tirto.id - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji akan menyukseskan program listrik gratis bagi masyarakat miskin pada Pemilu 2024. Anggaran untuk listrik gratis bagi masyarakat miskin mencapai 32 juta orang, menurutnya bisa diakomodir hanya dengan anggaran Rp17,7 triliun per tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Perjuangan paling pendek untuk 2024 dimulai dengan bertekad total nanti tahun 2023, PKB wajib memperjuangkan dan menyukseskan program listrik gratis untuk orang miskin,” kata Cak Imin di Jakarta, Minggu (30/10/2022).
Tak hanya itu, Cak Imin juga berjanji akan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus sepeda motor dan angkutan umum. Berdasarkan kalkulasi internal PKB, Indonesia butuh anggaran setidaknya Rp267 triliun dan negara punya uangnya.
Namun, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menilai, ucapan Cak Imin omong kosong dan hanya sekadar 'jualan' saja. Sebab apa disampaikannya tidak realistis dan menunjukkan bahwa ia tidak paham mengenai pengenaan tarif listrik dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan harga BBM.
“[Yang] dikatakan Cak Imin bukan hal baru, sebelumnya pada 2019, Sandiaga mengatakan hal sama juga menggratiskan listrik dan menurunkan harga BBM. Sehingga asal ngomong dan jadi satu jualan saja,” kata Fahmy saat dihubungi reporter Tirto, Senin (31/10/2022).
Fahmy meyakini hampir 100 persen jika Cak Imin terpilih menjadi presiden atau wakil presiden, upaya menggratiskan listrik dan menurunkan harga BBM tidak akan bisa dilakukan. Karena tarif listrik PLN maupun BBM itu merupakan salah satu variabel yang penetapan harganya ditentukan oleh faktor eksternal.
“Dan itu sangat fluktuatif seperti sekarang harga minyak dunia tinggi ya, harga keekonomian BBM jadi tinggi," imbuh Fahmy.
Harga minyak mentah berjangka Brent pada Senin, 31 Oktober 2022 pada pukul 09.15 WIB untuk kontrak pengiriman Desember 2022 turun 36 sen atau 0,4 persen ke 95,41 dolar AS per barel. Brent sudah tergelincir 1,2 persen pada Jumat (28/10/2022).
Sementara harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Desember 2022 berada di 87,67 dolar AS per barel, turun 23 sen atau 0,3 persen. Di akhir pekan lalu, WTI melemah 1,3 persen.
Sedangkan untuk harga rata-rata minyak mentah Indonesia pada September 2022 tercatat sebesar 86,07 dolar AS per barel berdasarkan formula Indonesian Crude Price (ICP). Harga tersebut turun sebesar 8,10 dolar AS per barel jika dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 94,17 per barel dolar AS.
Meski harga minyak mentah dunia dan ICP Indonesia terperosok, namun harga minyak tersebut jauh dari asumsi awal APBN 2022. Di mana saat itu masih dikisaran 60-70 dolar AS per barel.
Di sisi lain, jika menilik harga (BBM) khususnya Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite yang saat ini dijual ke masyarakat di SPBU dengan harga Rp10.000 per liter, masih di bawah harga keekonomian yang seharusnya telah mencapai Rp14.450 per liter. Harga tersebut dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 105 dolar AS per barel, nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp14.700.
“Misal (nanti) disubsidi, kemarin pemerintah saja sudah tidak sanggup karena subsidinya membengkak RP520 triliun dan dinaikkan. Artinya ada faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol dan tidak pasti," jelasnya.
Fahmy khawatir, pernyataan Cak Imin justru menjadi bumerang bagi PKB. Terlebih masyarakat sekarang paham apa yang disampaikan Cak Imin hanya hanya janji politik dan tidak bisa direalisasikan.
“Itu sah-sah saja jualan dari [bakal] calon presiden. Tetapi itu sangat tidak realistis dan menunjukkan bahwa Cak Imin tidak paham pengenaan tarif PLN dan BBM tadi," jelasnya.
Janji yang Terlalu Muluk
Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menyoroti janji Cak Imin yang dinilai terlalu muluk dan berat untuk dilaksanakan. Sebab kondisi keuangan negara Indonesia sejauh ini tidak terlalu bagus meski mencatatkan surplus dari berbagai kenaikan harga komoditas seperti batu bara, CPO, mineral dan lainnya.
“Saya termasuk yang komplain tidak, tapi buat saya ini janji yang sangat terlalu muluk," ujarnya saat dihubungi reporter Tirto.
Mamit bahkan mempertanyakan sumber pendanaan negara berasal dari mana jika listrik untuk kelompok orang miskin dan BBM murah diimplementasikan. Karena mau tidak mau, pemerintahan selanjutnya harus menambah utang untuk membiayai hal tersebut.
Berdasarkan data APBN Kita, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.420,47 triliun atau setara 39,30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB0 hingga akhir September 2022. Utang ini naik Rp183,86 triliun dari sebelumnya Rp7.236,61 triliun di Agustus 2022.
Utang pemerintah di September didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp6.607,48 triliun atau sekitar 89,04 persen. Sementara untuk pinjaman tercatat senilai Rp812,99 triliun atau 10,96 persen.
“Dananya dari mana? Apakah pemerintah ke depan harus menambah utang? Jadi menurut saya janji ini sesuatu berat dilakukan dan terlalu muluk lah. Karena sulit sekali untuk direalisasikan," ujarnya.
Pun jika hanya mengandalkan sumber pendapatan pajak dari harga-harga komoditas tidak akan cukup untuk membiayai. Karena durian runtuh dari harga komoditas tersebut tahun depan diperkirakan sudah menyusut.
"Penerimaan pajak kita juga belum sampai sepenuhnya. Kekayaan alam dari batu bara, CPO, nikel sekarang masih bagus tapi gak tahu ke depan bagaimana ini berat," jelasnya.
Mamit menyebut, tanpa listrik digratiskan saja beban subsidi dan kompensasi pemerintah kepada PLN dan Pertamina sudah besar. Untuk diketahui, kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM ke Pertamina dan kompensasi listrik kepada PLN pada semester I-2022 adalah Rp163 triliun.
Pertamina nantinya akan memperoleh kompensasi Rp131,1 triliun dan PLN Rp31,2 triliun. Nilai kompensasi dapat berubah tergantung sejumlah variabel, seperti harga minyak global, nilai tukar rupiah, dan tingkat konsumsi energi masyarakat.
"Perhitungan dilakukan seperti apa sumbernya gimana? Masyarakat sudah cerdas kalau mau kasih janji yang realistis saja dan tidak ngawang," kata Mamit.
'Jualan' yang Tidak Rasional
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, janji politik Cak Imin sangat tidak rasional di tengah fakta dan kenyataan situasi dan kondisi negara sedang carut marut. Ia bahkan menyoroti, utang pemerintah yang terus naik mencapai Rp7.000-an triliun, tarif listrik naik, dan BBM naik, hingga bahan pokok melambung.
"Sulit untuk diimplementasikan karena tidak rasional. Namanya politisi bisa membuat janji-janji, kita tidak tahu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Tapi nanti ketika terpilih jauh panggang dari api," katanya saat dihubungi.
Namun, suka tidak suka, menurutnya masyarakat memang harus menerima statement dan janji itu sebagai sesuatu yang harus dicermati. Karena yang namanya 'jualan' ingin menjadi nomor satu dan selalu baik di mata masyarakat.
“Saya sih melihat soal listrik gratis dan BBM turun seperti sesuatu yang berat. Baik sekarang dan tahun depan. Soal nanti disenangi tidak oleh public, itu lain lagi," kata dia.
Ujang sendiri tidak kaget dengan ide dan gagasan politikus yang aneh, nyeleneh, bahkan kadang-kadang suka di luar akal sehat. Karena hal itu sering diucapkan dan terjadi ketika menjelang pemilu. Tapi, ujungnya wacana dan gagasan tersebut tidak bisa dilakukan.
Lebih jauh, dia menyoroti cara yang dilakukan Cak Imin merupakan sebuah strategi untuk mengeruk suara dari masyarakat. Akan tetapi, pada akhirnya semua tetap kembali lagi kepada masyarakat apakah mempercayai atau justru sebaliknya.
“Saya melihat masyarakat sekarang lebih cerdas, lebih rasional, paham dan terbiasa tertipu janji politisi, bilang A ternyata B. Saya melihat cara-cara ini kurang pas dan tidak relevan. Tapi apa boleh buat namanya juga jualan. Namanya juga kampanye harus punya ide berbeda," pungkas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
