Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), membeberkan bahwa Indonesia berhasil untuk tidak melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam, sepanjang tahun 2025. Dengan demikian, dia mengklaim pemerintah berhasil mencapai swasembada beras.
“Alhamdulillah, tahun ini kita tidak impor lagi, bahkan kita surplus. Jadi kita sudah bisa mengatakan tahun ini kita swasembada beras,” kata Zulhas dalam forum 'Menata Jalan Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia, Kamis (16/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga November 2025, produksi beras nasional mencapai 33,19 juta ton. Angka ini meningkat 12,62 persen dibandingkan tahun 2024. Tidak hanya beras, hasil jagung juga meningkat, yang mencapai 14,54 juta ton atau naik 8,26 persen dibanding tahun lalu.
“Tahun lalu kita impor beras 4,52 juta ton. Tapi tahun ini, datanya nol. Jadi kalau produksi kita meningkat dan impor tidak kita lakukan, maka kita sudah masuk kategori surplus tahun ini,” ujarnya.
Menurut standar internasional, suatu negara bisa disebut swasembada jika impor pangan pokoknya tidak lebih dari 10 persen dari kebutuhan domestik. Tapi, Indonesia justru menunjukan perbaikan dengan tidak adanya impor beras mulai tahun ini.
Zulhas pun menyinggung perbandingan dengan Thailand dan Vietnam, yang selama ini dikenal sebagai pengekspor utama beras dunia. Padahal, kedua negara tersebut memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih kecil dibanding Indonesia.
“Bayangkan, kita impor beras dari Thailand dan Vietnam yang penduduknya lebih sedikit dan wilayahnya lebih sempit, tapi produktivitas mereka luar biasa. Artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Kita punya lahan lebih luas dan sumber daya lebih besar, seharusnya kita bisa lebih unggul,” kata Zulhas.
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas pun menekankan komitmen pemerintah untuk melindungi lahan para petani, yang kerap kali beralih fungsi.
Zulhas membeberkan banyak Pemerintah Daerah (Pemda), yang justru andil dalam pengalihan fungsi lahan petani. Bahkan, Pemda kerap kali melemahkan implementasi aturan-aturan hingga meniadakan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui keputusan baru. Langkah ini pun membuat lahan produktif petani berpindah ke tangan pengembang perumahan atau industri.
"Lahan produktif diambil pengembang, ini harus ada ketegasan dari Pemerintah Pusat," ujar Zulhas.
Zulhas juga membocorkan bahwa pemerintah tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Keppres) terkait perlindungan lahan pertanian "PP-nya sudah hampir selesai agar betul-betul sawah tidak boleh diganti lagi (jadi lahan non pertanian)," pungkas dia.
Penulis: Natania Longdong
Editor: Dwi Aditya Putra
