Indeks Inklusi Keuangan
Urgensi Edukasi Tepat Sasaran agar Gen Z Melek Keuangan
Dari program literasi dan edukasi keuangan yang ada saat ini, materi serta metode penyampaiannya kurang sesuai dengan kebutuhan anak muda di Indonesia.
Holding Ultra Mikro Naikkan Inklusi & Literasi Keuangan Nasional
Holding Ultra Mikro (UMi) antara BRI, PT PNM, dan PT Pegadaian memberikan dampak nyata terhadap literasi keuangan masyarakat.
BRI & Microsoft Eksplorasi AI, Akselerasi Inklusi Keuangan di RI
BRI dan Microsoft berkolaborasi dalam bidang Kecerdasan Buatan dan Machine Learning sebagai bentuk dukungan penuh terhadap inklusi keuangan di Indonesia.
Mengapa Layanan Keuangan Masih Senjang bagi Kartini Modern?
Studi Women’s World Banking (WWB) menemukan bahwa norma sosial yang membatasi perempuan merupakan salah satu hambatan bagi inklusi keuangan.
3 Penyebab Masih Sedikit Masyarakat RI Punya Rekening Bank
Arianto Muditomo membeberkan tiga penyebab masih sedikit masyarakat Indonesia yang memiliki rekening bank.
KemenBUMN: 70 Persen Penduduk ASEAN Belum Punya Rekening Bank
Rosan Roeslani menyoroti tingkat kesadaran masyarakat ASEAN dalam melakukan transaksi dan menggunakan jasa layanan bank yang tercatat masih rendah.
Dorong Inklusi Keuangan, Indonesia Tarik Utang Rp7,5 T dari ADB
ADB telah menyetujui pinjaman senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,5 triliun untuk mendorong lebih lanjut inklusi keuangan di Indonesia.
Mengapa Akses Layanan Keuangan untuk Perempuan Lebih Rendah?
Layanan keuangan berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, apakah perempuan juga menikmati perkembangan tersebut?
Tingkatkan Inklusi Keuangan Indonesia Lewat Strategi Grassroot
Sejak akhir tahun lalu, OJK membentuk dua ratusan tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
Gojek Akuisisi 22% Saham Bank Jago Demi Percepat Inklusi Keuangan
Gojek mengakuisisi 22% saham Bank Jago. Sementara MEI dan WTT tetap sebagai pemegang saham pengendali dengan total kepemilikan 51%.
Jokowi: Indeks Inklusi Keuangan RI Naik Jadi 76,19% di Tahun Lalu
Indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 67,8 persen pada 2016, menjadi 76,19 persen di 2019.
Peluncuran Aplikasi Pembayaran LinkAja Dihadiri Wapres JK
LinkAja merupakan uang elektronik yang dibentuk dari sinergi Telkomsel dengan tujuh BUMN dengan basis nasabah yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia.
Peluncuran Indonesia Development Forum 2019
Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang P. S Brodjonegoro meluncurkan Indonesia Development Forum (IDF) 2019 di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Remitansi TKI Capai Rp128 Triliun Setahun, BI: Filipina Lebih Besar
Bank Indonesia mencatat remitansi dari pekerja migran Indonesia dalam setahun terakhir mencapai 8,8 miliar dolar AS. Namun, angka itu masih sepertiga dari nilai remitansi pekerja migran Filipina.
Saat Akses Layanan Keuangan Jadi PR Banyak Negara
Semakin berkembangnya dunia digital dan erat dengan layanan jasa keuangan, banyak negara menganggap penting melakukan penetrasi inklusi keuangan.
Dewan Komisioner OJK Diminta Tingkatkan Inklusi Keuangan
Muliaman turut mengingatkan pentingnya bagi OJK dalam mendampingi masyarakat kecil dan UMKM agar melek terhadap pelayanan jasa keuangan.
Bumerang Inklusi Keuangan
Berbagai program inklusi keuangan yang digarap Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki misi memperkecil ketimpangan. Sejumlah ekonom malah menilai sebaliknya.
BI: Inklusi Keuangan UKM Bisa Perkuat Finansial
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas mengatakan penerapan inklusi keuangan secara konsisten terhadap sektor UKM bisa mendorong penguatan sistem finansial dalam jangka panjang.
Mereka Tak Tersentuh Produk Finansial
Lebih dari 15 persen penduduk dewasa di Indonesia tak tersentuh produk finansial. Mereka tak memiliki tabungan di bank, kartu kredit, pinjaman bank, asuransi, reksadana, dana pensiun, saham, atau jenis produk finansial lainnya.
Menko Persiapkan Rancangan Perpres Keuangan Inklusif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal tidak cukup dengan membuka akses keuangan inklusif. Untuk itu tengah disiapkan rancangan Perpres untuk mengatur hal itu.