PA 212: Dari Loyalis ke Penentang Prabowo di Pilpres 2024

tirto.id - Prabowo Subianto dianggap tak lagi layak mencalonkan diri sebagai calon Presiden pada Pemilu 2024 oleh salah satu pendukung militannya sejak beberapa tahun lalu: Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Kepada reporter Tirto, Jumat (12/6/2020), Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan Prabowo, capres gagal 2014 dan 2019, tak perlu lagi maju karena "masih banyak anak bangsa yang layak untuk diusung."

"Saatnya yang muda yang pimpin," katanya menegaskan. Pria yang pernah menjadi juru kampanye nasional Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019 kemarin ini percaya Gerindra bisa menghasilkan kader lain yang berkualitas. Jika tidak, juru bicara FPI itu menganggap Gerindra gagal melakukan regenerasi.

Pernyataan ini bisa jadi merupakan ungkapan pisah setelah keduanya menjalin simbiosis mutualisme sejak bertahun-tahun terakhir.

Geneaologi PA 212 ini dapat ditarik hingga 2016. Ketika itu aksi massa besar-besaran tumpah ruah di jalan-jalan ibu kota untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama, saat ini menjabat Gubernur DKI, karena dianggap menistakan agama. Motor kelompok ini adalah beberapa organisasi massa Islam seperti FPI. Para pemimpin ormas tersebut lantas mendirikan organisasi baru bernama Presidium Alumni 212--merujuk pada aksi massa besar yang digelar pada 2 Desember 2016.

Pada akhir Januari 2018, Presidium Alumni 212 memutuskan mengganti nama menjadi Persaudaraan Alumni 212 dengan ketua Slamet Ma'arif. Ada kelompok yang tak setuju dengan penggantian nama ini dan memilih mempertahankan nama lama. Isunya sempat ramai pada April 2018.

Pada 27-29 Juli 2018, PA 212 dan beberapa kelompok lain menggelar sebuah acara bernama ijtima ulama. Forum ini menghasilkan kesepakatan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2019 dan merekomendasikan dua opsi cawapres, yaitu Salim Segaf Al-Jufri dan Abdul Somad (UAS).

Prabowo dan koalisi partai pendukungnya--Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat--akhirnya memilih Sandiaga Uno, seorang pebisnis yang sebelumnya menjabat Wagub DKI. Pada ijtima ulama II yang digelar 16 September 2018, PA 212 sepakat mendukung pasangan ini meski rekomendasi cawapres diabaikan.

Atas dukungan ini, Prabowo mengatakan dia "benar-benar menyampaikan penghargaan kepada ijtima ulama II."

Loyalitas terhadap Prabowo beberapa kali berbuah konsekuensi hukum. Pengacara dan aktivis PA 212 Eggi Sudjana, misalnya, menjadi tersangka atas kasus dugaan makar. Politikus PAN ini diduga menyerukan makar saat berpidato di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). Ketua PA 212 Slamet Ma'arif juga terkena kasus hukum lantaran diduga melanggar aturan saat mengisi ceramah di acara Tablig Akbar 212, 13 Januari 2019, di Gladak, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Pentolan FPI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyinggung soal tagar '2019 Ganti Presiden'.

Ada beberapa orang lain yang terjerat kasus hukum demi membawa Ketum Partai Gerindra itu sebagai Presiden periode 2019-2024.

Tapi itu semua tak berbuah apa-apa. Harapan itu sirna ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Jokowi-Ma'ruf Amin yang keluar sebagai pemenang.

Mereka toh tak berhenti dan tetap menunjukkan loyalitas terhadap Prabowo. Dalam ijtima ulama II, PA 212 cs menyimpulkan jagoan mereka kalah karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 2019. Dukungan keras PA 212 tersebut berbuntut unjuk rasa besar-besaran di Bawaslu pada 21-22 Mei. Aksi berujung kerusuhan itu menelan banyak korban. Tudingan kecurangan tak terbukti di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Ijtima ulama IV kembali digelar pada 5 Agustus 2019 untuk menyikapi kecurangan pemilu, kerusuhan 21-22 Mei, kematian petugas KPPS, menolak kemenangan Jokowi-Ma'ruf, dan meminta Rizieq Shihab dipulangkan ke Indonesia.

Setelah didukung mati-matian oleh ormas Islam tersebut, Prabowo memilih berpaling. Ia bergabung ke kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada 23 Oktober 2019. Sebagai seorang mantan tentara yang punya pengalaman segudang, termasuk sebagai Danjen Kopassus, Jokowi menganggap tak ada orang lain yang layak menduduki posisi tersebut selain Prabowo.

PA 212 tampak kecewa betul. Sejak saat itu hubungan keduanya tampak sekali semakin renggang. Bahkan Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis sempat meminta Jokowi mencopot Prabowo pada 8 Januari 2020.

Kini Slamet Ma'arif mempersilahkan Prabowo "menikmati dan menyelesaikan" tugasnya sebagai Menhan di kabinet Jokowi hingga selesai.