Indeks Zulkifli Hasan

Pemerintah juga berencana memangkas proses perizinan terkait PLTSa untuk memudahkan investor.

Zulhas maupun Bahlil mengaku tak membahas isu politik saat bertamu ke kediaman Jokowi.

Pemerintah juga akan menegosiasi transaksi kedelai dengan AS karena Indonesia mengalami krisis kedelai sebagai alat negosiasi dengan pemerintah AS.

Pemerintah menargetkan membangun 70.000 hingga 80.000 kopdes Merah Putih menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD.

Zulkifli Hasan mengeklaim banyak negara kekurangan pangan seperti beras dan telur, tapi Indonesia memiliki stok yang sangat banyak.

Zulkifli Hasan, akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menyunat takaran beras dalam kemasan.

Pemerintah akan segera melebur 3 Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengelolaan sampah menjadi satu aturan tunggal untuk penutupan program open dumping.

Zulhas sebut produksi beras tersebut merupakan produksi tertinggi pada periode yang sama dalam 7 tahun terakhir.

Zulhas mengakui bahwa hanya harga cabai yang saat ini meroket sementara harga pangan lain masih masuk harga eceran tertinggi (HET).

Zulhas optimistis Indonesia tidak akan melakukan impor untuk komoditas beras, jagung, hingga garam.

Satgas Pangan Polri menjamin stok dan harga masih dalam tahap aman terkendali menjelang Ramadan.

Pemerintah bakal mengendalikan impor tapioka dan singkong guna menjaga stabilitas harga dalam negeri.

Perum Bulog memiliki total anggaran Rp39 triliun untuk menyerap 3 juta ton gabah petani pada musin panen raya Februari hingga April 2025.

Zulhas mengatakan produksi padi pada awal 2025 meningkat 50 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun hanya cukup membiayai program ini dalam periode Januari-Juni 2025.

Zulhas minta setop polemik PPN 12 persen dan perdebatan publik usai Prabowo umumkan bahwa kenaikan PPN hanya untuk barang dan jasa mewah.

Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, berjanji produk pangan dalam negeri bebas kenaikan PPN 12 persen.

Zulhas menyematkan jas PAN kepada tiga menteri, yakni Menteri KKP, Mendag, dan Menhub. Simak selengkapnya.

Zulhas membantah bahwa komoditas pangan, beras premium, dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada 2025.

Zulhas mengakui administrasi pemangkasan alur distribusi pupuk belum rampung, tapi sudah bisa dijalankan.