Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan sebagai bagian daripada memperluas inklusi keuangan. Dengan tujuan itu, ia menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) untuk mempersiapkan rekening masyarakat.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Dalam pelaksanaannya, BRI dan BSI akan menggunakan data masyarakat yang direkam oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).
Tidak langsung menggunakan data yang tersedia, data masyarakat yang ada di Dukcapil tersebut nantinya akan terlebih dulu dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia (BI).
Artinya, pencocokan data identitas penduduk akan dilakukan dengan data atau sistem pembayaran yang dimiliki atau dikelola BI, sehingga satu orang dapat dikenali secara konsisten dalam ekosistem pembayaran.
"Pertama, untuk payment system-nya dan yang kedua untuk gateway system-nya," sambung Airlangga.
Dengan kepemilikan rekening bank berbasis data kependudukan ini, nantinya bantuan sosial (bansos) atau program pemerintah lainnya dapat disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, rekening masyarakat juga akan terhubung dengan sistem pembayaran QRIS.
Melalui pembuatan rekening ini pula, pemerintah berharap tingkat inklusi keuangan Indonesia dapat terkerek naik.
"Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," jelas Airlangga.
Sementara itu, berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan sebesar 69,57 persen.
Airlangga menyebut capaian literasi keuangan Indonesia bahkan telah melampaui standar yang digunakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yakni sekitar 63 persen.
“Angka ini relatif baik. Kalau dibandingkan dengan OECD, standar literasi keuangannya sekitar 63 persen, sedangkan survei kita mencapai 69,57 persen,” ujarnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto
