Pilkada 2018 Masih Sarat Politik Dinasti

Oleh: Scholastica Gerintya - 27 Februari 2018
Dibaca Normal 4 menit
Biaya pilkada mahal. Hanya pihak yang punya akses terhadap sumber daya yang bisa bertanding di dalamnya.
tirto.id - Soeharto tumbang, demokrasi tumbuh. Namun, politik dinasti pun turut subur sebagai parasit di dalamnya. Apalagi setelah era pemilihan kepala daerah langsung. Terdapat keluarga yang anggotanya menggunakan kekuatan politik formal selama lebih dari satu generasi.

Edward Aspinall dan Muhammad Uhaib As’ad, mengutip Buehler (2013), menulis formasi politik dinasti sebagai "keluarga yang berhasil bertahan dalam dua siklus pemilihan eksekutif" dengan banyak "mencoba memperluas basis mereka untuk memasukkan pos legislatif di berbagai tingkat pemerintahan", untuk menambah jabatan eksekutif pemerintah yang mereka dominasi.

Di Asia, hal ini tak hanya terjadi di Indonesia. Ada klan Aquino di Filipina, Korea Selatan punya klan Park, dan di Korea Utara ada dinasti Kim.


Politik Dinasti pada Pilkada 2017

Langgengnya praktik politik dinasti pada tiap pilkada juga didukung peluang kemenangan lebih tinggi ketimbang pasangan kandidat lainnya.

Persentase kemenangan kandidat dari dinasti politik pun relatif besar. Pada Pilkada 2017, kandidat dinastikal yang menang pilkada setidaknya meraih suara 44 persen. Padahal, mereka hanya perlu lebih dari 30 persen suara untuk menang.


Infografik Periksa Data Politik Dinasti


Andika Hazrumy, yang tak lain anak dari Atut Choisiyah, berhasil menjadi Wakil Gubernur Banten setelah bertarung melawan Rano Karno-Embay Mulya Syarief dengan perolehan 50,93 persen suara. Atut adalah bekas Gubernur Banten dan terpidana kasus korupsi. Keluarganya selama satu dekade menjadi dinasti politik yang kuat di Banten. Ratu Tatu Chasanah, saudara Atut, menjabat Wakil Bupati Serang (2010-2015) dan Bupati Serang (2016-2021). Selain itu, Airin Rachmi Diany, ipar Atut, menjabat Wali Kota Tangerang Selatan (2011-2021).

Pada Pilkada Kabupaten Barito Kuala, pemenangnya adalah pasangan keluarga Noormiliyani—yang merupakan istri dari bupati sebelumnya, Hasanuddin Murad—dengan keponakannya Rahmadian Noor. Pasangan ini berhasil meraih 48,76 persen suara.

Politik Dinasti Pilkada 2018

Pada Pilkada 2018 ini, ada lima daerah yang kembali memiliki calon yang berasal dari dinasti politik, yaitu Banten, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Ada 11 calon berasal dari politik dinasti dan delapan di antaranya mengikuti pemilihan tingkat provinsi.

Delapan calon tersebut adalah Dodi Reza Alex Noerdin, Giri Ramanda Kiemas, Asrun, Sitti Rohmi Djalilah, Ichsan Yasin Limpo, Abdul Gani Kasuba, Muhammad Kasuba, dan Karolin Margret Natasa.

Infografik Periksa Data Politik Dinasti


Sumatera Selatan

Pasangan calon pada pilkada Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramanda Kiemas, sama-sama mempunyai kerabat dengan jabatan yang kuat pada politik Sumatera Selatan. Dodi adalah putra dari gubernur petahana Alex Noerdin yang telah menjabat sejak 2008. Sebelumnya, Alex Noerdin sendiri adalah Bupati Musi Banyuasin periode 2002-2008.

Di sisi lain, Giri adalah putra dari Nazarudin Kiemas, mantan anggota DPR Dapil Sumatera Selatan periode 2004-2014. Nazarudin Kiemas adalah adik kandung Taufiq Kiemas, Ketua MPR periode 2009-2013 dan merupakan suami Megawati Soekarnoputri. Kedua calon mendapat dukungan dari Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB.

Infografik Periksa Data Politik Dinasti


Sulawesi Tenggara

Di Sulawesi Tenggara, jabatan politik yang dimiliki oleh keluarga calon gubernur Asrun begitu mengakar. Asrun adalah Wali Kota Kendari dua periode (2007-2017) dan jabatan-jabatan politik di Pemerintah Kota Kendari diduduki oleh anggota keluarganya. Istri Asrun, Sri Yastin, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Kendari (2017-sekarang). Jawatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari (2017-sekarang) dijabat oleh Hasria Mahmud yang merupakan adik Asrun.

Askar Mahmud, adik Asrun lainnya, menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Kendari sejak 2013. Putra Asrun pun ikut mengisi jabatan politik sebagai Wali Kota Kendari saat ini, yaitu Adriatma Dwi Putra. Sedangkan Asrizal Pratama Putra, anak Asrun lainnya, menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kendari sejak 2015. Tahun berikutnya, Surunuddin Dangga yang merupakan paman Asrun menjadi Bupati Konawe Selatan.

Infografik Periksa Data Politik Dinasti


Nusa Tenggara Barat

Di Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah, maju sebagai cawagub 2018. Menariknya, Sitti adalah satu-satunya kandidat perempuan pada pertarungan ini. Salah satu indikasi Demokrat dan PKS berani memberikan dukungan kepada Sitti adalah karena keluarga Sitti memiliki latar belakang politik yang cukup kuat. Zainul Madji, adik dari Sitti, adalah Gubernur NTB dua periode.

Adiknya yang lain, Syamsul Luthfi, menjabat sebagai anggota DPR Dapil NTB (2014-sekarang). Lainnya, Khaerul Rizal, suami dari Sitti, adalah Ketua DPRD Lombok Timur (2014-sekarang). Tak hanya itu, Sitti adalah cucu dari pahlawan nasional Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Infografik Periksa Data Politik Dinasti


Maluku Utara & Kalimantan Barat

Di Maluku Utara, kakak-beradik Kasuba maju memperebutkan kursi gubernur. Dibandingkan sang adik, Abdul Gani lebih memiliki pengalaman dalam kontestasi politik. Ia merupakan gubernur petahana dan pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2008-2013. Sementara itu, Muhammad merupakan mantan Bupati Halmahera Selatan dua periode. Jabatan tersebut digantikan oleh keponakannya, Bahrain Kasuba.

Di Kalimantan Barat, Karolin Marget Natasa, Bupati Landak yang baru saja menjabat tahun lalu, adalah putri dari Cornelis. Cornelis adalah gubernur petahana sejak 2008. Sebelumnya, Cornelis pun pernah menjabat sebagai Bupati Landak selama dua periode. Keluarga Cornelis adalah kerabat dari Panglima Sidong, tokoh masyarakat di Sanggau. (Alinea ini mengalami perbaikan, sebelumnya tertulis Cornelis pernah menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan, Red)


Infografik Periksa Data Politik Dinasti


Sulawesi Selatan

Dinasti lainnya yang juga menjadi pemain kuat di daerah adalah Keluarga Limpo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ichsan adalah putra dari Yasin Daeng Limpo yang merupakan salah satu pendiri Golkar dan tokoh di Sulawesi Selatan. Ibu Ichsan, Nurhayati Yasin Limpo juga pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 1987-1999.

Kakak dan adik Ichsan juga memiliki jabatan politik di Sulawesi Selatan. Syahrul Yasin Limpo, kakak dari Ichsan, adalah gubernur petahana dua periode. Tenri Olle Yasin Limpo adalah mantan ketua DPRD Kabupaten Gowa dan Tenri Angka Yasin Limpo adalah mantan anggota DPRD Makassar.

Kakak perempuan Ichsan, Dewi Yasin Limpo, yang telah dijatuhi vonis penjara karena kasus suap proyek pembangkit listrik, adalah mantan anggota DPR dari fraksi Hanura. Sementara itu, adik Ichsan, Haris Yasin Limpo, menjadi anggota DPRD Makassar periode 2014-2019. Putra Ichsan, Adnan Purita Ichsan, adalah Bupati Gowa saat ini. Ipar dan keponakan Ichsan juga menempati jabatan politik di Sulawesi Selatan, khususnya di kursi legislatif.

Infografik Periksa Data Politik Dinasti


Biaya Pilkada yang Mahal dan Pemusatan Sumber Daya

Bila melihat jaringan kekerabatan di atas, terlihat bahwa masing-masing keluarga memiliki pengaruh politik lokal selama beberapa dekade. Tidak sedikit yang kerabatnya memiliki jabatan politik selama dua periode, baik di tingkat eksekutif ataupun legislatif.

Karena menjabat dalam waktu lama, mereka lebih dikenal oleh masyarakat. Keluarga Limpo misalnya, dalam penelitian Dirk Tomsa Party Politics and Democratization in Indonesia, dikenal memiliki banyak uang, banyak pengikut, dan banyak pengikut setia. Contoh lain adalah keluarga Karolin dan Sitti Rohmi yang merupakan kerabat dari tokoh masyarakat di daerahnya.

Di sisi lain, biaya pilkada begitu mahal. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Ketua Umum Partai Gerindra, pernah menyebut biaya yang dibutuhkan dalam pertandingan elektoral gubernur adalah Rp300 miliar. Itu pun "paket hemat".



Kandidat dengan sokongan politik dinasti punya kekuatan karena pemimpin daerah punya akses terhadap penguasaan sumber daya. Gejala ini juga didukung lemahnya sistem checks and balances dalam pemerintahan. Tak jarang terjadi praktik korupsi pada politik dinasti. Contohnya adalah yang terjadi pada (keluarga) Atut Chosiyah di Banten.

Pada konteks yang lebih luas, kecenderungan dinasti politik tidak hanya muncul dalam pilkada. Organisasi kepartaian di Indonesia tidak bebas dari isu yang sama.

Marcus Mietzner (2016) dalam ”The Sukarno Dynasty in Indonesia” memberi contoh bagaimana persona dan kharisma Sukarno menjadi figur politik yang sentral, baik untuk membangun ataupun melakukan regenerasi. Pada satu sisi, kekuatan imaji atas figur tersebut membantu kekuatan politik partai terutama dalam mengumpulkan suara elektoral. Di sisi lain, melalui persona dan kharisma yang sama, organisasi partai politik memiliki potensi krisis dalam melakukan regenerasi kepemimpinan.

Hal sama terjadi dalam keluarga (Prabowo) Djojohadikusumo. Jemma Purdey (2016) dalam ”Narratives to power: The Case of the Djojohadikusumo Family Dynasty Over Four Generations” menunjukkan bagaimana sosok keluarga tersebut berpengaruh kuat dalam membangun basis organisasi partai politik.

Secara lebih luas, kita juga bisa merujuk paparan James C. Scott (2014) mengenai ”Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia” ihwal bagaimana ikatan patron-klien ala dinasti politik lokal tumbuh subur di Asia Tenggara. Tidak saja menjadi satu karakter kultural, model ikatan sosial itu mencoba bertransformasi dan mempertahankan diri mengikuti perubahan sosial. Termasuk dalam mekanisme baru, yakni politik elektoral atau pilkada.

Masalah politik dinasti dalam pilkada ini juga sempat dibatasi Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa calon "tidak memiliki konflik kepentingan", antara lain tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana (ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu).

Sayang, pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak konstitusional.


Baca juga artikel terkait PERIKSA DATA atau tulisan menarik lainnya Scholastica Gerintya
(tirto.id - Politik)

Reporter: Scholastica Gerintya
Penulis: Scholastica Gerintya
Editor: Maulida Sri Handayani