PBB Terancam Bangkrut, Multilateralisme Kian Ditinggalkan?

tirto.id - Dosen Ilmu Politik Universitas Chicago, John J. Mearsheimer, dalam bukunya The Tragedy of Great Power Politics (2001) menuliskan bahwa negara-negara besar di dunia bekerja sama dalam mempromosikan tatanan dunia internasional bukan demi berjalannya tatanan itu sendiri. Sebaliknya, masing-masing negara justru berupaya memaksimalkan pangsa kekuasaan dunianya sendiri. Hal itu kemungkinan besar akan bertentangan dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan tatanan internasional yang stabil.

Pemikiran ini tampaknya semakin relevan untuk membingkai pola hubungan antarnegara melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dibentuk dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dunia setelah Perang Dunia II, peran PBB dalam menjaga perdamaian dan menciptakan ketertiban dunia nyatanya justru kerap dipertanyakan.

Dalam upaya penyelesaian genosida Israel terhadap rakyat Palestina misalnya, resolusi konflik melalui mekanisme PBB berulang kali berujung kegagalan. Pada September 2025 lalu, Amerika Serikat (AS) memakai hak vetonya untuk menggagalkan resolusi PBB yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza.

Uniknya, AS—sebagai salah satu dari lima negara pemegang hak veto PBB—justru jadi negara yang paling dominan mendelegitimasi peran PBB akhir-akhir ini. Presiden AS, Donald Trump, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80 pada akhir September 2025 lalu sempat bertanya, “Apa tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa?”

Dalam pidatonya, Trump menceramahi PBB dan negara-negara lain tentang kegagalan mereka dan menyampaikan sejumlah daftar keluhan. Salah satu di antaranya adalah keluhannya tentang eskalator di Kantor PBB yang rusak.

Trump secara terang-terangan menunjukkan kecenderungan untuk mencampakkan PBB dari arena politik luar negerinya. Padahal, salah satu pionir pembentuk organisasi multilateral tersebut adalah Presiden AS, Franklin D. Roosevelt. PBB pun sangat bergantung dengan AS dalam menjalankan operasinya.

Para pejabat PBB mengatakan lebih dari 5 persen total anggaran reguler PBB yang harus dibayarkan berasal dari AS. Sementara itu, seturut pemberitaan The New York Times, AS dikabarkan menunggak iuran PBB untuk 2025 dan 2026 senilai sekitar $2,2 miliar (sekitar Rp36,87 triliun).

Akibatnya, PBB kini tengah terancam krisis finansial yang bisa berujung pada kebangkrutan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, bahkan sampai mengirimkan surat kepada semua negara anggota PBB untuk menginformasikan tentang kondisi keuangan tersebut.

"Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Dan situasinya akan semakin memburuk dalam waktu dekat," tulis Guterres dalam surat kepada para duta besar tertanggal 28 Januari 2026, dilansir dari Reuters.

Seberapa Buruk Krisis Keuangan di Tubuh PBB?

Guterres menyebut PBB sedang menghadapi risiko kebangkrutan finansial dalam waktu dekat. Organisasi internasional itu diperkirakan akan kehabisan dana pada Juli 2026 jika negara-negara anggota tidak segera membayar iuran tahunan mereka.

Anggaran PBB untuk 2026 telah disetujui sebesar 3,45 miliar dolar AS (Rp57,81 triliun) yang akan digunakan untuk kepentingan perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia (HAM).

Persoalan yang mengancam keuangan PBB saat ini adalah krisis likuiditas akibat beberapa negara anggota yang belum membayar iuran atau membayar namun terlambat.

Selain itu, ada aturan lama sejak 1945 yang menyebutkan bahwa jika anggaran tidak sepenuhnya terpakai, meski karena negara anggota tidak membayar, PBB harus mengembalikan sisa dana tersebut.

Aturan ini membuat organisasi internasional itu rentan terhadap risiko struktural. Oleh karena itulah, Sekjen PBB Guterres terdorong untuk mendesak agar aturan keuangan ini diubah.

Selain menunggak iuran untuk 2025 dan 2026, AS juga memiliki kewajiban untuk membayar 1,9 miliar dolar AS untuk misi perdamaian aktif, 528 juta dolar AS untuk misi yang telah ditutup, dan 43,6 juta dolar AS untuk pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional.

Namun, Pemerintah AS dilaporkan hanya akan membayar sebagian kecil untuk misi perdamaian dan menolak membayar untuk pengadilan internasional. Akibat keterlambatan pembayaran ini, misi perdamaian PBB telah diperintahkan untuk mengurangi anggaran sebesar 15 persen.

Hal itu membuat AS menjadi negara nomor wahid yang paling banyak berutang kepada PBB. Berikutnya adalah Venezuela dan Meksiko yang masing-masing berutang 38 juta dolar AS dan 20 juta dolar AS.

“Soal pembayaran, sekarang atau tidak sama sekali. Kita tidak memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk terus berfungsi, seperti yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah sesuatu yang telah diperingatkan oleh Sekretaris Jenderal dengan semakin tegas setiap tahunnya," tegas Juru Bicara PBB, Farhan Haq, dikutip The New York Times.

Krisis keuangan PBB juga membuat markas besar PBB di New York terancam ditutup pada Agustus, termasuk Sidang Dewan Keamanan, Pertemuan Majelis Umum pada September, serta Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan yang menangani darurat global seperti konflik dan bencana alam.

Multilateralisme Makin Ditinggalkan?

Tatanan dunia internasional tengah mengalami pergeseran semenjak Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari 2025 lalu. Pelanggaran hukum internasional yang terus dibiarkan, praktik proteksionisme, sampai kecenderungan unilateralisme jadi corak politik luar negeri AS di bawah Trump.

Trump juga tampak mulai meninggalkan multilateralisme jika dilihat dari keputusannya untuk menarik AS dari 66 organisasi dan konvensi internasional yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasionalnya.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Ignasius Loyola Adhi Bhaskara atau akrab disapa Aska, mengatakan besarnya tunggakan iuran keanggotaan PBB oleh negara-negara anggota menjadi salah satu contoh nyata tekanan terhadap multilateralisme.

Menurutnya, multilateralisme saat ini tengah ditekan oleh paham nasionalisme maupun unilateralisme yang kian menguat akibat inefektivitas peran lembaga multilateral.

“Tunggakan tersebut terjadi dalam politik global karena multilateralisme sedang tertekan oleh nasionalisme dan unilateralisme yang dipicu oleh kekecewaan terhadap efektivitas lembaga multilateral, meningkatnya rivalitas geopolitik, serta praktik proteksionisme,” ujar Aska saat dihubungi Tirto pada Kamis (5/2/2026).

Di tengah tekanan terhadap multilateralisme, pola hubungan bilateral justru menawarkan fleksibilitas dan kesepakatan yang lebih solutif. Negara-negara kini juga menjadi lebih realistis dan pragmatis sehingga mekanisme kerja sama di level regional dianggap lebih menarik.

“Ketika multilateralisme melemah, negara cenderung membentuk blok regional, memperkuat aliansi kecil (Quad, AUKUS), atau bernegosiasi secara bilateral untuk hasil yang lebih cepat. Ini adalah pola khas dunia yang makin realistis,” tutur Aska.

Tunggakan Iuran sebagai Alat Tawar Negara Besar

Aska menilai krisis keuangan PBB tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi politik negara-negara penyumbang utamanya. Dari 6 negara penyumbang iuran terbesar, 3 di antaranya justru menunggak pembayaran. Ketiganya pun merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

“Sayangnya, dari 6 anggota tersebut, 3 di antaranya menunggak: AS, Cina, dan Rusia. Sebagai catatan, ketiganya juga merupakan anggota tetap DK PBB,” ujar Aska.

Komposisi ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong krisis likuiditas PBB dan mengancam keberlanjutan operasionalnya. Ketika negara-negara dengan kontribusi finansial dan kekuatan politik terbesar justru menahan pembayaran, tekanan terhadap PBB tidak lagi bersifat teknis, melainkan politis.

Dari perspektif realis, Aska menilai tunggakan iuran oleh negara-negara besar tidak dapat dilepaskan dari kepentingan strategis mereka. Tunggakan tersebut dijadikan alat negosiasi dalam forum multilateral untuk menekan agenda tertentu.

“Tunggakan tersebut, utamanya oleh ketiga negara besar, dari perspektif realis, dijadikan alat negosiasi kepentingan mereka (political leverage) dalam forum multilateral,” katanya.

Dia mencontohkan bagaimana AS kerap menggunakan isu pembayaran iuran sebagai alat tawar politik, terutama dalam isu Israel-Palestina. Cina dan Rusia pun melakukan hal serupa, masing-masing untuk memperluas pengaruh dan merespons ketegangan geopolitik yang mereka hadapi.

Meski demikian, Aska tidak melihat PBB akan runtuh sepenuhnya. Ancaman yang lebih nyata adalah degradasi fungsi akibat keterbatasan dana, yang berpotensi memicu eskalasi konflik, kekosongan hukum internasional, dan hilangnya akses jutaan orang terhadap bantuan kemanusiaan vital.

Politik Domestik AS Mainkan Peran Penting Ancaman Bangkrut PBB

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Emir Chairullah, menilai persoalan tunggakan iuran PBB sejatinya merupakan isu lama. Namun, itu menjadi jauh lebih serius kini lantaran melibatkan negara donor utama seperti AS.

Menurut Emir, dampak paling besar muncul ketika AS—sebagai penyetor terbesar—mulai menarik diri dari berbagai organisasi internasional di bawah naungan PBB. Kondisi ini secara langsung memukul operasional lembaga tersebut karena PBB sangat bergantung pada kontribusi negara-negara besar.

“Selama ini, orang minta Amerika yang dia paling berpengaruh di PBB. Paling berpengaruh itu bukan hanya karena dia negara besar aja, tapi juga karena dia penyetor terbesar,” ucap Emir saat dihubungi Tirto, Kamis.

Emir menilai sikap Donald Trump yang kerap menyebut PBB tidak berguna lebih mencerminkan kekecewaan politik ketimbang penilaian objektif atas peran organisasi tersebut. Dalam isu Palestina-Israel, misalnya, kebuntuan di Dewan Keamanan justru terjadi karena penggunaan hak veto oleh AS sendiri.

Dia menegaskan bahwa PBB tetap berperan dalam menahan eskalasi konflik global. Tanpa PBB, dunia justru berpotensi menjadi jauh lebih kacau. Perdebatan soal reformasi Dewan Keamanan, termasuk hak veto, memang terus bergulir, tetapi belum menemukan titik temu karena tarik-menarik kepentingan politik negara-negara besar.

“Kalau bubar terus emang enggak lebih kacau lagi? Apa dunia malah lebih tertata rapi?” tegasnya.

Bagi Emir, krisis keuangan PBB saat ini lebih tepat dibaca sebagai bagian dari dinamika politik internasional yang fluktuatif. Retorika Trump mencerminkan gaya kepemimpinan transaksional yang sangat bergantung pada persepsi untung-rugi jangka pendek. Namun, dia mengingatkan bahwa arah politik luar negeri AS tidak selalu bersifat permanen dan masih sangat bergantung pada dinamika domestik serta kepemimpinan di masa mendatang.