Kebijakan Energi

Bukit Asam Diarahkan Caplok PLTU Milik PLN, Seberapa Siap?

Penulis: Arif Gunawan Sulistiyono, tirto.id - 17 Okt 2022 13:05 WIB
Dibaca Normal 2 menit
Dalam skema percepatan pengakhiran PLTU, salah satunya adalah kerja sama PTBA dan PLN sebagai dua pemain energi.
tirto.id - Pemerintah Indonesia semakin serius mempercepat pensiun dini batu bara di Tanah Air. Namun jika dilakukan secara gegabah, maka kondisi finansial BUMN batu bara yakni PT Bukit Asam Tbk berpeluang menjadi korban.

Keseriusan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia sebagai pemegang presidensi organisasi G-20 tahun ini, yang mengedepankan tiga misi: transisi energi, infrastruktur kesehatan, dan digitalisasi.

Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury menyatakan, upaya transisi energi di Indonesia salah satunya dilakukan dengan mempercepat transisi energi, dari penggunaan bahan bakar berbasis hidrokarbon menjadi bahan bakar berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

Komitmen pemerintah untuk mempercepat transisi energi dilakukan tidak hanya dengan membahas dan mendiskusikan persoalan transisi energi, melainkan juga dengan melakukan aksi nyata yang melibatkan perusahaan milik negara.

“Dalam skema percepatan pengakhiran PLTU, salah satu yang sedang kami eksplor adalah kerja sama PTBA dan PLN sebagai dua pemain energi. Nanti akan kami lihat opsi, bagaimana jika Bukit Asam masuk jadi investor mengambil alih PLTU milik PLN,” tuturnya dalam diskusi jelang SOE International Conference di Bali, Minggu malam (16/10/2022).

Selanjutnya, kata Pahala, PLTU yang telah diambil alih Bukit Asam tersebut akan dikurangi masa aktifnya, dengan melibatkan skema pendanaan (green financing) seperti yang dijalankan oleh negara-negara Barat dalam program pengurangan batu bara (coal phase-down).

Pada prinsipnya, skema tersebut akan melibatkan pihak ketiga di luar PLN dan Bukit Asam, yakni investor, yang akan menyediakan pendanaan bagi Bukit Asam untuk mengakuisisi PLTU, tetapi dengan kewajiban pengurangan emisi karbondioksida melalui pemangkasan umur pakai.

“Misalnya setiap tahun ada 7-9 juta ton emisi CO2 yang bisa dikurangi (dari PLTU). Kalau bisa dilakukan pengakhiran 10 tahun lebih awal, diharapkan bisa turunkan emisi total selama 10 tahun itu (setara 70-90 juta ton emisi CO2),” lanjut Pahala.



Dengan demikian, PLTU milik PLN diambil alih oleh PTBA dengan kesepakatan percepatan pengakhiran. Misalnya, umur pakai sebuah PLTU berkapasitas 1,6 Gigawatt (GW) adalah 20 tahun, maka dia dipensiunkan lebih cepat 10 tahun.

Itu merupakan skema pertama. Skema lainnya adalah dengan menyediakan pembiayaan murah untuk PLTU milik swasta (independent power producer/IPP) yang mendapatkan pembiayaan murah dalam proses pembangunannya, tetapi dengan pengakhiran lebih cepat.

“Misalnya dia dapat pinjaman biasanya 7%, terus dapat bunga lebih murah yakni 4%, maka dia bisa akhiri lebih cepat. Tapi nanti ditentukan kapan untuk tidak beroperasi lagi, tapi tetap dibayar, apakah dalam bentuk grant atau kompensasi,” jelas Pahala.

Saat ini pemerintah masih mendiskusikan target pensiun dini pembangkit berbasis batu bara tersebut.

“Misalnya dari 5,5 GW akan ditargetkan apakah dari situ 1,6 GW dari IPP, atau bagaimana. Intinya kami akan lakukan percepatan pengakhiran agar ada pembangkit EBT yang bisa masuk ke sistem,” ujarnya.

Bukan Langkah Mudah

Rencana pengakhiran batu bara dengan memerintahkan Bukit Asam tersebut di atas kertas tidaklah mudah. Pasalnya, saat ini PLTU milik PLN jumlahnya mendominasi sistem pembangkitan listrik nasional.

Mengacu pada data PLN (2021), kapasitas operasi (daya mampu) PLTU milik PLN saat ini mencapai 17.743,9 megawatt (MW), di mana PLTU yang dimiliki PLN jumlahnya mencapai 126 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jika Bukit Asam diperintahkan untuk mengakuisisi semua PLTU tersebut, maka yang akan memicu beban kebutuhan pendanaan yang sangat besar, dengan nilai mencapai triliunan dolar Amerika Serikat (AS).

Hal ini diakui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Ia mengatakan bahwa pembiayaan transisi energi semakin meningkat, menyusul program pensiun dini PLTU batu bara.

“Pembiayaan transisi energi semakin meningkat karena kami akan menerapkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara yang membutuhkan biaya besar untuk membayar kembali pinjaman dan bunga kepada pengembang," ujar Arifin, dalam siaran pers Jumat (14/10/2022).



Diprediksi, biaya transisi energi membutuhkan sekitar 1 triliun dolar AS atau Rp15.300-an triliun. Untuk itu, posisi investor menjadi sangat krusial dalam program tersebut. PTBA saja tidak akan mampu jika harus menjalankan program ambisius pensiun dini 126 PLTU milik PLN.

"Kami mengajak kepada investor, lembaga pembiayaan, industri dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kolaborasi untuk mendukung transisi energi untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060," ujar Arifin.

Sebagai informasi, Indonesia telah menetapkan Peta Jalan Transisi Energi untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission/NZE) pada 2060. Roadmap ini bertujuan mencapai lebih dari 700 GW EBT di bauran energi nasional, yakni dari matahari, hidro, panas bumi, hidrogen dan nuklir.

Kendala ini pun diakui oleh Pahala, bahwa posisi investor sangatlah krusial dan tak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Bukit Asam. “Nah masalahnya siapa yang akan bayar, karena semua butuh duit. Kalau hidrokarbon, siapa yang akan bayar untuk transisi energi?” kata Pahala.

Sebagai informasi, posisi kas dan setara kas Bukit Asam tercatat hanya Rp4,4 triliun dengan total ekuitas Rp24,2 triliun. Bahkan sebagai modal untuk menarik pembiayaan eksternal (leverage) angka itu jauh dari kebutuhan ribuan triliun.

Pertanyaan miliar dolar itulah yang kini memenuhi benak para investor di pasar modal. Saham Bukit Asam (PTBA) hari ini terkena sentimen negatif, dengan turun 30 poin (-0,71%) menjadi Rp4.200 per unit.


Baca juga artikel terkait PLTU atau tulisan menarik lainnya Arif Gunawan Sulistiyono
(tirto.id - Bisnis)

Penulis: Arif Gunawan Sulistiyono
Editor: Abdul Aziz

DarkLight