tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, bakal memberi insentif kepada daerah untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Upaya ini dilakukan guna mencapai target inklusi keuangan yang pada 2024 mencapai 90 persen dan 98 persen pada 2028.
“Pemerintah selama ini memberikan insentif kepada daerah, baik itu untuk inflasi, kemudian untuk kegiatan lain termasuk inklusi keuangan. Jadi, kalau ini mungkin tahun depan kita bisa bahas tentunya dengan pemerintah yang baru. Karena amplopnya ada,” ujar Airlangga di sela-sela acara Peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), di JiExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (22/8/2024).
Airlangga bilang bahwa upaya pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan industri jasa keuangan (IJK) dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan selama ini sudah berjalan cukup baik.
Hal ini terbukti dari realisasi program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang telah mencapai 57 juta rekening, digitalisasi pengurusan sertifikat tanah yang telah mencapai 87,29 persen, dan digitalisasi sertifikasi Haki hingga sertifikasi halal yang membantu UMKM agar bisa mengakses layanan keuangan formal.
Selanjutnya, ada pula transaksi pembayaran elektronik QRIS yang sudah mencapai 45 juta pengguna, uang elektronik digunakan oleh 156,4 juta pengguna, dan program-program inklusi pemerintah lainnya—seperti program PKH, Kartu Prakerja, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan juga akses keuangan digital mencapai 77 persen.
Selain itu, pemerintah juga terus melanjutkan pembangunan BTS 4G di 6.000 titik di wilayah 3T untuk memperluas akses internet di seluruh Indonesia.
“Selanjutnya kami mendorong kegiatan GENCARKAN ini bisa diikuti oleh seluruh stakeholder. Dan kami minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mendorong program ini agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, nanti tentu pemerintah selalu memikirkan implementasi yang baik. Kita akan berikan insentif untuk pemerintah daerah, tapi tentu kita lihat tahun depan seperti apa,” sambungnya.
Airlangga bilang bahwa saat ini pemerintah dan OJK memang tengah berupaya untuk terus mengakselerasi target literasi dan inklusi keuangan. Hal ini dilakukan karena inklusif dan literasi keuangan bakal membantu jutaan masyarakat Indonesia untuk lepas dari jerat kemiskinan dan mendongkrak perekonomian Indonesia.
“DNKI selalu dan bersama dengan OJK mendorong semua pihak, semua KL (Kementerian/Lembaga), pemda, industri, masyarakat, akademisi, serta media untuk berpartisipasi, berkolaborasi untuk menyukseskan pencanangan program gerakan cerdas keuangan ini,” imbuh mantan Ketua Umum Golkar itu.
Menanggapi pernyataan Airlangga, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya bakal menunggu insentif yang akan dikucurkan pemerintah bagi pemda untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Dia pun berharap pemerintah dapat merealisasikan kebijakan tersebut tahun depan.
“Baik. Terima kasih Pak Menko. Saya juga seneng dengernya tadi,” ujar Mahendra.
“Jangan (ditutup). Kita ganjel biar kagak ketutup,” imbuhnya menanggapi candaan Airlangga yang mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo bisa saja menutup “amplop” atau anggaran insentif tersebut.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
