tirto.id - Video Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf yang berbicara mengenai alasan PKB hengkang dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) viral di media sosial. Gus Yusuf menceritakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.
Gus Yusuf bercerita pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, untuk mengirimkan undangan menghadiri acara harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu (23/7/2023). Dalam pertemuan itu, Gus Yusuf bersama Cak Imin tiba-tiba diminta Jokowi untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir.
“Puncaknya adalah ketika harlah di Solo, sebelum harlah saya dampingi Cak Imin ke Istana mengundang Jokowi hadir di harlah. Tiba-tiba di Istana itu Pak Jokowi menawarkan, ini Pak Prabowo sama Pak Erick sudah ketemu, kayaknya sudah cocok, mau berangkat. Prabowo-Erick, maka saya minta PKB untuk mendukung," kata Gus Yusuf.
Dalam kesempatan itu, Gus Yusuf langsung memberi alasan tidak bisa mendukung pasangan Prabowo-Erick Thohir. Alasannya adalah para kiai yang merupakan mayoritas konstituen PKB menolak nama capres maupun cawapres apabila tak ada nama Cak Imin di dalamnya.
“Intinya kami nolak lah,” kata Gus Yusuf dalam video tersebut.
Tirto mengkonfirmasi ulang video tersebut kepada Gus Yusuf. Dia membenarkan konten video itu. Namun, saat dimintai keterangan detail isi percakapannya dengan Presiden Jokowi saat itu, Gus Yusuf enggan membeberkannya dan meminta agar berbicara kepada Cak Imin secara langsung.
“Konfirmasi saja langsung ke Gus Muhaimin,” kata Gus Yusuf.
Di sisi lain, Presiden Jokowi merespons video Gus Yusuf yang viral tersebut. Mantan Wali Kota Solo itu mengingatkan bahwa urusan pencapresan, partai politik maupun koalisi bukan urusannya.
“Urusan capres, urusan cawapres, itu urusan partai. Urusan partai atau koalisi partai. Bukan urusannya presiden. Sudah,” kata Jokowi singkat di Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).
Sementara itu, Erick Thohir mengaku tidak tahu soal namanya pernah disodorkan Presiden Jokowi kepada PKB sebagai pasangan dari Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Erick saat menanggapi pernyataan Gus Yusuf yang ramai di media sosial.
“Saya tidak tahu dan saya tidak pernah disampaikan hal-hal tersebut, dan saya kok statement Pak Presiden itu, kan, memang daripada koalisi partai sendiri ada pembicaraan seperti itu,” kata Erick di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).
Erick yakin, Jokowi selaku presiden telah memosisikan diri sebagai pemimpin negara yang memastikan Indonesia untuk menjadi negara maju. Ia mengingatkan terjadi perubahan geopolitik dan ekonomi yang belum selesai.
Erick juga menilai, Jokowi akan lebih fokus pada masalah lebih penting daripada politik elektoral seperti masalah memastikan distribusi Bulog dan masalah El Nono. “Tentu juga perkembangan ekonomi dunia yang tidak mudah saya rasa,” kata Erick.
Cawe-Cawe Jokowi, Siapa yang Diuntungkan?
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi keberanian PKB untuk keluar dari cawe-cawe Jokowi dan berani bergabung menjadi bagian dari Koalisi Perubahan.
“Kami mengapresiasi keberanian Nasdem dan kemudian keberanian PKB untuk berkoalisi dengan PKS yang kapasitasnya sebagai oposisi,” kata pria yang akrab disapa HNW itu saat dihubungi Tirto pada Jumat (22/9/2023).
HNW tak menampik bila ada upaya cawe-cawe ke dalam Koalisi Perubahan. Dirinya menyebut ada sejumlah menteri yang mencoba menawarkan kursi kabinet untuk meninggalkan Anies. Ia beranggapan tawaran yang dilakukan oleh para menteri itu adalah perpanjangan tangan dari Jokowi.
“Sebelum Demokrat keluar juga digoda dengan hal sejenis, namun Demokrat menolak. PKS juga terus menolak, itu kembali lagi kepada pilihan politik partai-partai,” kata HNW.
HNW mengaku, dirinya cukup menyesalkan dengan upaya cawe-cawe presiden baik yang terlihat di hadapan publik maupun tidak. Dia berharap masyarakat dapat memberikan penilaian dan mengevaluasi pilihan mereka pada Pemilu 2024.
“Sangat penting rakyat untuk memiliki kedaulatan untuk rakyat yang memilih agar bisa memberikan reward dan punishment kepada calon presiden dan calon wakil presiden. Apakah yang ada cawe-cawe presiden maupun yang tidak ada,” kata dia.
Meski demikian, HNW mengaku tak bisa berbuat banyak. Dalam aturan politik di Indonesia, tidak ada aturan yang melarang presiden untuk cawe-cawe kepada partai politik. Hanya kesadaran partai politik akan kedaulatan internal agar tak terjadi intervensi dari pihak eksternal manapun, termasuk presiden.
“Ya memang masalahnya tidak ada aturan yuridis yang kemudian melarang atau diharuskan partai untuk dicampurtangani oleh presiden. Padahal kita punya tradisi di era Pak SBY, presiden tidak ikut cawe-cawe, justru Pak Jokowi saat ini malah tegas akan ikut cawe-cawe,” ungkapnya.
Sementara itu, peneliti senior dari Populi Center, Usep S. Ahyar mengungkapkan, upaya cawe-cawe Jokowi kepada bakal capres-cawapres maupun partai politik hanyalah kepentingan elite semata. Oleh karenanya, pernyataan Jokowi tidak memiliki tendensi untuk kepentingan masyarakat.
“Ini dinamika elite dan untuk masyarakat di bawah juga tidak terlalu penting. Toh, misalnya antar koalisi satu ke koalisi lain tidak banyak kepentingan dan pertimbangan rakyat," kata Usep saat dihubungi Tirto pada Jumat (22/9/2023).
Usep menambahkan, cawe-cawe muncul tidak hanya sekadar karena keinginan Jokowi semata. Namun juga partai-partai merasa ingin Jokowi ikut terlibat. Hal itu dikarenakan suara Jokowi di masyarakat masih tinggi. Sehingga partai politik masih membutuhkan efek ekor jas dari Jokowi. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi setidaknya tercermin dalam temuan sejumlah survei.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
