Partai Kecoak di India Lahir Akibat Lancang Mulut Pejabat

tirto.id - Pada 15 Mei 2026, di ruang sidang Mahkamah Agung India, Hakim Agung Surya Kant bersama Hakim Joymalya Bagchi tengah memimpin perkara sebuah petisi pengacara yang meminta arahan terkait status advokat senior.

Permohonan itu kemudian dianggap sepele dan hanya membuang waktu. Surya Kant lantas melontarkan peringatan keras tentang parasit yang merusak sistem hukum, sambil mengingatkan agar pengacara sejati tidak bersekutu dengan mereka.

Ia lalu menyebut ada anak muda seperti kecoak yang gagal mendapat pekerjaan, terus beralih menjadi jurnalis, penggiat media sosial, atau aktivis, dan akhirnya menyerang sistem. Ia bahkan meragukan keaslian gelar hukum mereka, menyinggung unggahan di media sosial, dan melabeli mereka sebagai parasit masyarakat.

Ucapan itu memicu kemarahan publik yang tersinggung dan menganggap potret arogan elite yang buta pada penderitaan rakyat. Keesokan harinya, Surya Kant mencoba meredakan situasi.

"Saya sedih membaca bagaimana sebagian media salah mengutip pengamatan lisan saya yang dilakukan selama sidang kasus sembrono kemarin," ujarnya, dikutip dari The Indian Express.

Ia mengklarifikasi bahwa kritiknya hanya ditujukan kepada individu dengan gelar palsu, bukan seluruh pemuda pengangguran. Ia menambahkan bahwa dirinya bangga pada generasi muda India sebagai pilar bangsa.

Tetapi penjelasannya itu tak digubris. Bagi anak muda India yang bergulat dengan krisis dan sistem rekrutmen yang korup, kata "kecoak" dan "parasit" seakan cerminan pandangan elite terhadap mereka.

Alih-alih menuntut maaf, pemuda India memilih gerakan politik satire yang dalam waktu singkat membuktikan pengaruhnya di seluruh negeri.

Lahir dari Realitas Pengangguran

Bonus demografi India yang sering dibanggakan pemerintah, kini terasa bagai kutukan. Gelar akademis tak lagi menjamin pekerjaan dan angka pengangguran resmi menunjukkan krisis yang dalam.

Merujuk data Kementerian Statistik dan Implementasi Program India, pada November 2025, angka pengangguran di India tercatat sebesar 4,7 persen, menjadi yang terendah sejak 2018. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata historis 2018–2025 sebesar 8,04 persen dan sangat berbeda dengan rekor tertinggi 20,80 persen yang terjadi pada Juni 2020 saat pandemi COVID-19.

Berdasarkan segmen, tingkat pengangguran di perdesaan tercatat 3,9 persen, lebih rendah dibandingkan perkotaan yang mencapai 6,5 persen. Sementara itu, pengangguran laki-laki berada di angka 4,6 persen dan perempuan sedikit lebih tinggi di 4,8 persen.

Survei Angkatan Kerja Periodik 2026 pada bulan Maret mencatat kisaran 15,2 persen pemuda usia 15–29 tahun menganggur, dengan angka pengangguran perempuan mendekati 18 persen.

Laporan Universitas Azim Premji bahkan lebih mencolok, di mana 40 persen lulusan perguruan tinggi di bawah usia 25 tahun tidak memiliki pekerjaan, sementara secara keseluruhan pengangguran sarjana mencapai 29,1 persen.

Penyebab utama tingginya pengangguran di India meliputi pertumbuhan penduduk yang pesat, ketergantungan pada pertanian musiman, kesenjangan keterampilan, serta perkembangan teknologi.

Kemarahan generasi India diperparah kasus yang masih hangat pada bulan Mei lalu. Ujian masuk medis nasional yang diikuti 2,3 juta siswa dibatalkan, disusul ujian rekrutmen kepolisian Uttar Pradesh dengan hampir 5 juta pelamar, serta ujian kelayakan dosen dan peneliti.

Abhijeet Dipke, mahasiswa magister hubungan masyarakat di Universitas Boston, ikut dalam solidaritas itu. Ia pernah menjadi relawan dan ahli strategi media sosial Partai Aam Aadmi, yang menentang dominasi kasta.

Sehari setelah ucapan hakim viral, Dipke menulis di X, "Bagaimana jika semua kecoak bersatu?"

Ia lalu mengolah konsep hingga lahirlah Cockroach Janta Party (CJP), plesetan nama Bharatiya Janata Party (BJP), partai penguasa pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Dengan semboyan "Front politik pemuda, oleh pemuda, untuk pemuda" yang mengusung nilai sekuler, sosialis, demokratis, sekaligus malas, gerakan ini menawarkan perlawanan tanpa kekerasan.

CJP mengajak pemuda merangkul identitas hina, menertawakan diri sendiri, dan memastikan suara mereka terdengar, meski merasa ditinggalkan negara.

Manifesto Kaum Rebahan

CJP tidak berhenti pada nama satire atau logo manusia-kecoak hasil olahan kecerdasan buatan. Gerakan ini dengan cepat membangun ekosistem digital lengkap, mulai dari situs resmi, manifesto politik, dan kanal pendaftaran daring. Pandangan politik mereka dipuji sebagai komedi gelap kritis lewat dokumen yang menelanjangi kemunafikan institusi negara dengan tuntutan konkret.

Mereka menuntut diakhirinya budaya kutu loncat politik dengan hukuman larangan ikut pemilu selama dua dekade bagi anggota dewan yang membelot demi jabatan. Mereka juga menohok Mahkamah Agung dengan usulan larangan mutlak bagi pensiunan hakim menerima kursi nyaman di Rajya Sabha sebagai hadiah politik.

Di ranah media, manifesto menuntut pencabutan lisensi siaran bagi jaringan yang dimiliki oligarki seperti Mukesh Ambani dan Gautam Adani, serta penyelidikan rekening bank para pembawa acara televisi yang dianggap hanya menjadi corong pemerintah.

Isu kesetaraan gender pun tak luput. Mereka menuntut kuota wajib 50 persen perempuan di parlemen dan kabinet. Dukungan nyata juga diberikan kepada pelajar korban kebocoran ujian medis nasional, dengan desakan agar biaya pengecekan ulang ujian dihapus karena dianggap sebagai pemerasan.

Cara bergabung dengan partai ini dirancang penuh sindiran. Melalui situs resmi, calon anggota cukup mengisi formulir daring dengan kontak dasar dan akun media sosial, lalu menyatakan kesediaan memenuhi empat syarat, yakni menganggur, malas, menghabiskan waktu berjam-jam di dunia maya tanpa tujuan, dan memiliki keahlian mengomel serta mencaci di kolom komentar.

Di balik humor yang merendahkan diri, syarat ini justru menjadi pengakuan atas eksistensi aktivis digital dan penggiat media sosial yang sebelumnya dicap "parasit" oleh hakim agung. Dengan melembagakan stigma itu sebagai identitas politik, CJP memberi ruang aman bagi jutaan pemuda India untuk mengubah rasa malu menjadi solidaritas.

Fenomena CJP dan perlawanan satir di India sebetulnya bukan hal baru. Sejak masa kolonial Inggris, retorika dehumanisasi sudah digunakan untuk menjustifikasi eksploitasi. Penduduk lokal, aktivis kemerdekaan, bahkan penyakit tropis kerap disamakan dengan hama dan serangga.

Jurnal Sejarah Kesehatan yang terbit di Oxford Academic (2024) tentang malaria, misalnya, mencatat pada era 1890-1900an, ilmuwan Inggris seperti Ronald Ross mengandalkan orang-orang Asia Selatan, termasuk India, untuk penelitian. Namun, kontribusi mereka diabaikan dan tidak diakui secara layak. Pada paruh pertama abad ke-20, kaum nasionalis lalu menggunakan isu nyamuk sebagai alat kritik terhadap pemerintahan kolonial Inggris.

Di India, represi hukum seperti Undang-Undang Pers Vernakular mendorong intelektual beralih ke pena dan karikatur. Akhir abad ke-19 menjadi masa keemasan majalah satire bergaya Punch.

Oudh Punch (1877) dalam bahasa Urdu dan The Hindi Punch (1878) memanfaatkan tradisi humor karikatur untuk mengejek pejabat Inggris sekaligus elite bangsawan lokal yang berkolaborasi. Ketika dituduh menghasut, redaksi Oudh Punch kerap meresponsnya dengan satire dan penjelasan elegan, sehingga sulit dijerat hukum sensor.

"Sekalipun diakui bahwa Yang Mulia tidak menyukai Oudh Punch, namun beliau adalah orang yang berstatus tinggi dan berbudaya, memiliki watak yang serius, dan mungkin juga cerdas," tulis redaksi Oud Punch, mengutip Ritu Gairola Khanduri dalam Caricaturing Culture in India: Cartoons and History in the Modern World (2014:61).

Jika dulu senjata perlawanan adalah karikatur cetak, kini perlawanan CJP mengandalkan meme, seni algoritmik, dan kampanye tagar viral. Targetnya sama, menelanjangi kemunafikan kelas penguasa.

Jika Kecoak Diinjak

Kepopuleran CJP tumbuh cepat mengalahkan capaian partai tradisional. Akun Instagram resminya melesat hingga menembus 22 juta pengikut. Lebih dari 350 ribu orang mendaftar resmi sebagai anggota sebagai tanda kesetiaan pada identitas "kecoak".

Daya tarik gerakan ini segera menarik tokoh oposisi. Akhilesh Yadav, Manish Sisodia, Mahua Moitra, hingga Kirti Azad disebut bergabung sebagai anggota kehormatan. Narasi kecoak sebagai penyintas, makhluk yang bertahan bahkan dari radiasi nuklir, beresonansi dengan rakyat miskin yang merasa terus ditekan sistem.

Gelombang digital itu juga menyebar ke aksi nyata. Di Delhi, relawan mengenakan kostum kecoak raksasa dan turun ke bantaran Sungai Yamuna, sungai suci yang kini kian tercemar. Mereka mengumpulkan sampah plastik, mengedukasi warga, dan mengajak anak-anak sekolah ikut memunguti botol di tepi sungai.

Pemuda pengangguran yang dicap "parasit" justru menjadi pihak yang membersihkan racun peradaban akibat kelalaian elite. Di Mathura, seorang aktivis bernama Deepak Sharma melakukan aksi teatrikal tunggal dengan kostum kecoak di depan kantor pemerintah, memperingatkan bahwa Yamuna akan mati jika tak segera ditangani.

Pengaruh CJP juga melintasi Pakistan yang juga dilanda krisis ekonomi. Di sana muncul tiruan satire seperti Cockroach Awami Party dan Cockroach Awami League. Dengan warna hijau-putih, mereka terang-terangan mengaku meniru ide dari India, karena penderitaan pemuda di kedua negara kerap dianggap remeh oleh politisi mapan.

Slogan seperti Har halaat mein zinda hain (kami tetap hidup dalam situasi seburuk apa pun) ramai di media sosial. Solidaritas digital lintas batas ini menjadi pengikat generasi muda di dua negara yang sering bergesekan itu. Mereka menemukan bahasa yang sama lewat tawa satir sebagai senjata menakutkan bagi elite.

Kepanikan politik di New Delhi kemudian menggerakan mesin propaganda pemerintah. Sekretaris BJP, Tajinder Bagga dan sayap pemuda partai berkuasa menyebarkan infografis yang menuduh CJP digerakkan oleh bot asing.

Narasi itu bahkan menyebut 77 persen pengikut berasal dari Pakistan, AS, Bangladesh, dan Turki, lalu melabeli gerakan ini sebagai "Pakistan Janta Party." Media arus utama berhaluan kanan dan pendengung pemerintah ikut mengipasi, menggambarkan CJP sebagai operasi intelijen asing yang menyusup lewat isu pengangguran.

Abhijeet Dipke membantah keras, menunjukkan data bahwa 94 persen pengikut adalah warga India. Namun bantahan itu tak menghentikan langkah represif. Dengan Pasal 69A Undang-Undang Teknologi Informasi, Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi memerintahkan pemblokiran akun resmi CJP di X. Analisis Biro Intelijen menyebut popularitas ekstrem dan konten yang "menghasut" sebagai ancaman keamanan nasional. Akun pun lenyap dari jangkauan publik India.

Dipke mulai menerima ancaman dan teror psikologis yang menyasar keluarganya di Maharashtra. Video intimidasi memperlihatkan seorang pria berdiri di depan rumah keluarganya, memperingatkan malapetaka yang akan datang. Dipke memohon agar keluarganya tidak dijadikan tumbal atas pilihan politiknya.

"Keluarga siapa pun tidak boleh diburu seperti ini hanya karena mengutarakan pendapatnya," ujarnya.

Gerakan kecoak ini menolak padam. Setiap kali akun resmi diblokir, puluhan akun baru bermunculan, mendulang ratusan ribu pengikut dalam hitungan jam. Semakin keras upaya untuk menginjak kecoak, semakin banyak koloni yang bermunculan sebagaimana dikatakan Dipke.

"Mereka harus tahu bahwa kecoak berkembang biak di tempat yang busuk. Itulah India saat ini."