Pertumbuhan Ekonomi

Optimisme & Upaya Indonesia Hadapi Gelapnya Ekonomi 2023

Reporter: Dwi Aditya Putra, tirto.id - 21 Okt 2022 10:00 WIB
Dibaca Normal 4 menit
Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan karena pesaing di Asean seperti Vietnam dan Filipina mencatat pertumbuhan lebih tinggi.
tirto.id - “Tahun depan [ekonomi] akan 'gelap'. Silakan negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis!”

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo ketika membuka Trade Expo Indonesia ke-77, di Kabupaten Tanggerang, Banten pada Rabu (19/10/2020). Jokowi meminta agar seluruh stakeholder tetap optimistis di tengah ketidakpastian ekonomi global dan adanya ancaman resesi pada 2023.

Meski optimistis, Kepala Negara itu tetap mengingatkan agar seluruh stakeholder tetap waspada dan berhati-hati. Karena dampak dari ancaman resesi global 2023 akan sulit dihitung, diprediksi, dan dikalkulasi.

Akan tetapi, Jokowi mengaku bersyukur di tengah-tengah krisis dan ancaman resesi, perekonomian Indonesia di kuartal II-2022 masih bisa tumbuh 5,44 persen. Bahkan ia mengklaim Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi di antara negara-negara G20 maupun lainnya.

Tidak hanya itu, laju inflasi pada Agustus dinilai masih bisa dikendalikan di angka 4,6 persen. Jokowi juga mengklaim inflasi September akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi juga masih bisa dikendalikan di kisaran 5,9 persen.

“Masih bisa kita kendalikan. Kemudian, tolong nanti dibandingkan inflasi kita dengan negara-negara lain, pertumbuhan growth kita dibandingkan dengan negara-negara lain,” bebernya.

Kemudian, neraca perdagangan domestik juga mengalami surplus hingga 29 bulan di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak pasti. Adapun posisi neraca perdagangan pada September 2022 tercatat sebesar 4,99 miliar dolar AS.

“Jadi kita semuanya harus tetap optimistis meskipun lembaga-lembaga internasional menyampaikan bahwa tahun ini sulit, tahun depan akan gelap," tegasnya.

Rasa optimistis mantan Gubernur DKI Jakarta itu bukan tanpa sebab. Hal ini karena laporan dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyebutkan, Indonesia salah satu negara menjadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia.

“Ini yang ngomong bukan kita loh ya, [tapi] Kristalina Managing Director-nya IMF. Titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Akan bagus kalau banyak yang menyampaikan seperti itu sehingga trust, kepercayaan global kepada kita akan makin baik karena memang kita harus hati-hat," jelas Jokowi.



Dalam laporannya, IMF menyakini ekonomi Asia akan cukup kuat di tengah pelemahan ekonomi global. Pandangan ini tertuang dalam laporan regional terbaru “Asia Sails Into Headwinds From Rate Hikes, War, and China Slowdown.”

Ekonomi Asia pada tahun ini memang mengalami tantangan berat mulai dari kenaikan suku bunga, perang antara Rusia dan Ukraina, dan melemahnya aktivitas ekonomi Cina. Meski demikian, IMF menyebut tetap ada 'titik terang' pada wilayah ini di tengah gelapnya ekonomi global.

“Asia tetap menjadi titik terang relatif dalam ekonomi global yang semakin meredup," tulis IMF dalam laporannya.

IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia dan Pasifik sebesar 4 persen tahun ini, dan sebesar 4,3 persen pada 2023. Kedua proyeksi itu memang masih di bawah rata-rata pertumbuhan dalam dua dekade terakhir yang mencapai 5,5 persen.

Namun, angka itu lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan di kawasan Eropa yang sebesar 3,1 persen di 2022 dan sebesar 0,5 persen di 2023. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat yang diproyeksi 1,6 persen di 2022, dan sebesar 1 persen di tahun depan.

Proyeksi pertumbuhan kawasan Asia itu bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan mencapai 3,2 persen di 2022, serta menjadi sebesar 2,7 persen pada 2023.

IMF menyebut Asia Tenggara menjadi wilayah di kawasan Asia yang akan menikmati pemulihan kuat. Ini tercemin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di sejumlah negara Asia Tenggara.

Seperti Myanmar yang diproyeksi ekonomi akan tumbuh 2 persen pada 2022 dan 3,3 persen di 2023, Thailand tumbuh 2,8 persen di 2022 dan 3,7 persen di 2023, Kamboja 5,1 persen di 2022 dan 6,2 persen di 2023, Indonesia tumbuh 5,3 persen di 2022 dan 5 persen di 2023.

Lalu, ekonomi Malaysia diperkirakan tumbuh 5,4 persen di 2022 dan 4,4 persen di 2023, Filipina tumbuh 6,5 persen di 2022 dan 5 persen di 2023, serta Vietnam tumbuh 7 persen di 2022 dan 6,2 persen di 2023.

“Vietnam diuntungkan dari perannya yang semakin penting dalam rantai pasok global, sehingga kami perkirakan pertumbuhannya 7 persen. Filipina diperkirakan akan ekspansi ke 6,5 persen di tahun ini, sementara Indonesia dan Malaysia pertumbuhannya akan mencapai 5 persen," papar IMF.



Terlepas dari laporan IMF, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meyakini, Indonesia masih punya secercah harapan sekalipun ekonomi global diprediksi akan sangat gelap akibat perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung sengit.

“Sekalipun ekonomi global tidak menentu akibat Ukraina dan Rusia, yang pintu masuknya adalah pangan dan minyak, tapi kita mempunyai secercah harapan untuk Indonesia. Yang penting, leadership dan stabilitas nasional kita, kita harus jaga bersama-sama,” katanya.

Dai segi investasi, Bahlil mengatakan arah kebijakan investasi ke depan ditujukan untuk bisa mendorong sektor hilirisasi. Setidaknya ada dua konsep hilirisasi yang akan dibangun pemerintah, yakni: pertama, hilirisasi berbasis teknologi untuk menciptakan nilai tambah. Kedua, investasi yang didorong untuk masuk ke sektor padat karya.

“Kenapa? Karena salah satu tujuan investasi itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Bahlil.

Bahlil meyakini, dengan berbagai macam reformasi yang dilakukan, insentif yang diberikan, paradigma kebijakan negara yang berubah dan kerja keras semua pihak, ekonomi Indonesia tidak akan segelap ramalan banyak pihak pada 2023 nanti.

“Dengan kondisi itu, pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi kita insyaallah tidak segelap pertumbuhan ekonomi global. Indonesia ke depan insyaallah membaik,” tandas Bahlil.


Apa yang Perlu Dilakukan Pemerintah?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memahami bahwa kondisi ekonomi saat ini masih sangat dinamis. Sehingga yang perlu dilakukan pemerintah yakni melakukan penguatan fundamental ekonomi agar tidak masuk jadi negara korban resesi.

Bhima mengatakan, pengukuran fundamental tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi RI sendiri terbilang cukup baik pada kuartal-II 2022 yakni, 5,44 persen year on year (Yoy).

Akan tetapi, kata Bhima, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan, karena pesaing di wilayah Asean seperti Vietnam dan Filipina masing-masing mencatatkan pertumbuhan 7,7 persen dan 7,4 persen pada kuartal yang sama.

“Karena pada saat resesi ekonomi terjadi, pelaku usaha termasuk sektor manufaktur akan mencari lokasi basis produksi di negara yang mampu berikan pertumbuhan tinggi," jelas Bhima kepada reporter Tirto.

Pemerintah juga perlu mendorong rasio cadangan devisa, kata Bhima. Cadangan devisa Indonesia sampai September 2022 sebesar 130,8 miliar dolar AS. Menurut Bima, posisi tersebut masih relatif tinggi meski ada koreksi. Akan tetapi dibandingkan dengan PDB, maka rasio cadangan devisa hanya sebesar 8,4 persen.

“Perlu didorong agar kemampuan dalam intervensi stabilitas kurs rupiah semakin baik,” kata Bhima menambahkan.

Selain itu, Bhima menyoroti perlindungan sosial terhadap PDB baru mencapai 2,5 persen pada 2023 mendatang. Sementara dibutuhkan setidaknya 4-5 persen rasio anggaran perlindungan sosial untuk menahan lonjakan angka kemiskinan baru akibat resesi dan inflasi.



Sementara dibidang pangan, peringkat Indonesia dalam Global Food Security Index 2022 menempatkan Indonesia di posisi ke 63 dunia jauh lebih rendah dibanding Turki, Vietnam bahkan Rusia.

Kerentanan pangan perlu dijawab oleh pemerintah dengan peningkatan alokasi subsidi pupuk, memastikan pangan lokal mampu mengurangi ketergantungan impor, dan bantuan pembiayaan lebih besar bagi petani tanaman pangan.

Lebih lanjut, Bhima menekankan untuk mengantisipasi pelemahan kurs rupiah, pemerintah perlu mendorong devisa hasil ekspor lebih banyak. Setelahnya di konversi ke kurs rupiah terutama devisa pertambangan dan hasil perkebunan.

Kemudian dalam situasi penguatan dolar terjadi secara berkelanjutan, maka Bank Indonesia (BI) perlu mempersiapkan capital control atau syarat bagi eksportir untuk menyimpan hasil ekspor dalam perbankan domestik selama sekurangnya enam sampai sembilan bulan.

“Pemerintah juga harus meningkatkan porsi local currency settlement dengan penambahan kerjasama negara tujuan ekspor utama menggunakan kurs lokal," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan, Ajib Hamdani menilai, Indonesia mempunyai pondasi ekonomi relatif kuat. Hal itu karena total PDB Indonesia mayoritas ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan banyak bertumpu pada Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM).

“Dengan jumlah penduduk sebesar 273 juta orang, nomor 4 besar dunia, merupakan local domestic demand yang sangat besar," katanya kepada Tirto.

Ajib menekankan, kalau pemerintah konsisten dengan transformasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah, maka justru ini menjadi momentun bagi Indonesia untuk penguatan ekonomi nasional.


Baca juga artikel terkait EKONOMI DUNIA atau tulisan menarik lainnya Dwi Aditya Putra
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz

DarkLight