Karno jangan pernah meninggalkan sejarah,” kata Fadli di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025) malam.
Fadli meminta masyarakat untuk melihat terlebih dahulu hasil dari penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah disusun oleh para sejarawan.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, saat ini perkembangan penulisan ulang sejarah itu sudah mencapai 70 hingga 80 persen.
“Kita lihat dulu dong hasilnya, yang nulis, kan, sejarawan. Katanya (perkembangannya sudah) 70-80 persen. (Tetapi) belum tahu nanti kita lihat,” tutur Fadli.
Menurut Fadli, hingga saat ini tak ada sejarawan yang mundur dari tim penulisan ulang sejarah. Para sejarawan itu disebutnya berasal dari 34 universitas di Indonesia.
“Enggak [ada] sejarawan yang mundur. Setahu saya enggak ada yang mundur. Ini dari lebih dari 34 perguruan tinggi kok,” tutur Fadli.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, mengusulkan agar proyek penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah dikerjakan Kementerian Kebudayaan dihentikan apabila hanya bertujuan politis. Pernyataan ini sekaligus menyusul polemik proyek penulisan ulang sejarah hingga pernyataan Fadli Zon soal pemerkosaan massal 1998.
"Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan yang bersifat selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini," ujar Bonnie dalam keterangan resminya pada Rabu (18/6/2025).
Bonnie menilai, Fadli Zon sebagai orang yang menggagas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, mestinya tidak mempersoalkan istilah massal dalam kasus kekerasan seksual tersebut. Sebab, penulisan sejarah harus bertujuan untuk mempersatukan bangsa.
“Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial dengan mempersoalkan istilah massal atau tidak dalam kekerasan seksual tersebut, padahal laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban perkosaan," jelas Bonnie.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
