tirto.id - Mengenakan peci hitam dan kemeja putih, suara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda menggema di telinga ribuan kader yang hadir di Sukabumi. Huda terlihat menggebu-gebu saat menyampaikan janji politik Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin jika menang Pemilu 2024.
Sambil mengacungkan tangan kiri ke udara diikuti dua jari telunjuk dan tengahnya, Huda mengumbar 'janji' akan menggratiskan BBM tanpa biaya bila Cak Imin menang dalam Pilpres 2024. Ucapan itu pun kemudian viral dan menuai kontroversial di kalangan publik.
“Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? 2024 [bila] PKB menang, Gus Imin presiden disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM tahun 2024 yang akan datang,” demikian potongan video Huda yang diunggah di Twitter.
Kami kemudian mengklarifikasi video tersebut kepada Huda. Dalam percakapan lewat seluler, Huda menyampaikan dalam praktiknya PKB sedang mengajak publik untuk keluar dari politik transaksional. Ia ingin derajat politik di Tanah Air naik level, sebagaimana fitrah politik yakni sebuah perjuangan masa depan dan kesejahteraan publik.
“Kebetulan PKB sedang merumuskan lima agenda perjuangan, kami punya lima janji kerja,” kata Huda saat dikonfirmasi reporter Tirto terkait video viral tersebut, Kamis (7/9/2023).
Lima agenda perjuangan PKB yang dimaksud Huda, di antaranya adalah: Rp5 miliar dana desa per tahun, subsidi BBM semurah-murahnya bagi pemilik sepeda motor dan angkutan umum, tunjangan untuk ibu hamil Rp6 juta, subsidi pupuk bagi petani di bawah lima hektar, dan subsidi listrik 450 VA.
Terkait persoalan BBM gratis, Huda meluruskan ucapan yang sempat viral tersebut. Dia mengaku terselip lidah. Kejadian itu juga telah berlangsung tepat sebulan lalu di Sukabumi, Jawa Barat. Saat itu, terdapat hampir 10.000 kader PKB yang hadir dan berkumpul.
“Jadi memang di video agak keseleo aku, tapi tak jelasin, jadi itu dipotong videonya,” kata Huda menjelaskan.
Dia menyampaikan, persoalan BBM ini memang menjadi salah satu dari lima agenda perjuangan PKB. Dalam hal ini, partai berlambang bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang itu ingin memperjuangkan agar subsidi BBM bersifat segmented. Subsidi hanya diberikan kepada pemilik sepeda motor dan angkutan umum.
Menurut dia, langkah tersebut bisa menjadi perbaikan dari skema subsidi BBM yang selama ini dilakukan. Karena faktanya, masih banyak BBM subsidi yang dinikmati oleh masyarakat yang justru tidak berhak mendapatkan.
“Bahkan subsidi BBM kita juga dinikmati oleh pabrik-pabrik. Itulah kita temukan di lapangan banyak pabrik gunakan BBM subsidi industrinya,” kata Huda.
Oleh karena itu, kata dia, PKB mendorong ke depan agar subsidi itu diarahkan berbasis pada individu atau warga negara bukan diletakkan pada barang. Dengan demikian, cara ini bisa meminimalisasi terjadinya kebocoran subsidi BBM.
Seperti BBM jenis Pertalite, saat ini pemerintah mensubsidi hampir Rp3.500 per liternya untuk bisa melepas harga BBM RON 90 di pasar senilai Rp10.000 per liter. Namun, yang terjadi justru banyak orang memiliki kendaraan roda empat yang masih mengkonsumsi Pertalite.
“Itulah yang tadi saya kritik ini tidak efektif kalau subsidi berbentuk barang. Bagusnya basis subsidi itu berbasis individu,” kata dia.
Jika ini dilakukan ke depan, maka hitungan Huda justru akan menghemat biaya anggaran subsidi BBM. Dalam asumsinya, jika BBM jenis Pertalite yang dikhususkan suatu saat untuk sepeda motor dan kendaraan umum dengan harga Rp7.000-Rp8.000 per liter saja, maka hanya menghabiskan anggaran Rp121,8 triliun
“Efisiensi cost-nya lumayan. Memang sudah kami hitung. Masyarakat dari Rp10.000 jadi Rp7.000 - Rp8.000 saja harga BBM untuk subsidi 120 juta pemilik sepeda motor dengan selisih Rp3.000 - Rp2.000 ribu, efeknya apa? Satu harga bahan pokok akan turun. Terus banyak efek domino dari ketika harga BBM relatif turun. Itu beberapa catatan," tegas dia.
Sementara, Ketua DPP Nasdem, Ahmad Effendy Choirie justru mengaku tidak tahu menahu mengenai apa yang disampaikan oleh Huda terkait dengan janji politik Cak Imin soal BBM tersebut. Walaupun, diakuinya secara substansi ucapan yang kemudian viral itu bagus.
“Itu tidak asal bunyi. Itu secara substansi bagus. Tapi saya tidak tahu," kata pria yang akrab disapa Gus Choi saat dikonfirmasi oleh Tirto.
Menguji Janji Politik PKB dan Cak Imin
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menegaskan, apa yang disampaikan tentang BBM gratis itu bualan belaka. Ini menandakan bukti bahwa mereka tidak pernah belajar tentang sistem ekonomi, APBN, dan kebijakan publik.
“Tidak ada sejarahnya BBM digratiskan full. Yang ada subsidi BBM," ujar Huda menanggapi video Huda yang sempat viral tersebut kepada Tirto.
Dia mengatakan, jika itu digratiskan, maka APBN kita lebih dari 50 persen akan habis untuk ngasih subsidi BBM ke masyarakat. Padahal sebagian besar ke masyarakat kelas menengah ke atas.
“Jadi tim kampanye capres dan cawapres itu juga harus belajar ekonomi, APBN, kebijakan publik. Ini jelas pembodohan kalo dijanjikan BBM gratis," ujarnya.
Sementara itu, pemerhati politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo melihat, janji Cak Imin ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan apa yang pernah dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2019. Saat itu, PKS menjanjikan SIM dan STNK seumur hidup.
“Dan memang yang disasar adalah pemilik kendaraan roda dua atau pemilik motor yang secara ekonomi kebanyakan dari masyarakat kelas menengah ke bawah dan motor menjadi alat untuk mereka menyambung hidup bahkan,” kata Kunto kepada Tirto, Kamis (7/9/2023).
Menurut Kunto, janji-janji seperti ini sangat strategis kalau itu bisa dilaksanakan. Namun problemnya adalah ketika menggratiskan BBM untuk motor ini beban anggaran dan dampaknya bakal seperti apa untuk APBN.
“Saya tidak punya hitung-hitungannya apakah ini bisa dilakukan atau tidak kalau presiden seperti sekarang semuanya harus bisa, ya harus bisa. Tapi kan pasti ada pertimbangan rasional akan susah dilampaui," tutur dia.
Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radhi berpandangan, salah satu langkah efektif untuk menekan subsidi dengan cara mengatur pembatasan. Sebaiknya, kata dia, yang boleh mengonsumsi BBM bersubsidi hanya sepeda motor dan angkutan umum saja. Di luar itu bisa dialihkan ke Pertamax Cs.
“Karena subsidi BBM dan LPG salah sasaran dan besar sekali itu membuat jebol anggaran subsidi," ujarnya.
Nasib Janji Cak Imin usai Jadi Bakal Cawapres
Terlepas dari hal di atas, Kunto Adi justru menyoroti janji-janji Cak Imin usai kedudukannya hanya menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Sebab, kewenangannya sebagai cawapres tentu harus melewati deal-dealan dari calon presiden dan partai koalisi lainnya.
“Apakah dengan begitu mereka bisa leluasa mengeksekusi janji-janjinya atau tidak?” kata Kunto mempertanyakan.
Menurut Kunto, janji-janji politik seperti ini sifatnya hanya populis, sehingga orang atau pemilih akan lebih melihat keuntungan mereka secara cepat atau pribadi. Cara ini justru tidak menyehatkan secara demokrasi. Karena biasanya yang populis ini selalu ada ongkos di belakang.
“Ongkosnya kita belum tahu, tapi diimingi sesuatu bisa jadi ongkosnya lebih besar. Bisa jadi kebebasan atau bahkan keamanan atau kriteria sifat lainnya yang mungkin ongkos dari politik popularitas seperti ini," tutupnya.
Terkait dengan janji-janji tersebut, PKB sendiri akan duduk bersama dan menyampaikan di atas meja dengan partai koalisi. Sebab hal itu menjadi agenda perjuangan PKB dan Cak Imin. Pembahasan ini juga akan dilakukan bersama Anies Baswedan.
Meski demikian, PKB sendiri mengaku tidak ingin berandai-andai karena ini sifatnya masih perlu didiskusikan bersama Anies. “Karena posisi Gus Imin sebagai wapres bukan presiden, artinya ada satu tahap harus dibahas lagi ketika sudah berpasangan,” kata Huda.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
