tirto.id - Nama Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) kembali mencuat di tengah geliat politik menjelang Pilpres 2024. Meredup cukup lama dalam dinamika politik Tanah Air, kelompok ini timbul ke permukaan dengan pernyataan terkait kontestasi capres-cawapres tahun depan. Pernyataan ini disampaikan Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212, Yusuf Martak.
Yusuf menyatakan, PA 212 bersama Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF Ulama), hingga Front Persaudaraan Islam (FPI) menutup dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ia menyinggung pengalaman kelompoknya mendukung Prabowo pada Pilpres 2019 yang berujung kekalahan.
PA 212 kecewa dengan sikap Prabowo yang dinilai tidak merespons persoalan dan justru meninggalkan kelompok mereka, usai ketua umum Partai Gerindra tersebut, memutuskan merapat ke kabinet Presiden Joko Widodo. Kelompok PA 212 merasa ditelantarkan nasibnya kala itu, sementara Prabowo didapuk sebagai menteri pertahanan.
Akan tetapi, mereka menyampaikan belum memutuskan mendukung salah satu capres dari tiga nama yang ada saat ini. Nama-nama bakal capres tersebut meliputi Ganjar Pranowo yang disokong PDIP, Prabowo dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), dan Anies Baswedan yang didukung Koalisi Perubahan.
PA 212, GNPF Ulama, serta FPI menyatakan akan menggelar ijtima ulama untuk menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024. Sekretaris Majelis Syuro PA 212, Slamet Maarif mengatakan, selain menggelar ijtima ulama, pihaknya juga intens berkomunikasi dengan figur panutan mereka, Rizieq Shihab.
“Kami juga sedang intens komunikasi dengan IB HRS (Imam Besar Habib Rizieq Shihab) terkait Pilpres 2024,” ujar Slamet kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).
Rizieq memang tak bisa dilepaskan dengan pembentukan PA 212. Geneologi PA 212 ini dapat ditarik hingga 2016. Ketika itu aksi massa besar-besaran tumpah ruah di jalan-jalan ibu kota untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), karena dianggap menistakan agama. Para pemimpin ormas tersebut lantas mendirikan organisasi baru bernama Presidium Alumni 212--merujuk pada aksi massa besar yang digelar pada 2 Desember 2016.
Pada akhir Januari 2018, Presidium Alumni 212 memutuskan mengganti nama menjadi Persaudaraan Alumni 212 dengan ketua Slamet Ma'arif dan Rizieq Shihab sebagai pembina. Baik Rizieq Shihab dan PA 212 kerap menggunakan identitas Islam atau ‘umat’ dalam manuver-manuver politik mereka.
Rizieq menjadi salah satu ‘pemain penting' dalam kontestasi Pilkada DKI 2017. Ia bersama sejumlah aktivis Islam, lantang menyuarakan proses hukum terhadap Ahok yang saat itu menjadi kandidat petahana. Ahok akhirnya dihukum dua tahun penjara karena terbukti menistakan agama dengan menyinggung kitab suci Al-Quran Surat Al Maidah ayat 51.
Di sisi lain, Rizieq disebut juga ikut membantu pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang akhirnya terpilih menjadi kepala daerah periode 2017-2022. Pada Pilkada 2017 tersebut, kelompok ormas Islam yang berafiliasi dengan Rizieq gencar menyematkan narasi penista agama pada Ahok di masyarakat akar rumput.
Sedangkan saat Pilpres 2019, PA 212 bersama kelompok lain juga pernah menggelar forum ijtima ulama. Forum ini menghasilkan kesepakatan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2019 dan merekomendasikan dua opsi cawapres, yaitu Salim Segaf Al-Jufri dan Abdul Somad (UAS).
Namun, Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres. Pada ijtima ulama selanjutnya, PA 212 sepakat mendukung pasangan ini meski rekomendasi cawapres diabaikan. Apadaya, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang memenangkan kontestasi Pilpres 2019-2024.
Peneliti politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar menyampaikan, muncul kembalinya kelompok PA 212 bersama organisasi afiliasinya merupakan sebuah upaya membangun posisi lagi. Ia menyatakan, melihat sisi historis, kelompok ini tidak akan jauh-jauh mengarahkan posisi dukungan pada Prabowo atau Anies Baswedan.
“Kalau saya lihat kecenderungan politik dan pasar pendukungnya di sekitar-sekitar situ (Prabowo atau Anies). Cuma, kan, Pak Prabowo sudah masuk ke pemerintahan saat ini, dan peluang Anies kayaknya lebih baik (jika didukung),” ujar Usep kepada reporter Tirto, Senin (25/9/2023).
Potensi Politik Identitas
Terkait rencana PA 212 akan kembali mengadakan ijtima ulama, Usep menilai, gerakan ini tetap bercorak politik praktis. Ia menilai apa pun ideologi yang diusung, tetap akan terjadi transaksi politik di belakangnya.
“Politik itu ada transaksinya ya, siapa saja bisa melakukan itu dan ini politik praktis bukan soal ideologi. Walaupun bungkusnya ideologi, ini tetap soal siapa mendapatkan apa?” tegas Usep.
Usep menyatakan, siapa pun poros koalisi yang menerima PA 212 masuk ke dalam jajaran pendukung capres yang diusung, mereka mesti hati-hati dengan cap politik identitas yang melekat pada kelompok ini. Alih-alih mendongkrak elektabilitas capres, efek bumerang bisa muncul karena politik identitas.
“Misal ke Anies, masuknya kelompok ini menjadi tantangan sendiri. Apakah Mas Anies malah masuknya ini menjadi beban atau menambah elektabilitas,” ungkap Usep.
Usep menyoroti kontestasi Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Ketidaktegasan Anies Baswedan saat didukung PA 212 pada 2017 terbukti membuahkan cap politik identitas melekat pada diri Anies hingga saat ini.
“Saat itu Mas Anies tidak memberikan respons tegas soal ini, makannya dicap politik identitas,” tambah Usep.
Menurut Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada September 2023, pada Pilpres 2024, sebanyak 42 persen pendukung gerakan 212 memilih Anies Baswedan, 35 persen mendukung Prabowo Subianto, hanya 18 persen memilih Ganjar Pranowo, dan masih ada 4 persen tidak menjawab.
Dalam survei yang digelar 31 Juli-11 Agustus 2023, SMRC mencatat ada 44 persen responden yang tahu gerakan 212. Survei ini melibatkan 4.260 orang responden yang dipilih secara random (stratified multistage random sampling).
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menilai, jika Anies menerima dukungan dari PA 212, maka akan berpotensi timbul polemik di internal Koalisi Perubahan yang mendukung Anies-Cak Imin dan terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan PKB.
Menurut Bawono, saat ini Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies, telah merepresentasikan Islam moderat tradisionalis yang dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Sementara kelompok PA 212 bercorak Islam konservatif yang cenderung dekat dengan sikap oposisi.
“Anies Baswedan dihadapkan pada pilihan apakah tetap menjaga relasi politik dengan kelompok-kelompok Islam konservatif pendukung dia di Pilkada DKI Jakarta lima tahun lalu dengan risiko gagal menuai dukungan politik dari warga Nahdlatul Ulama di pemilu mendatang,” ujar Bawono kepada reporter Tirto, Senin (25/9/2023).
Pilihan ini akan menjadi dilematis bagi Anies, akankah tetap berupaya mengambil ceruk suara NU yang dikerek oleh Cak Imin bersama PKB, atau menerima dukungan suara dari kelompok Islam konservatif.
“Jelas memang bukan hal mudah membuat basis massa pemilih dari PKB dan pemilih Anies Baswedan atau PKS bersinergi satu sama lain,” ujar Bawono.
Respons Parpol Pendukung Anies & Prabowo
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyampaikan, PA 212 bebas menentukan arah politik dan dukungan. Namun, jika menyatakan mendukung Anies-Cak Imin alias menyokong Koalis Perubahan, maka ia tak masalah dengan hal tersebut.
“Semua elemen penting bagi pemenangan AMIN (Anies-Muhaimin),” kata Mardani dihubungi reporter Tirto, Senin (25/9/2023).
Terkait potensi konflik di internal Koalisi Perubahan jika PA 212 menyatakan dukungan, Mardani tak ambil pusing perihal tersebut.
“Biasa, tiap kelompok ada kekhasan. Kuncinya dialog dan kesadaran bahwa semua diperlukan untuk pemenangan,” terang Mardani.
Ia sendiri yakin bahwa Anies Baswedan tidak akan terjebak pada cap politik identitas. Mardani menyoroti sikap Anies selama menjadi Gubernur DKI yang diklaimnya menjaga keharmonisan masyarakat.
“Mas Anies sudah membuktikan lima tahun di Jakarta tegas dan lugas pada keadilan bagi semua. Ada harmoni antar agama, suku dan kelompok di Jakarta,” ungkap Mardani.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor justru bersyukur jika PA 212 tidak memilih mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. PBB sendiri masuk dalam poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, PBB, dan Partai Gelora.
“Itu lebih baik, karena kenapa? Waktu mereka mendukung Pak Prabowo terbukti mereka tidak memenangkan Pak Prabowo juga. Artinya kalau tanpa mereka Pak Prabowo akan menang,” ujar Ferry, sapaan akrabnya, dihubungi reporter Tirto, Senin (25/9/2023).
Ferry menilai, jika PA 212 merapat mendukung Prabowo, hal ini akan membuat adanya potensi politik identitas di poros koalisi mereka.
Selain itu, Ferry menegaskan bahwa PA 212 sudah tidak memiliki kekuatan untuk mendukung Prabowo. Ia yakin Prabowo akan tetap menang dengan dukungan yang ada saat ini oleh seluruh lapisan masyarakat, baik penganut Islam maupun masyarakat Indonesia.
“Justru akan terkotak-kotak kembali jadi membuat adanya politik identitas. Saat ini kita tidak memerlukan mereka dan bahkan mereka tidak usah bergabung. Dengan mereka jadi itu jelas buat kita, buat kami Koalisi Indonesia Maju,” ungkap Ferry.
Koordinator Humas Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin menyampaikan, pihaknya masih menunggu komando dari Rizieq Shihab terkait arah dukungan Pilpres 2024. Adapun penentuan arah dukungan ini bisa melalui forum ijtima ulama atau tidak sama sekali.
“Sesuai kondisi kekinian nanti karena situasi politik yang cepat berubah-ubah,” ujar Novel Bamukmin dihubungi reporter Tirto, Senin (25/9/2023) malam.
Sementara terkait pernyataan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang menolak kehadiran kelompoknya, Novel menyatakan hal tersebut hanya berasal dari sentimen PBB semata. “Pernyataannya mungkin hanya dari dendam saja karena 2019 enggak laku, sehingga sekarang mencoba peruntungan nasib bergabung di (koalisi) Prabowo,” tambah Novel.
Selain itu, Novel juga menepis anggapan bahwa PA 212 diidentikkan dengan politik identitas pada kontestasi politik. “Saat ini sudah tidak ada lagi isu politik identitas,” tegas Novel.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
