tirto.id - Menteri BUMN Erick Thohir mengaku tidak tahu soal namanya pernah disodorkan Presiden Joko Widodo kepada PKB sebagai pasangan dari Prabowo Subianto. Peristiwa ini terjadi saat PKB masih tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau sebelum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) keluar dan menjadi bakal cawapres dari Anies Baswedan.
Hal itu disampaikan Erick Thohir saat menanggapi pernyataan elite PKB bahwa Jokowi pernah meminta partai yang dinakhodai Cak Imin itu agar mendukungan pasangan calon Prabowo-Erick. Namun, PKB saat itu menolaknya karena tetap dukung Cak Imin.
“Saya tidak tahu dan saya tidak pernah disampaikan hal-hal tersebut, dan saya kok statement Pak Presiden itu, kan, memang daripada koalisi partai sendiri ada pembicaraan seperti itu,” kata Erick di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).
Erick yakin, Jokowi selaku presiden telah memosisikan diri sebagai pemimpin negara yang memastikan Indonesia untuk menjadi negara maju. Ia mengingatkan terjadi perubahan geopolitik dan ekonomi yang belum selesai.
Erick juga menilai, Jokowi akan lebih fokus pada masalah lebih penting daripada politik elektoral seperti masalah memastikan distribusi Bulog dan masalah El Nono.
“Tentu juga perkembangan ekonomi dunia yang tidak mudah saya rasa,” kata Erick.
Video pernyataan KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf ramai di media sosial terkait alasan PKB meninggalkan Koalisi Indonesia Maju. Dalam video tersebut, Gus Yusuf menyatakan Jokowi meminta Ketum PKB Muhaimin Iskandar untuk mendukung pasangan Prabowo-Erick Thohir.
Hal itu terungkap saat Cak Imin mengirimkan undangan Harlah PKB ke-25 di Solo, Jawa Tengah pada Minggu (23/7/2023). Kala itu, Muhaimin minta pertimbangan Gus Yusuf, lalu ia menjawab PKB keberatan dengan usulan paslon tersebut.
Akan tetapi, dalam banyak kesempatan, Jokowi selalu membantah tudingan bila dirinya ikut cawe-cawe dalam menentukan calon pada Pilpres 2024. Jokowi menegaskan masalah capres-cawapres hingga koalisi bukan wewenangnya.
“Urusan capres, urusan cawapres itu urusan partai. Urusan partai atau koalisi partai. Bukan urusannya presiden. Sudah,” ujar Jokowi singkat di Jatinegara, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
