tirto.id - Serpihan debu tebal menyisir seisi rumah Darna. Abu itu berasal dari bekas pembakaran batu bara milik PLTU Nangan Raya. Ketebalannya mencapai 2-3 centimeter (cm). Tidak ada pilihan lain bagi warga Aceh tersebut. Pindah atau bertahan dengan kondisi mengancam kesehatan keluarganya.
“Kami terpaksa pilih pindah. Masalah debunya tidak sanggup kami," kata Darna bercerita dalam video dokumenter WatchdoC yang dirilis di Youtube resminya.
Darna memilih pindah ke lokasi jauh lebih nyaman dan aman. Tidak ada lagi kebisingan suara PLTU batu bara menggangu telinganya. Setiap hari, kini ia bisa menghirup udara segar tanpa lagi merasakan sesak.
Namun, di tengah kenyamanan baru itu ada yang harus dikorbankan. Mata pencahariannya ikut hilang. Sebab ia tak bisa lagi berdagang makanan seperti dulu. Lokasi tepat tinggalnya saat ini, jauh dari pusat keramaian.
PLTU Nagan Raya Aceh diketahui memiliki kapasitas 2 x 200 MW. Pembangkit listrik ini dikembangkan oleh PT Meulaboh Power Generation (PT MPG) sebagai Independent Power Producer (IPP), dengan disponsori oleh konsorsium China Datang Overseas, PT Pembangunan Perumahan Energi, dan PT Sumberdaya Sewatama.
Darna bukan satu-satunya korban yang mengalami dampak pencemaran lingkungan akibat debu batu bara. Baru-baru ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan seorang anak yang terpaksa harus ganti kornea mata dari pendonor. Mata sang anak sempat bernanah dan terus mengeluarkan air.
Selain itu, KPAI menemukan satu keluarga yang memiliki tiga orang anak mengalami penyakit kulit yang menimbulkan gatal di sekujur tubuh.
“Ada seorang ibu dari empat orang anak yang di antaranya ada yang berkebutuhan khusus (autis) dan sensitif dengan udara kotor terpaksa dititipkan kepada neneknya,” kata Komisioner KPAI Retno Listyarti melalui keterangan tertulisnya.
KPAI menyebut pencemaran abu batu bara itu juga mengganggu pembelajaran tatap muka (PTM) di tiga satuan Pendidikan, yaitu: SDN Marunda 05, SMPN 290 dan SLB Negeri 08 Jakarta Utara pada Kamis (10/3) dengan ketebalan abu 1 cm.
“Anak-anak harus dilindungi, diselamatkan dan dipenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak,” kata Retno. Cerita lengkap soal pencemaran di Pelabuhan Marunda bisa dibaca di link ini.
Di sektor hulu, penambangan batu bara juga tidak berhenti dan berkurang. Galian lubang tambang menyisakan bekas. Berdampak kepada kerusakan. Lubang tambang tercipta karena penambang mengambil batu bara, dan kemudian pergi begitu saja setelah selesai beroperasi.
Lubang di lahan itu bisa memiliki kedalaman hingga ratusan meter, dan sebagian beracun. Dari 40 kasus kematian, mayoritas terjadi pada anak-anak. Ironisnya dari puluhan kasus itu, hanya satu yang diusut polisi. Itu pun hanya menyentuh subkontraktor, dan bukan pemegang izin usaha pertambangan.
Padahal UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jelas menyebutkan bahwa tanggung jawab persoalan ini ada di pemegang konsesi.
Data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat ada sekitar 1.735 lubang bekas tambang batu bara menganga di Bumi Mulawarman. Ribuan lubang-lubang itu tersebar di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Kutai Kartanegara atau Kukar menjadi daerah paling banyak lubang tambang yakni 842 lubang. Lalu Kota Tepian Samarinda menyusul dengan 349 lubang, sementara di Kabupaten Kutai Timur terdapat 223 lubang. Sisanya ada di kawasan seperti Paser, PPU hingga Berau.
“Walaupun dilakukan penanganan kembali lubang itu tidak akan sampai ke posisi semula dan meninggalkan bekas," kata Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan, saat dihubungi reporter Tirto.
Mamit melihat batu bara ini justru menjadi “bara” bagi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi dilakukan para produsen batu bara. Secara umum, hampir seluruh kegiatan tambang dilakukan perusahaan di Indonesia dilakukan dengan cara mengeruk.
“Kalau dampak terhadap lingkungan besar secara otomatis memberikan dampak signifikan penebangan hutan. Kedua juga bekas penambangan meninggalkan lubang-lubang,” kata dia.
Komitmen Pemerintah Menuju Energi Bersih
Menyadari dampak buruknya terhadap penggunaan batu bara, pemerintah berambisi untuk 'pensiunkan' PLTU batu bara. Secara perlahan, ketergantungan terhadap “emas hitam” akan ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah menuju emisi nol bersih pada 2060 mendatang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif memastikan, tidak bakal ada PLTU batu bara baru di Indonesia. Semua pembangkit listrik, akan diarahkan menuju energi terbarukan.
“Kalau enggak, bagaimana mau bisa mencapai emisi yang bersih?” kata dia saat Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu.
Secara historis, Indonesia sudah bergantung dengan batu bara untuk pembangkit listrik sejak 1971. Persentase batu bara dalam bauran pembangkit listrik pun meningkat sejak 1971. Bahkan saat ini, sekitar 67 persen listrik di Indonesia masih diperoleh dari pembangkit batu bara.
Di tengah upaya menekan penggunaan batu bara, komoditas ini nyatanya tetap menjadi sumber pembangkit listrik terbesar di dunia, di tengah upaya global dalam mengurangi penggunaan batu bara. Badan Energi International atau IEA pada 2019 menyatakan, bahwa batu bara memegang 38 persen dari keseluruhan pangsa sumber pembangkit listrik global.
Produksi batu bara dunia pun meningkat dari tahun ke tahun, terhitung sejak 2016 silam. Sementara, cadangan batu bara global tercatat ada lebih dari satu triliun ton.
Saat ini, total produksi batu bara dunia berhasil mencapai 7,9 miliar ton pada 2019, yang merupakan tertinggi sejak 2014. Batu bara termal dan lignit menghasilkan sekitar 86 persen dari produksi tersebut dan sisanya adalah batu bara metalurgi.
Sebagai produsen batu bara terbesar keempat dunia, emas hitam Indonesia masih dibutuhkan dunia. Apalagi Indonesia semakin diuntungkan dengan kenaikan harga batu bara di level dunia hingga 418 dolar AS per metrik ton pada Senin (7/3/2022). Sementara Harga Batubara Acuan (HBA) dalam negeri ditetapkan pada Maret ini, sebesar 203,69 dolar AS per ton.
Sejumlah negara-negara Eropa yang terdampak pasokan gas akibat konflik Rusia-Ukraina kini mulai melirik Indonesia. Mereka berencana beralih ke penggunaan batu bara sebagai sumber energinya untuk menggantikan gas. Data BP Statistical 2020, kebutuhan negara-negara Eropa terhadap batu bara memang masih cukup besar. Beberapa negara di antaranya adalah Jerman, Polandia, dan Turki.
“Permasalahannya ketika pasokan (gas) terganggu mau tidak mau paling memungkinkan penggunaan kembali PLTU mereka," kata Mamit.
Namun, Mamit melihat ada permasalahan akan timbul ketika momentum ini dimanfaatkan para produsen batu bara untuk menggenjot kapasitas produksinya. Dia khawatir, eksploitasi besar-besaran terhadap batu bara bakal menimbulkan kerusakan alam kembali.
“Karena hampir semua perusahaan tambang di Indonesia baik legal maupun ilegal kegiatannya mengeruk semua. Otomatis memberikan dampak signifkan kerusakan,” kata dia.
Tantangan Menuju Energi Bersih
Di tengah dinamika yang terjadi, upaya pemerintah lepas ketergantungan batu bara semakin besar. Ini setelah Asian Development Bank (ADB) meluncurkan skema Mekanisme Transisi Energi (ETM). Pembiayaan ini membantu Indonesia yang ingin menggantikan PLTU dengan energi bersih.
“ETM adalah rencana ambisius yang akan memperbarui infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan cara yang adil dan berbiaya terjangkau," kata Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers.
ETM akan menggalang dana untuk mempercepat penutupan 5 hingga 7 pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia dan Filipina selama tahap rintisan sepanjang 2-3 tahun, sekaligus memfasilitasi investasi pada berbagai opsi energi bersih alternatif di masing-masing negara tersebut.
Skema pembiayaan ini terdiri atas dua pembiayaan. Pertama ditujukan untuk menutup lebih dini atau mempercepat pengalihan fungsi pembangkit listrik tenaga batu bara. Sementara pembiayaan kedua berfokus pada investasi pada pembangkitan, penyimpanan, dan peningkatan jaringan listrik untuk energi bersih yang baru.
Selama 10 hingga 15 tahun ke depan, ETM menyasar penutupan 50 persen dari keseluruhan pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia, Filipina, dan kemungkinan Vietnam. Dalam skenario ini, ETM mampu memangkas 200 juta ton emisi CO2 per tahun atau setara dengan menghilangkan 61 juta mobil dari jalan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa melihat, ETM merupakan suatu inisiatif yang cukup baik karena bisa menangani dua persoalan, yaitu mengurangi kapasitas PLTU di sistem kelistrikan dan mendorong investasi energi terbarukan.
“Yang harus dipastikan di Indonesia nanti adalah kapasitas PLTU yang cukup signifikan yang pensiun sehingga bisa memberikan ruang yang cukup besar bagi energi terbarukan,” ungkap Fabby.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Zenzi Suhadi menyebut masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk menuju energi bersih. Tantangan ini muncul karena kelalaian yang diciptakan sendiri oleh pemerintah.
Tantangan pertama regulasi dan infrastruktur energi di Indonesia sengaja dipersiapkan pemerintah menjadi tergantung dengan energi kotor. Kedua, politik dan kebijakan dibuat dikendalikan oleh pelaku bisnis energi.
“Dua hal tersebut sekiranya mengantarkan solusi yang dirancang secara manipulatif, seperti rencana mengganti PLTU menjadi gasifikasi batu bara, selain emisi carbon juga melepas polusi limbah berbahaya," jelasnya.
Sebagai negara kepulauan yang berada di ring of fire, sudah seharusnya kata dia sistem energi Indonesia dipersiapkan melalui desentralisasi dengan berbagai potensi energi terbarukan.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
