tirto.id - Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali mengumbar janji politiknya bila ia menang dalam pertarungan Pilpres 2024. Dalam lawatannya ke Jombang, Jawa Timur, yang notabene kampung halamannya, Cak Imin menjanjikan program dana desa Rp5 miliar per desa. Janji ini sejatinya sudah jauh-jauh hari disuarakan PKB, sebelum Cak Imin resmi ditunjuk sebagai bakal cawapres dari Anies Baswedan.
“Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru,” kata Cak Imin, di Jombang seperti dikutip Antara pada 11 September 2023.
Sejak disalurkan pada 2015, nilai alokasi dana desa cenderung meningkat dari Rp20 triliun pada 2015, naik 3,4 kali lipat mencapai Rp70 triliun di 2023. Jika ditotal, alokasi dana desa dari 2015 sampai 2023 mencapai Rp538,9 triliun.
Menukil catatan Kementerian Keuangan, terdapat lebih dari 74.900 desa yang menerima dana desa pada 2023. Posisi ini meningkat dibanding sekitar 74.000 desa pada 2015.
Sementara jika melihat rata-rata jumlah yang didapat per desa, pada 2023 nilainya hampir mencapai Rp1 miliar atau Rp933,9 juta. Peningkatan ini signifikan dibanding 2015, ketika rata-rata alokasi dana desa yang diterima per desa adalah sebesar Rp280,77 juta.
“Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini Rp2 miliar per desa cukup. Bisa meningkat drastis Rp5 miliar per desa,” ucap Cak Imin.
Dana desa yang dijanjikan Cak Imin menjadi salah satu dari lima agenda perjuangan yang tengah aktif didorong dan disuarakan oleh partai berlambang bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang itu. Selain dana desa Rp5 miliar, PKB di bawah nakhoda Cak Imin juga menjanjikan subsidi BBM semurah-murahnya bagi pemilik sepeda motor dan angkutan umum.
Selain itu, ada juga tunjangan untuk ibu hamil Rp6 juta, subsidi pupuk gratis bagi petani di bawah lahan lima hektar, hingga subsidi listrik gratis untuk masyarakat golongan 450 VA.
Namun, janji politik yang dikemukakan Cak Imin justru menjadi sorotan beberapa pihak. Mengingat posisi ketum PKB itu saat ini hanya sebagai bakal cawapres dari bacapres Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sementara Anies masih menahan dan tidak mengumbar janji politik.
Pemerhati politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo mengatakan, janji politik yang disampaikan oleh Cak Imin memang menjadi agenda besar program PKB. Namun, sebaiknya janji-janji tersebut juga harus sejalan dengan parpol yang tergabung di KPP: NasDem dan PKS.
“Harus sesuai dengan koalisinya. Saya belum tahu apakah janji ini sebenarnya sebelum koalisi ini terbentuk atau ini adalah janji kampanyenya PKB sendiri, atau ini janji Cak Imin sebagai cawapres itu, kan, harus dibedakan,” kata Kunto kepada Tirto, Rabu (13/9/2023).
Masalahnya, kata Kunto, posisi Cak Imin saat ini hanya menjadi wakilnya Anies. Sehingga untuk mengakomodir seluruh agenda besar PKB hingga dijadikan sebagai visi misi kedua pasangan butuh persetujuan dari parpol anggota koalisi.
“Problemnya bukan hanya jadi wakil Pak Anies. Problemnya juga berapa besar kursi PKB nanti di parlemen sehingga kalau dia bisa jadi dominan, kemungkinan untuk menggolkan itu jadi lebih besar,” kata dia.
Kunto melihat, peluang PKB menjadikan lima agenda perjuangan agar bisa masuk dalam program kerja Anies-Imin (Amin) masih 50 persen - 50 persen. “Cuma sekali lagi ini program PKB, ya mungkin akan ada adjustment tertentu atau PKB tetap pegang ini kalau PKB tidak dapat suara mayoritas di DPR akan sulit terlaksana," tutupnya.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati mengatakan, janji politik Cak Imin yang bersifat populis tersebut tentu bagian dari cara menarik pemilih potensial. Namun, sayangnya cara itu dilakukan sebelum waktu kampanye tiba.
“Idealnya hal itu dilakukan ketika masa kampanye resmi dari 28 November 2023 - 10 Februari 2024," katanya kepada Tirto, Rabu (13/9/2023).
Realistis Bisa Dilakukan atau Tidak?
Lantas, yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah janji politik Cak Imin realistis dan bisa diakomodir oleh Anies dan koalisi KKP? Direktur Indo Strategic research and Consulting, Arif Nurul Iman mengatakan, realistis atau tidak sebuah janji politik tersebut dapat dilihat dari dua hal.
Pertama, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, pembagian serta komitmen capres dan cawapres dalam mewujudkan janji kampanye tersebut. Jika postur APBN memungkinkan dan komitmen paslon ketika terpilih, maka janji itu realistis.
“Jika dua hal itu tidak ada, atau hanya salah satunya maka mustahil janji itu terwujud alias tidak realistis," kata dia kepada Tirto, Rabu (13/9/2023).
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda menyampaikan, pihaknya akan tetap mendorong program agenda besar PKB untuk bisa jadi program kerja Anies dan Cak Imin di Pilpres 2024. Dalam hal ini, PKB akan membuka komunikasi dengan Anies dan partai koalisi lainnya perihal program tersebut.
“Kami akan duduk bersama. Kami akan sampaikan di atas meja untuk dibahas bersama apa yang selama ini menjadi agenda kami dan PKB perjuangkan. Bersama-sama kita akan membahas dengan Mas Anies," katanya saat dihubungi Tirto.
Saat ini, kata Huda, PKB dan Partai NasDem tengah membentuk tim pemenangan nasional sambil menunggu PKS. Setelahnya baru PKB akan bernegosiasi dengan koalisi untuk mendorong program-program yang menjadi prioritas PKB.
“Jadi habis itu mungkin nanti akan digodok oleh direktorat tersendiri terkait dengan program kerja perjuangan pasangan Anies-Gus Imin," katanya.
Huda juga berharap beberapa janji politik Cak Imin bisa menjadi agenda perjuangan bersama dengan Anies.
“Tapi saya tidak mau mengandai-andai karena ini masih tahap sifatnya perlu didiskusikan karena posisinya Gus Imin sebagai wapres bukan presiden. Artinya, kan, ada satu tahap yang kita perlu bahas lagi ketika kita sekarang sudah berpasangan. Saya berharap sih ini bisa disepakati,” kata dia.
Sinyal Positif dari Anies Baswedan
Anies sendiri mengaku akan menindaklanjuti program kerja yang dijanjikan ketum PKB tersebut, khususnya terkait anggaran dana desa Rp5 miliar. Anies menjelaskan, pihaknya sedang melakukan sinkronisasi terhadap seluruh program kerja yang telah dijanjikan.
“Kebijakan-kebijakan saat ini, kami sedang melakukan proses sinkronisasi,” kata Anies dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB pada Senin (11/9/2023).
Anies menjelaskan alasannya untuk melakukan sinkronisasi, alih-alih langsung mengabulkan janji yang pernah disampaikan oleh Cak Imin tersebut. Menurutnya, ada banyak janji kampanye yang telah disampaikan Cak Imin dan yang direncanakan oleh Anies. Sehingga dengan sinkronisasi program diharapkan tidak ada janji yang saling tumpang tindih.
“Dalam proses kampanye itu ada dua track. Satu track adalah kampanye dan pemenangan. Satu track adalah penyusunan kebijakan. Track penyusunan kebijakan ini kami sedang melakukan sinkronisasi karena masing-masing memiliki rencana yang harus disinkronkan," ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji, dalam membahas program janji capres dan cawapres akan berlaku adil. Termasuk soal janji dana desa Rp5 miliar. "Komitmen kami adalah memberikan kesetaraan dan kesempatan," terangnya.
Meski dana desa Rp5 miliar yang dijanjikan Cak Imin masih jadi bahan pertimbangan, Anies memuji keputusan tersebut, dan menyebut koalisinya bersama PKB dan Cak Imin mengharapkan adanya kemajuan dari masyarakat desa.
“Kenapa dukungan ada niat yang sangat baik dari PKB? Karena kami ingin desa kita maju. Kami ingin desa kita tidak tertinggal. Jadi kami ingin kesempatan yang setara agar kue APBN itu, anggaran yang besar itu, bisa dirasakan oleh banyak lagi bangsa Indonesia,” kata Anies.
Tak hanya soal dana desa Rp5 miliar, Anies juga akan menindaklanjuti wacana bahan bakar minyak (BBM) murah yang disampaikan oleh PKB. Juru Bicara Tim Pemenangan Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan, gagasan PKB masih di taraf ide.
Menurut Sudirman Said, hal itu masih bisa berubah setelah berdiskusi dengan partai lain yang tergabung dalam koalisi pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Akan banyak yang perlu dicocokkan. Makanya tadi setelah acara selesai dalam waktu dekat, kami akan duduk bersama partai-partai," kata Sudirman Said dalam konferensi pers di Rumah Koalisi Perubahan pada Jumat (8/9/2023).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
