Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Ketua Komite Pengarah penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional yang diteken Presiden pada 10 Oktober 2025 lalu.
Sebelumnya, dalam Perpres nomor 98 tahun 2021 yang merupakan aturan awal beleid tersebut, Komite Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Dalam konferensi pers di kantornya, Zulhas mengatakan bahwa Perpres 110 tahun 2025 mengatur perubahan fundamental dalam penyesuaian pendekatan perencanaan karbon dan Nationally Determined Contribution (NDC).
"Sistem registrinya dibedakan. Kalau NDC itu SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim), kalau NEK itu pakai SRUK (Sistem Registri Unit Karbon) yang sudah bagus di tempatnya OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ujarnya seperti dikutip Antara, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, perubahan Perpres soal penyelenggaraan NEK tersebut dilakukan usai beleid sebelumnya dianggap rumit. Kehadiran aturan terbaru ini diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian emisi GRK nasional.
"Kita memerlukan taman nasional kita banyak, perlu uang banyak. Masyarakat di sekitar hutan, yang perlu sekolah, yang perlu dana, yang perlu pembinaan, juga perlu uang banyak. Jadi, nilai ekonomi karbon ini kita permudah. Kalau yang kemarin sulit, ini kita permudah," ungkap Zulhas.
Di dalam Perpres 110/2025, Zulhas sebagai ketua Komite Pengarah juga akan bekerja dengan melibatkan dua menko dan 17 menteri beserta kepala lembaga, untuk mengoordinasikan penyelenggaraan instrumen NEK dan memperkuat sinergi lintas sektor.
"Dalam pelaksanaannya, komrah yang saya pimpin, didukung oleh UKP (Utusan Khusus Presiden) Perubahan Iklim dan Energi, UKP Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral, dan teman-dari MPR dan DPR," kata dia.
"Kami akan tindak lanjut rapat hari ini, penting, agar OJK nanti membantu SRUK-nya, kemudian bersama LH (Kementerian Lingkungan Hidup) dan kementerian terkait, kemudian Kemenko Pangan segera membuat tim pelaksana, dan sekretariat komrah, sehingga ini nanti persiapan untuk COP 30 di UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), Amazonia (Brazil) itu bisa kita sosialisasikan ke berbagai pihak yang memerlukan," ucap Zulkifli Hasan.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
