Film dan Propaganda

Ilustrasi sejarah film indonesia[foto/shutterstock]
Oleh: Dea Anugrah - 17 Agustus 2016
Dibaca Normal 3 menit
Film memang dapat mengendalikan sentimen orang. Para penguasa bahkan rela mengeluarkan uang besar untuk membuat film yang membuat mereka terlihat seperti pahlawan.
tirto.id - "Sebagai alat yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, film punya kemampuan luar biasa untuk merebut kepemilikan sejarah," tulis Audrey Gibbs dan Nicole Robertson dalam "History in Film: Real or Just Reel?"

Klaim itu tepat. Sampai hari ini, misalnya, banyak orang Indonesia masih menyertakan embel-embel Partai Komunis Indonesia (PKI) pada peristiwa politik 30 September 1965, sebagaimana judul film dokudrama keluaran Perum Produksi Film Negara (PFN) pada 1984. Padahal, sejarah versi rezim Orde Baru yang disampaikan film itu, bahwa PKI ialah penanggung jawab tunggal prahara, telah terbukti keliru.

Sebelumnya, pada 1979 dan 1981, PFN juga memproduksi film Janur Kuning dan Serangan Fajar. Yang menarik, dalam ketiga film dengan latar waktu berlain-lainan itu ada satu aktor yang melulu muncul dan mendapat peran pahlawan, yaitu Amoroso Katamsi. Ia selalu memerankan si tampan Soeharto, seorang bekas kopral KNIL, dalam sejumlah fase hidup dan karier ketentaraannya.

Pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI yang berdurasi 4,5 jam itu menghabiskan biaya sebesar 800 juta rupiah. Ditambah Janur Kuning (375 juta rupiah) dan Serangan Fajar, ketiga film itu memakan ongkos lebih dari satu miliar rupiah. Seluruhnya tentu uang negara.

Sekalipun tak punya pendahulu di Indonesia, Soeharto tidak orisinal. Ia bukan pemimpin pertama yang memanfaatkan perusahaan film negara untuk menipu rakyat dan menampilkan dirinya sebagai jagoan. Puluhan tahun sebelumnya, Adolf Hitler dari rezim Nazi Jerman sudah melakukan hal tersebut.

Hitler sadar betul akan kemampuan sinema. Dalam Mein Kampf, ia menulis: "Gambar ... termasuk film, punya kesempatan yang lebih baik, dan jauh lebih cepat, ketimbang bacaan untuk membuat orang memahami pesan-pesan tertentu."

Propagandis Nazi Hans Traub lebih terang lagi. Pada 1932, ia menulis sebuah esai berjudul "The Film as a Political Instrument." Berikut tukilannya: "Tidak dapat diragukan lagi bahwa film adalah alat propaganda yang dahsyat ... Ia menuntut perhatian penuh; ia berisi serangkaian kejutan terkait perubahan waktu, ruang, dan tindakan; ia mempunyai kekayaan tak terpermanai buat memicu emosi-emosi tertentu."

Maka, jadilah Hitler dan Menteri Penerangan Joseph Goebbels habis-habisan memanfaatkan sinema untuk memanipulasi rakyat Jerman. Mereka menjelaskan serta membuat masyarakat meyakini apa saja, mulai dari konspirasi kaum Yahudi hingga kejayaan yang semestinya dimiliki oleh Jerman.

Belakangan ini, sejumlah studi di bidang neurosains membuktikan bahwa film memang dapat mengendalikan sentimen orang.

Lewat functional magnetic resonance imaging (fMRI), para ilmuwan dari New York University mengetahui reaksi otak manusia terhadap adegan, warna, dan musik latar dalam film; dan hal itu menjadikan film-film yang mempunyai tujuan tertentu, misalnya menakut-nakuti, sukses menancapkan pengaruh dan pesan di kepala para penontonnya. Penelitian lain dari Linfield College mengungkapkan bahwa tontonan di layar kaca berpengaruh terhadap tingkat agresivitas seseorang.

Dalam Triumph des Willens (Leni Riefenstahl, 1934), diceritakan bahwa masyarakat Jerman sedang berjibaku melawan penindasan internasional. Agar dapat keluar sebagai pemenang, mereka butuh pahlawan. Maka Riefenstahl menciptakan pahlawan itu. Dengan sudut pengambilan gambar yang rendah dan pencahayaan lemah, ia menyorot Hitler yang sedang berpidato di atas podium raksasa. Di atas lautan manusia dan bendera, Hitler dibayang-bayangi oleh aura keagungan yang, menurut William K. Boland dari Inquiries Journal, nyaris serupa Tuhan.

Selain sang bos besar, film-film propaganda lumrah menampilkan militer sebagai pahlawan atau juru selamat. Itu tak mengherankan, sebab dalam rezim kediktatoran, militer umumnya menjadi pemain utama di bidang politik. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi-posisi kunci di Indonesia, mulai dari pemerintah kota/kabupaten, pemerintah provinsi, duta besar, peradilan, hingga perusahaan milik negara.

Demikian pula urusan film. Masa itu, kepala PFN ialah Gufran Dwipayana, seorang tentara yang kemudian alih profesi menjadi sutradara televisi. Campur tangan itu memungkinkan militer terlibat secara penuh, mulai dari penentuan tujuan (misal: untuk merekonstruksi sejarah sesuai dengan historiografi resmi negara) hingga aturan sensor. Itu terjadi baik dalam pemerintahan Nazi maupun Orde Baru.

Memang semasa pemerintahan Soekarno pun ada banyak “film pejuang” yang menampilkan kisah tentara atau operasi militer. Dalam rentang 1950-1958 saja, 13 dari 16 film yang dihasilkan PFN adalah film pejuang. Perusahaan-perusahaan swasta, Perfini, Persari, dan lain-lain menambah panjang daftar itu dengan sekurangnya 43 tiga film serupa. Namun, konteks masa itu ialah kehidupan masyarakat memang belum berjarak dari Revolusi Fisik (1945-50).



Windu Jusuf menulis dalam esai “ABRI Masuk Bioskop” yang diterbitkan Cinema Poetica: “Penggambaran karakter pejuang pada masa perang dan setelahnya seringkali merupakan cerminan dari kenyataan sosial ... Ingatan khalayak tentang perjuangan bersenjata selama periode tersebut masih segar, sementara veteran yang menganggur juga banyak dan dipandang sebagai problem sosial di masanya.”

Sebaliknya, pada Orde Baru, militer adalah golongan yang bertuah. Berkat Dwifungsi ABRI, mereka tak hanya menyandang senjata, tetapi juga menjalankan pemerintahan. Setelah reformasi pemujaan kepribadian Soeharto tak lagi laku dan peran militer pun pelan-pelan surut kembali jadi sebagaimana mestinya. Apakah itu berarti film propaganda berhenti diproduksi oleh pemerintah/militer di Indonesia?

Menurut Windu: “Produksi film-film tentara kontemporer masih menunjukkan sebagian ciri lamanya. Bantuan teknis dari unit-unit militer lokal jelas ada (karena kebutuhan cerita).” Namun, kini tujuan film-film itu lebih beragam. Meskipun (sebagian) dapat dianggap propaganda pemerintah—KBBI menjelaskan propaganda sebagai penerangan yang bertujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu, film-film itu dibuat bukan lagi untuk mengobarkan kebencian terhadap “musuh negara” sekaligus memanipulasi sejarah atau memupuk kultus individu presiden.

Adrian Jonathan Pasaribu, rekan Windu di Cinema Poetica, mengatakan bahwa sejak reformasi, modus produksi film-film pesanan pemerintah juga berubah. Meski negara tetap menyalurkan uang dan mendukung dengan cara mengizinkan penggunaan lokasi syuting, pembuat film biasanya pihak swasta.

Film Tiga Nafas Likas (2014), beredar kurang lebih sebulan sebelum pemberian penghargaan Pahlawan Nasional kepada Letjen Djamin Gintings di Istana Negara. “Namun Tiga Nafas Likas sebetulnya bukan film tentang sang jenderal,” tulis Windu. “Alih-alih, nampaknya film ini dibuat untuk mempromosikan keluarga Gintings ketimbang lembaga tempat Djamin Gintings bernaung. Konteks nama besar keluarga dan relasi-relasi berbasis marga (juga kaitannya dengan politik lokal, sipil maupun militer) perlu diperhitungkan di sini.”

Contoh lainnya ialah film Di Balik 98 (2015) yang didanai MNC Group milik taipan media Harry Tanoesoedibyo. Pada mulanya, menurut Windu, film ini dibuat sebagai “alat kampanye untuk mendukung pencalonan Wiranto sebagai presiden pada pemilu 2014.” Tapi, kemudian Wiranto dan Harry Tanoe pecah kongsi. Lantas ada jeda yang cukup panjang antara masa produksi dan tanggal edar film ini. Hasil akhirnya: “Di Balik 98 justru sedikit sekali mengisahkan Wiranto, yang berperan sebagai Panglima TNI yang bertugas menjaga keamanan Jakarta di tengah kerusuhan sosial,” tulis Windu.

Tahun 2009 dan 2010, setelah relatif lama kurang populer, ada dua film perang yang berturut-turut masuk daftar laris bioskop Indonesia, yaitu Merah Putih dan sekuelnya yang berjudul Darah Garuda. Merah Putih meraup lebih dari 611 ribu penonton dan Darah Garuda disaksikan oleh 407 ribu penonton. Ditambah film Hati Merdeka yang rilis pada 2011, ketiga film itu dikenal dengan nama Trilogi Merdeka.

Trilogi Merdeka ini menghabiskan ongkos besar, yakni sekitar 60 miliar rupiah. Tapi, tidak seperti Janur Kuning dan Serangan Fajar, pembuatannya tidak melibatkan negara dan uang rakyat. “Film-film itu melibatkan orang yang berambisi menguasai negara,” kata Adrian. “Prabowo.”

Baca juga artikel terkait FILM atau tulisan menarik lainnya Dea Anugrah
(tirto.id - Film)

Reporter: Dea Anugrah
Penulis: Dea Anugrah
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
DarkLight