tirto.id - Dini hari 1 Oktober 1965, sejumlah pasukan bersenjata menculik enam perwira tinggi Angkatan Darat ke Lubang Buaya. Peristiwa berdarah itu membuat Angkatan Udara tersudutkan. Pasalnya, tak lama setelah kejadian itu, Presiden Sukarno datang ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
"Meskipun atas kehendak sendiri, [tapi kedatangan Sukarno ke Halim] memperkuat dugaan adanya keterlibatan Angkatan Udara. Padahal Desa Lubang Buaya yang dijadikan tempat untuk latihan para sukarelawan itu ada di luar wilayah PAU Halim Perdanakusuma,” tulis Aristides Katoppo dan kawan-kawan dalam Menyingkap Kabut Halim 1965 (1999:16).
Nama Angkatan Udara pun rusak. Apalagi setelah film Pengkhinatan G30S/PKI (1983) dirilis. Film yang disutradarai oleh Arifin C. Noer dan diproduksi Pusat Produksi Film Negara (PPFN) itu dikomandoi oleh Brigadir Jenderal Gufran Dwipayana. Film propaganda Orde Baru ini kadang hanya ditulis "film G30S/PKI” atau hanya "film PKI".
Selama Orde Baru masih berkuasa, film ini selalu diputar tiap tanggal 30 September malam, menjelang upacara Hari Kesaktian Pancasila esok harinya.
Menurut sejarawan Asvi Warman Adam, film ini mengesankan ”Halim adalah sarang pemberontak” dan itu sangat menyakitkan bagi Angkatan Udara. Maka itu, selama Orde baru berkuasa, setiap akhir September dan awal Oktober datang, Angkatan Udara selalu tersudutkan. Banyak perwira dari matra ini yang tak bisa berbuat apa-apa karena tekanan pemerintah.
Namun, setelah Soeharto lengser dan banyak hal yang semula terpendam mencuat ke permukaan, sesepuh Angkatan Udara turun tangan untuk meredakan "nyeri" matra ini akibat langkah-langkah politik Orde Baru.
”Tahun 1998 Saleh Basarah menelpon Menteri Penerangan Yunus Yosfiah dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono agar film Pengkhinatan G30S/PKI tidak diputar lagi,” tulis Asvi Warman Adam dalam Menguak Misteri Sejarah (2010:148).
Saleh Basarah adalah Marsekal TNI AU yang pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) periode 1973-1977. Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono membenarkan adanya telepon dari Saleh Basarah yang menghubunginya sekitar bulan Juni-Juli 1998.
Kala itu, Yunus Yosfiah selaku Menteri Penerangan mengatakan bahwa pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar tidak lagi sesuai dengan dinamika reformasi.
Seperti dikutip Kompas (24/09/1998), Yunus Yosfiah mengatakan bahwa tanggal 30 September 1998, tepat hari ini 22 tahun lalu, TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI.
Tidak hanya soal Angkatan Udara yang terdiskreditkan dan juga pengkultusan daripada Soeharto, film ini juga menampilkan gambaran penyiksaan yang tidak sesuai dengan hasil otopsi para dokter. Tim otopsi itu terdiri dari dokter yang berasal dari Universitas Indonesia, Brigadir Jenderal dokter Roebiono Kertopati, dan Kolonel dokter Frans Pattiasina.
Infografik Mozaik Film Pengkhianatan G30S PKI. tirto.id/Sabit Dagangan Politik
Meski pemutaran film ini secara resmi telah dihentikan pada 1998 ketika Habibie berkuasa, tetapi hingga kiwari setiap kali menjelang akhir September, masih saja ada yang memutarnya sebagai dagangan politik yang selalu laris.
”Isu komunis dimainkan dalam persaingan oligarki yang berusaha memainkan Islam atau nasionalisme untuk kepentingan mereka dalam berkompetisi,” kata Vedi R. Hadiz, profesor Kajian Asia di University of Melbourne.
"Ambil contoh Gatot Nurmantyo. Dia bisa dengan mudah memainkan nasionalisme dan Islam. Dia mendekati kelompok Islam dan berpikir pemerintah saat ini mudah untuk diserang, misalnya karena representasi keislamannya yang agak kurang,” imbuhnya.
Pertentangan Islam dan komunisme memang kerap menjadi jualan politik yang laris manis di masyarakat, sebab selama belasan tahun mereka dicekoki film Pengkhianatan G30S/PKI.
Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI yang mengadu peruntungan di dunia politik Indonesia, memang cukup getol menyuarakan agar film ini diputar kembali. Bahkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Mulyono pun pernah ditantangnya untuk menggelar acara nonton bareng film tersebut. Tentu saja ada pihak yang percaya bahwa nonton ”film PKI” akan menjauhkan dan menyelamatkan Indonesia dari komunisme.Soal film itu mengandung pengkultusan dan hoaks, tak dipikirkan oleh para politikus, yang penting mereka bisa menggalang pengikut dengan bendera anti-komunis.
Editor: Irfan Teguh Pribadi
