Pemimpin Populis dan Musuh Imajiner yang Diciptakannya

tirto.id - Dalam konsep kekuasaan Machiavelli, ditakuti dan dicintai adalah kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Jikapun harus memilih satu dari dua hal tersebut, ditakuti adalah "opsi terbaik".

Namun, sering kali menjadi ditakuti seluruh rakyat bukanlah hal yang mudah. Berbagai elemen dan fragmentasi massa memunyai pikirannya masing-masing dan sulit diseragamkan. Itulah alasan pemimpin diktator merasa perlu membentuk ketakutan baru di kalangan masyarakat dengan menciptakan musuh imajiner. Musuh bayangan tersebut tak henti-hentinya dinarasikan lewat pidato-pidato kenegaraan, tulisan-tulisan propaganda, bahkan buku sejarah.

Hitler, misalnya, dengan berapi-api berpidato di hadapan khalayak, membahas tentang suatu bangsa yang dianggap tidak bernegara, hidup menyebar di mana-mana, serta menciptakan ekses merugikan bagi masyarakat tempat mereka tinggal. Meski tak disebut secara terang, pidato pemimpin Nazi pada November 1933 itu merujuk pada komunitas Yahudi yang dianggap ras paling rendah dan biang kerusakan perekonomian negara.

Beberapa waktu kemudian, dalam kekejaman Holocaust, bangsa Yahudi dibantai oleh pemerintah Jerman yang kala itu dikuasai partai Nazi. Semuanya dilakukan atas nama dosa fiktif yang dituduhkan kepada komunitas tersebut.

Lebih dari setengah abad sejak peristiwa nahas itu, kita dipertontonkan contoh lain: Amerika Serikat (AS). Pasca-serangan 11 September 2001 di gedung World Trade Center (WTC), presiden AS, George Walker Bush, menyatakan perang terhadap negara yang dianggap sebagai sarang teroris. Atas alasan pemberantasan terorisme itulah Negeri Abang Sam menginvasi Afganistan dan Irak.

Sasaran AS yang pertama adalah Afganistan. Targetnya menangkap pimpinan organisasi Al-Qaeda. Putra saudagar Arab cum pendiri Al-Qaeda dituduh sebagai otak dari serangan bunuh diri pesawat yang ditabrakkan ke gedung kembar WTC, New York.

Dua tahun kemudian, tepatnya 20 Maret 2003, AS menginvasi Irak karena dianggap mengembangkan senjata pemusnah massal berupa bom biologis. Propaganda Negeri Abang Sam untuk memerangi negara teroris berhasil menarik simpati beberapa negara di dunia. Dari 30 negara koalisi, tiga di antaranya yaitu Inggris, Australia, dan Polandia, yang turut menurunkan tentara dan pasukan khusus ke Irak. Sementara itu, sekutu lain memberikan dukungan diplomatik juga meminjamkan wilayahnya sebagai pangkalan militer.

Bersamaan dengan serangan ke berbagai negara Arab tersebut, menyebar juga gejala islamofobia di kalangan masyarakat kulit putih dari benua Amerika dan Eropa. Bahkan, Prancis sampai repot-repot membuat peraturan formal yang melarang penggunaan jilbab di sekolah negeri dan di arena olahraga.

Diskriminasi terhadap islam dan penganutnya juga terjadi di tataran masyarakat umum. Umat muslim di Jerman, misalnya, menghadapi banyak sekali perlakuan berbeda di berbagai bidang, mulai dari lapangan pekerjaan, perumahan, pendidikan hingga layanan kesehatan.

Musuh Bayangan Indonesia

Sebagai negara yang sudah merdeka hampir 80 tahun, Indonesia telah melalui berbagai siklus kepemimpinan. Setiap rezim mereproduksi strategi penciptaan musuh-musuh imajiner dengan gradasi dan maksud beragam.

Musuh imajiner klasik yang bertahan lama dan masih sering kita dengar adalah komunisme dan PKI. Wadipalapa dalam artikel jurnal berjudul "The Communist Imaginary in Indonesia’s 2014 and 2019 Presidential Elections" (2023) menerangkan, meskipun PKI dilarang dan secara efektif dibubarkan sejak 1966, sejumlah besar disinformasi politik tentang kebangkitan dan ancamannya masih mendominasi narasi media.

Narasi komunisme sebagai "musuh bersama" sering dijadikan sebagai alat untuk membubarkan diskusi buku, pameran karya seni, nobar film, dan acara-acara lainnya.

Isu komunisme juga kerap digunakan untuk memberangus buku-buku yang tidak sesuai dengan narasi pemerintah. Sejumlah buku Pramoedya Ananta Toer dilarang beredar di era Orde Baru karena dianggap memuat unsur komunisme. Bahkan, membaca dan mendiskusikannya saja bisa masuk penjara.

Di era pasca-reformasi, pelarangan buku yang disinyalir mengandung unsur komunisme tetap dilakukan. Berita tentang razia dan pelarangan diskusi hingga pembakaran buku masih kerap muncul di linimasa, dibarengi dengan kekhawatiran atas bangkitnya PKI.

Stereotip komunis yang digambarkan sebagai manusia jahat, tidak beragama, dan tega berbuat kejam ketika tujuan politiknya dihalangi, tertanam di ingatan kolektif sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, musuh imajiner itu merupakan hasil konstruksi rezim Orde Baru selama puluhan tahun. Dalam buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 (2024), Wijaya Herlambang menjelaskan bahwa Orde Baru menanamkan stereotip kejam komunisme di kepala masyarakat melalui karya seni populer, termasuk film dan novel.

Film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI garapan Arifin C. Noer, misalnya, yang dianggap sebagai kebenaran tunggal sejarah, selalu diputar di televisi nasional pada setiap malam 30 September. Penggambaran kekejaman PKI dalam film tersebut menjadi memori visual masyarakat Indonesia dan memperkuat rasa takut, terutama ketika narasi kebangkitan PKI kembali digaungkan.

Seiring berkembangnya internet dan media sosial, isu bangkitnya komunisme lebih cepat menyebar dan membesar. Tagar "komunis", "komunisme", dan "PKI", selalu menjadi topik populer setiap September. Demikian pula di momen-momen tertentu seperti pemilu, narasi soal komunisme kerap dipakai dalam kampanye hitam.

Aminulloh dan kolega, dalam artikel jurnal bertajuk "Propaganda and Myth: Discourse Battle on Social Media in The Indonesian Presidential Election" (2024), menemukan bahwa pemilihan presiden pada 2019 diwarnai oleh berbagai macam propaganda hitam di media sosial, khususnya Twitter (sekarang X). Tujuannya adalah mendiskreditkan lawan politik.

Antek Asing

Seiring makin bebasnya pers di Indonesia, menjamurnya buku-buku sejarah alternatif, serta berkembangnya film dokumenter yang bertentangan dengan narasi pemerintah, misalnya Senyap (2014) dan Jagal (2012), masyarakat banyak mendapatkan wacana baru tentang komunisme, PKI, dan peristiwa September 1965. Terlebih, sejak reformasi, tidak ada lagi kewajiban memutar film G30S PKI.

Informasi beragam itu tak pelak memupus narasi tunggal sejarah yang dibangun oleh pemerintah Indonesia yang secara sepihak menyalahkan PKI sebagai pengkhianat negara. Seiring waktu, kampanye “bahaya laten PKI” tidak laku lagi. Ajakan nonton film G30S PKI, yang dihelat dengan harapan menaikkan lagi sentimen anti-PKI di masyarakat, juga mulai sepi peminat—setidaknya di beberapa kalangan.

Namun, kini lahir musuh bayangan baru, yakni “pihak asing” dan “antek asing”. Misalnya, antek asing dituding telah menyusup di dalam organisasi non-pemerintah dan media massa untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pada dasarnya, narasi “antek asing" itu ditujukan kepada semua elemen yang mengkritik kabinet.

Narasi "antek asing" juga kerap disuarakan oleh akun-akun pendengung di media sosial untuk menanggapi protes masyarakat terhadap pemerintah. Misalnya, ketika terjadi protes kelompok masyarakat sipil terhadap rapat RUU TNI di Hotel Fairmont, ratusan akun di Facebook dan Instagram melabeli para pemrotes itu sebagai “antek asing”. Akun-akun itu seolah mengamplifikasi pesan dari para penguasa bahwa suara-suara kritis dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai ancaman.

Mahasiswa yang sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah juga tak luput dari pelabelan. Baru-baru ini, misalnya, Prabowo mencurigai ada “antek asing” yang menyusup di antara demonstrasi-demonstrasi itu untuk melakukan adu domba. Ia juga menuduh “antek asing” itu ingin mencegah Indonesia menjadi kuat.

Namun menariknya, dari berbagai pernyataan tentang kekuatan asing tersebut, Prabowo tidak pernah mengungkap dengan gamblang pihak yang dimaksud “asing” di situ. Lebih absurdnya lagi, secara terang-terangan dan bangga, Prabowo justru terlihat beberapa kali melakukan kerja sama dengan pemimpin-pemimpin dan tokoh besar luar negeri.

Prabowo beberapa kali dengan bangga memublikasikan aktivitas dirinya bertelepon dengan Donald Trump, menyambut Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga miliarder teknologi AS, Bill Gates. Tak cukup sampai di situ, dalam tataran kebijakan, Prabowo menunjuk warga negara asing untuk turut menjadi dewan penasihat Danantara, badan pengelolaan investasi negara yang baru dibentuk dalam pemerintahannya. Beberapa di antaranya adalah konglomerat AS, Raymond Thomas Dalio (Ray Dalio), serta Perdana Menteri Thailand (2001-2006), Thaksin Shinawatra.

Fakta bahwa pemerintah juga bekerja sama dengan pihak luar negeri (asing), makin menguatkan asumsi bahwa label “antek asing” hanyalah sebutan bagi siapa pun yang dianggap kritis dan berseberangan, terlepas itu benar-benar dari luar negeri ataupun dalam negeri. “Antek asing” dijadikan musuh imajiner, lawan bersama yang harus dilawan dan dibungkam.

Populisme dan Pembingkaian Ulang Identitas Nasional

Pemimpin-pemimpin populis di dunia sering kali menggunakan musuh imajiner untuk membingkai ulang identitas nasional.

Menurut Löfflmann dalam jurnal berjudul "‘Enemies of The People’: Donald Trump and The Security Imaginary of American First" (2022), pembingkaian ulang identitas nasional dilakukan dengan seruan-seruan afektif yang membatasi diri nasional, mencampuradukkan rasa ketidakmampuan ontologis para pendukung populis, sekaligus memperluas kategori “pihak lain” yang dianggap sebagai musuh rakyat. Retorika populis itu bisa ditujukan kepada lawan politik, pers, kelompok sipil, dan siapa pun yang dianggap berseberangan.

Penciptaan musuh imajiner agaknya bertujuan untuk membuat masyarakat sipil merasa ketakutan dan butuh seorang pemimpin atau pelindung yang kuat. Wojczewski, dalam "‘Enemies of The People’: Populism and the politics of (in)security" (2020), menyatakan bahwa sekuritisasi populis merupakan praktik diskursif yang menyebarkan politik ketakutan, kemendesakan, dan memobilisasi "rakyat" untuk melawan "elit yang "berbahaya".

Dengan begitu, pemimpin populis bisa membuat kebijakan keamanan nasional sekehendaknya berdasarkan isu-isu politik yang dibentuk sedemikian rupa dan diberi label "bahaya" dan "mengkhawatirkan".

Jika dilihat dari strukturnya, retorika populis ini sangat mirip dengan teori konspirasi yang klaim kebenarannya dikendalikan oleh keyakinan, tanpa harus ada bukti empiris.

Hameleers dalam jurnal bertajuk "They are selling themselves out to the enemy! The content and effects of populist conspiracy theories"(2020) menyatakan, konspirasi yang dibingkai sedemikian rupa dapat memicu dukungan masyarakat terhadap pemimpin populis tersebut. Musuh imajiner akan dianggap ancaman nyata jika itu disuarakan oleh tokoh yang dianggap memunyai otoritas tinggi, misalnya presiden. Dalam konteks “antek asing”, misalnya, jika terus diulang-ulang tanpa ada narasi tandingan, musuh imajiner itu akan dianggap benar-benar eksis dan sangat mengancam.

Pemimpin-pemimpin populis akan selalu membutuhkan dukungan dari masyarakat sekaligus menyingkirkan suara-suara kritis di sekitarnya. Oleh sebab itu, narasi-narasi soal musuh imajiner akan selalu diciptakan, dimunculkan, atau dibangkitkan ulang.

Seperti halnya upaya iklan komersial dalam memengaruhi konsumen dengan illusory truth effect, seganjil dan sepalsu apa pun, narasi itu akan dianggap sebagai kebenaran jika disajikan secara berulang-ulang dan meyakinkan.