Masuk tirto.id
tirto.id - Keputusan Indonesia untuk ambil bagian dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian banjir kritik dari dalam negeri. Bergabungnya Indonesia ke dalam dewan yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, itu dinilai bermasalah dan menunjukkan lemahnya sikap Indonesia dalam merespons agresi Israel ke Gaza.
Bergabungnya Indonesia ke dalam BoP ditandai dengan penandatanganan dokumen Board of Peace oleh Presiden Prabowo Subianto di sela-sela perhelatan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Dalam sesi penandatanganan dokumen, Prabowo duduk di sisi sebelah kanan Trump. Di sisi sebelah kiri Trump, duduk Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban. Trump sempat berkelakar, bahwa kedua pria yang duduk di sampingnya adalah sosok “pria tangguh".
“Mereka berdua adalah pria-pria tangguh,” kata Trump sambil menunjuk kedua pemimpin negara tersebut.
Menurut Prabowo, bergabungnya Indonesia ke dalam BoP telah menjadi momen bersejarah dan menandakan komunitas internasional terus mendorong perdamaian di Gaza.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Prabowo kepada awak media.
Prabowo mengklaim upaya perdamaian yang mulai berjalan telah berdampak pada berkurangnya penderitaan rakyat Gaza. Ia menyebut arus bantuan kemanusiaan kini telah masuk ke wilayah Gaza dalam jumlah besar.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menegaskan Indonesia selalu siap berpartisipasi dalam setiap inisiatif perdamaian, baik untuk Palestina maupun kawasan lain di dunia.
“Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” ujarnya.
Keikutsertaan Indonesia menjadi anggota BoP dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi perdamaian di Gaza mengarah pada solusi dua negara (two-State solution). Perdamaian yang ingin dicapai bukan dalam bentuk pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina.
Indonesia disebutnya hendak menggunakan partisipasi ini untuk menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina yang sah.
Prabowo menyatakan, negara-negara yang bergabung dalam BoP memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai perdamaian dan membantu rakyat Palestina.
“Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina,” kata Prabowo.
Apa itu BoP Bentukan Trump?
BoP yang resmi dibentuk pada Kamis pekan lalu pada awalnya ditujukan sebagai dewan yang mengawasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Namun, piagam dewan tersebut memberikan mandat global yang lebih luas.Sebagai ketua, Trump akan memiliki hak veto atas beberapa keputusan dewan tersebut, dan ia telah meminta negara-negara untuk menyumbangkan lebih dari 1 miliar dolar AS sebagai imbalan atas keanggotaan tetap.
Sejauh ini, sudah ada 25 negara yang menerima undangan Trump untuk bergabung ke dalam BoP. Dalam tiga tahun pertama, negara-negara itu akan diberikan keleluasaan untuk menjadi anggota BoP secara gratis. Meski begitu, ada sejumlah negara yang menjadi sekutu AS, justru menolak tawaran untuk bergabung ke dalam dewan tersebut.
Negara anggota BoP: Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain
Belarus, Bulgaria, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay
Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Vietnam.
Negara yang menolak: Prancis, Italia, Norwegia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris.
Rancangan piagam dewan tersebut telah memecah belah banyak sekutu lama AS. Prancis, Inggris, Norwegia, dan Swedia telah menyatakan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan dewan tersebut saat ini, dengan alasan bahwa hal itu menimbulkan pertanyaan serius tentang hukum internasional dan penghormatan terhadap peran Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Trump telah mengecam mereka yang menolak undangannya atau mengkritiknya. Ia mencabut undangan yang dikirim ke Kanada setelah Perdana Menteri negara itu, Mark Carney, mendesak para pemimpin negara-negara kecil untuk bersatu melawan doktrin "America First" milik Trump.
Sementara itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan Rusia bersedia menyumbangkan 1 miliar dolar AS kepada dewan tersebut untuk mendukung rakyat Palestina dan membangun kembali Jalur Gaza. Tetapi untuk melakukan itu, katanya, ia membutuhkan pencairan aset Rusia yang disimpan di AS.
Pembentukan dewan tersebut turut didukung oleh Dewan Keamanan PBB melalui sebuah resolusi yang dirancang oleh AS pada November 2025 lalu. Lewat resolusi itu, BoP memiliki kekuatan legitimasi internasional sampai setidaknya akhir 2027.
“Setelah dewan ini sepenuhnya terbentuk, kita dapat melakukan hampir semua hal yang kita inginkan, dan kita akan melakukannya bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Trump pada Kamis, dikutip dari The New York Times.
Meskipun pada awalnya dewan ini dibentuk untuk mengurusi rekonstruksi Gaza pasca bombardir Israel sejak 2023 lalu, tampaknya Trump hendak melakukan misi global yang lebih besar daripada itu. Dilansir dari The New York Times, piagam BoP yang beredar mengatakan bahwa dewan tersebut akan “mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik,” bukan hanya Gaza.
Piagam tersebut juga menyerukan "badan pembangunan perdamaian internasional yang lebih gesit dan efektif," yang oleh para pengamat secara luas dianggap sebagai sindiran yang ditujukan kepada PBB.
Piagam tersebut juga akan memberikan kekuasaan pribadi yang cukup besar kepada Trump, di mana ia akan tetap menjadi ketua, bahkan setelah ia meninggalkan Gedung Putih. Selain hak vetonya, ia akan dapat menunjuk penggantinya sendiri. Ia juga akan diberi wewenang untuk memberlakukan "resolusi atau arahan lain" untuk melaksanakan misi dewan tersebut.
Rencana Rekonstruksi Gaza Tanpa Libatkan Perwakilan Palestina
Beberapa subkomite telah dibentuk untuk melaksanakan rencana Trump dalam melakukan rekonstruksi di Gaza. Pada 16 Januari 2026 lalu, Trump telah membentuk “Dewan Eksekutif Gaza” yang bertugas mengawasi rekonstruksi. Anggota pada dewan itu di antaranya adalah menantu Trump, Jared Kushner; utusan presiden, Steve Witkoff; mantan PM Inggris, Tony Blair; pejabat dari Turki, Qatar, hingga Mesir; dan seorang pengusaha Israel. Anehnya, dalam dewan itu tidak ada perwakilan warga Palestina.Menurut keterangan resmi Gedung Putih, setiap anggota Dewan Eksekutif akan mengawasi portofolio yang telah ditentukan yang penting untuk stabilisasi dan keberhasilan jangka panjang rekonstruksi Gaza, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal.
Gedung Putih mengklaim untuk membangun keamanan, menjaga perdamaian, dan menciptakan lingkungan bebas teror yang berkelanjutan di Gaza, Mayor Jenderal Jasper Jeffers telah ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), di mana ia akan memimpin operasi keamanan, mendukung demiliterisasi komprehensif, dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi dengan aman.
Meskipun beberapa subkomite telah dibentuk, masih banyak detail yang belum jelas tentang bagaimana rencana Trump untuk merekonstruksi Gaza akan dijalankan. Rencana tersebut masih dalam tahap pengembangan, dan pernyataan Gedung Putih pada pertengahan Januari lalu mengatakan bahwa anggota tambahan komite "akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang.”
Terbukti setelah perjanjian gencatan senjata berlaku pada bulan Oktober, ratusan warga Palestina masih tewas dibunuh oleh militer Israel, yang terus menerus membombardir Jalur Gaza dan menghancurkan ribuan bangunan.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Wildan Faisol, mengatakan, upaya memperjuangkan kemerdekaan seutuhnya bagi bangsa Palestina akan menjadi semakin sulit tercapai dengan keanggotaan Dewan Eksekutif yang tidak menempatkan perwakilan Palestina di dalamnya.
Representasi negara-negara Timur Tengah seperti Turki, UEA, ataupun Mesir di dalam dewan itu juga dinilai tidak mampu mewakilkan kepentingan perjuangan kemerdekaan Palestina, mengingat negara-negara tersebut kerap menggembosi upaya perjuangan Palestina melawan penjajahan Israel.
“Bahkan representasi resmi pemerintah Palestina tidak dilibatkan, dan kehadiran negara-negara Timur Tengah lainnya tidak bisa diharapkan lebih banyak, karena sebelumnya aktif menggembosi perjuangan Palestina melawan kolonialisme Israel,” kata Wildan saat dihubungi Tirto, Jumat (23/1/2026).
Indonesia Tidak Etis Menerima Tawaran Keanggotaan BoP
Wildan menegaskan, sungguh tidak etis bagi Indonesia yang baru saja ditunjuk untuk mengisi jabatan Presiden Dewan HAM PBB, tetapi juga menerima tawaran Trump untuk bergabung ke dalam BoP yang berpotensi menihilkan peran PBB dalam menangani permasalahan internasional.BoP, menurut Wildan, tidak akan terlalu mengganggu kinerja PBB apabila dewan tersebut berfokus untuk menangani rekonstruksi Gaza semata. Namun, melihat indikasi bahwa dewan itu bisa saja memperluas cakupan kerjanya secara global, maka kehadirannya berpotensi membuat relevansi PBB akan semakin dipertanyakan.
“[Secara] etikanya gimana bisa setelah Indonesia menerima posisi strategis dalam PBB, kemudian justru bergabung dengan organisasi yang secara tidak langsung melemahkan PBB?” kata Wildan.
Keputusan Indonesia untuk menerima tawaran keanggotaan BoP juga dinilai Wildan sangat bermasalah. Pasalnya, keputusan Indonesia untuk bergabung ke dewan itu disebutnya juga secara tidak langsung menekankan di mana posisi Indonesia berada pada konflik antara Hamas dan Israel.
Ia juga menyoroti sikap Prabowo yang cenderung pasif ketika Israel berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Terlebih lagi sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menurutnya Indonesia harus bisa membentuk skema resolusi konflik yang lebih independen dan akomodatif.
“Ironisnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, bukannya membentuk sendiri skema yang ideal sesuai nilai-nilai HAM, tetapi justru mengglorifikasi agenda yang ditawarkan oleh negara pelanggar gencatan senjata,” ucapnya.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya mewaspadai berbagai rencana yang akan dilakukan Trump melalui BoP, sebelum menerima tawaran untuk menjadi anggota.
Sebab, dalam rencana induk rekonstruksi tersebut, Gaza akan diubah menjadi kota yang dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit. Menurut Hikmahanto, perlu dipastikan sebelumnya, apakah model rekonstruksi itu telah disepakati oleh rakyat Palestina yang menetap di sana.
“Bila mereka tidak menyetujui, jangan-jangan kota yang fantastis akan mencerabut rakyat Palestina dari akarnya. Membangun kota tidak bisa melepaskan berbagai aspek kehidupan penduduk setempat,” ucap Hikmahanto saat dihubungi Tirto pada Jumat.
Ia juga menduga, rencana rekonstruksi Gaza menjadi kota metropolitan itu merupakan keinginan Trump untuk mengusir rakyat Palestina secara halus.
Menurutnya, perlu diperhatikan apakah rakyat Palestina nantinya bisa memperoleh tempat tinggal yang wajar dengan biaya yang murah. Perlu dipastikan pula bahwa rakyat Palestina berhak memperoleh tanah dan rumah yang sudah dibangun, bukan diberikan kepada pihak lain seperti misalnya warga Israel.
Selanjutnya, Hikmahanto juga berpesan agar pemerintah Indonesia benar-benar memperhatikan kemungkinan rencana rekonstruksi ini dikendalikan oleh Israel yang ingin memiliki kontrol penuh atas Gaza. Apabila hal itu terjadi, ia khawatir apakah kemerdekaan Palestina yang seutuhnya bisa benar-benar terjadi di kemudian hari.
“Semua ini harus mendapat kajian mendalam dari pemerintah Indonesia, sehingga rekonstruksi Gaza benar-benar memanusiakan penduduk Gaza dan menjadi jalan bagi kemerdekaan rakyat Palestina,” tegasnya.
RI Bisa Dipandang Buruk oleh AS Apabila Tolak Tawaran Trump
Di sisi lain, Dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Ignasius Loyola Adhi Bhaskara, membaca keputusan Indonesia untuk bergabung ke dalam BoP murni sebagai upaya untuk berkontribusi terhadap perdamaian di Gaza, tanpa adanya kepentingan lain.Pria yang akrab disapa Aska itu juga mengatakan, sebagai negara middle power, sudah sepatutnya bagi Indonesia untuk menerima undangan dari AS, yang saat ini merupakan kekuatan terbesar di dunia.
“Kekhawatiran saya kalau Indonesia menolak undangan tersebut, Indonesia akan mendapatkan pandangan buruk dari pemerintahan Trump, sesuatu yang menurut saya memang sangat baik untuk dihindari saat ini, mengingat pribadi Trump dan posisi AS sebagai negara besar yang saat ini tengah berusaha ‘flexing their muscle’,” ujar Aska kepada Tirto, Jumat.
Baginya, saat ini masih terlalu dini untuk menilai apakah BoP akan menjadi wadah yang sifatnya transaksional dan memfasilitasi kepentingan para elite semata. Karena hingga saat ini, pembentukan dewan itu masih sebatas untuk keperluan rekonstruksi di Gaza.
Sebagai salah satu negara anggota, Aska menekankan bahwa Indonesia harus bersikap aktif untuk menjegal berbagai kepentingan elitis, seperti salah satunya kemungkinan “menjual” Gaza ke perusahaan real estate dunia dengan dalih untuk melakukan pembangunan kembali.
“Di sinilah Indonesia dan negara-negara lain seharusnya bisa memanfaatkan forum baru ini untuk meningkatkan tekanan agar hal tersebut tidak terjadi,” ucapnya.
Aska tidak menampik bahwa saat ini PBB tengah menghadapi hantaman besar, terutama setelah AS mulai menjauhkan diri dari organisasi internasional terbesar di dunia itu. Namun, menurutnya, kehadiran BoP tidak serta merta membawa ancaman bagi kedudukan PBB.
Pasalnya, BoP saat ini masih memiliki kewenangan yang terbatas, dan fungsinya pun belum teruji apakah mampu berjalan dengan baik.
“Saat ini, sulit untuk mengatakan kehadiran Board of Peace ini dapat menyaingi kehadiran PBB, mengingat sejarah panjang berdirinya PBB serta fungsi dan peran organisasi ini yang sudah menyentuh banyak aspek dalam dunia internasional,” katanya.
Aska menyatakan bahwa keputusan Indonesia untuk menerima tawaran keanggotaan BoP juga tidak bisa dinilai sebagai bentuk condongnya politik luar negeri Indonesia ke arah negeri Paman Sam.
Baginya, sampai saat ini Indonesia masih mampu berlayar di antara dua karang, dibuktikan dengan hubungan baik yang terjalin dengan “rival” dari AS, yakni Cina. Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran Prabowo pada saat Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok di Beijing, Cina, pada September 2025 lalu.
Meski begitu, sebagai negara middle power, Aska turut menyarankan agar Indonesia menerapkan strategi pendekatan “bandwagoning”—strategi di mana negara yang lebih lemah bergabung atau memihak kepada kekuatan yang lebih kuat untuk mendapatkan keuntungan keamanan atau ekonomi—terhadap AS.
“Indonesia memang sebaiknya memanfaatkan kesempatan untuk bandwagoning arus politik internasional yang saat ini memang dominasi AS masih terasa sangat kuat. Apalagi jika posisi ini dapat memberikan Indonesia daya tawar yang baik dalam sistem politik internasional,” pungkasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
