Prabowo Gabung Koalisi Jokowi, Buat Apa Reuni PA 212 Digelar?

Oleh: Adi Briantika - 6 November 2019
Dibaca Normal 2 menit
Momentum PA 212 dinilai telah usai, apalagi setelah Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf 2019-2024.
tirto.id - Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana menggelar reuni pada 2 Desember mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk sebagai daftar tamu undangan di acara yang akan digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

Namun, Prabowo Subianto yang saat reuni PA 212 pada 2018 sempat memberikan sambutan belum tentu diundang. Apalagi setelah Prabowo bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

“Insya Allah rencananya akan ada Reuni 212, karena sudah menjadi agenda tahunan. Kami juga masih dalam pembahasan dan acara belum tahu formatnya," kata Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin, ketika dihubungi reporter Tirto, Selasa (5/11/2019).

Pentolan Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab yang kini berada di luar negeri pun kemungkinan akan mengisi ceramah pada reuni yang ditargetkan mendatangkan tujuh juta peserta itu.

Rizieq pada reuni sebelumnya selalu berpidato melalui video.

Namun, Novel mengaku tidak tahu siapa tokoh politik nasional yang akan diundang di reuni PA 212 mendatang.

“Tokoh politik, saya belum tahu dan tidak ada pembahasan. Saya juga tidak bertanya [ke jajaran panitia reuni], karena saya pikir pemilu sudah selesai,” kata Novel.

Sementara Anies Baswedan, kata Novel, dipastikan diundang karena reuni PA 212 digelar di Monas, Jakarta Pusat.

“Otomatis [jadi tamu undangan], karena beliau yang punya wilayah. Setahu saya, harus diundang. Kalau [reuni berlangsung di] luar Jakarta, pasti gubernurnya juga diundang,” kata Novel menegaskan.

Tujuan reuni PA 212, kata Novel, untuk bermunajat sekaligus menjadi acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.


Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, jika reuni PA 212 bertujuan sebagai sarana silaturahmi atau pengajian, maka tak masalah digelar. Namun, jangan sampai reuni ini justru menjadi ajang provokasi.

“Tapi kalau digunakan untuk provokasi, menyudutkan pemerintah atau kelompok yang berbeda, artinya mereka sedang melakukan kesia-siaan. Urungkan saja,” kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini kepada reporter Tirto, Selasa (5/11/2019).

Apalagi, Prabowo Subianto, orang yang dekat dengan PA 212 dalam rangkaian Pemilu 2019, belum tentu diundang dalam reuni tersebut.

Gus Yaqut berpendapat mengundang atau tidak mengundang siapapun, itu hak PA 212, termasuk terhadap Prabowo. Akan tetapi, jangan sampai reuni PA 212 menyudutkan pihak yang tak sejalan secara politik dengan mereka.

“Kalau maksudnya mereka berkumpul untuk menegaskan akan kritis kepada pemerintah, masih oke. Karena pemerintahan tanpa kritik juga tidak baik. Tapi kalau hanya untuk mengumpat, menyudutkan dan sumpah serapah, reuni itu sama sekali tidak berfaedah,” kata Gus Yaqut.

Politikus PKB ini menambahkan “buang-buang waktu, tenaga dan biaya. Artinya melakukan sesuatu yang mubazir dan semestinya mereka tahu, apa hukum mubazir itu.”

Hal senada diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago. Ia menilai momentum PA 212 kini telah usai, apalagi setelah Prabowo menjadi menteri pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024.

“Sudah lewat, Pilpres sudah selesai, yang didukung [Prabowo] malah gabung dengan yang mereka tidak dukung [Jokowi-Ma'ruf],” kata Irma ketika dihubungi reporter Tirto.

Irma menduga PA 212 masih rajin menggelar reuni karena kemungkinan politik praktis. Irma menyatakan saat ini seluruh komponen bangsa sedang bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik.


MUI Imbau Reuni 212 Taat Aturan

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Salahuddin Al-Ayyubi hanya mengimbau agar PA 212 dan peserta reuni tunduk kepada aturan yang ada.

“Kami di MUI hanya bisa mengimbau agar penyampaian pendapat dilakukan dengan cara dan saluran yang ada," kata dia ketika dihubungi reporter Tirto, Selasa (5/11/2019).

Bila tidak terhindarkan untuk menyampaikan secara langsung, kata Ayyubi, MUI hanya bisa mengingatkan agar dilakukan secara tertib sesuai dengan aturan.

Pada Reuni 212 tahun lalu, panitia acara mengklaim sekitar 3 hingga 7 juta peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Peserta memadati ruas jalan di dalam kompleks Monas.

Mereka memenuhi Jalan Tugu Monas, Jalan Pelataran Merdeka, Jalan Silang Merdeka Barat Daya, dan Jalan Silang Monas Tenggara. Mereka juga berkumpul di Jalan Titian Indah.

Pengamat politik dari Kedai Kopi, Hendri Satrio, menyatakan, momentum PA 212 sudah habis dan kini Indonesia sedang rekonsiliasi usai pemilu.

“Saya menyarankan PA 212 mengubah diri dari gerakan menjadi organisasi masyarakat, sehingga berbagai kegiatannya bisa dilindungi lebih baik secara hukum,” kata Hendri.

Menurut Hendri, adanya kepastian hukum dan mengetahui siapa yang menjadi anggota PA 212, akan dapat memberikan keistimewaan hukum bagi mereka.

“Sekarang ini beda, siapa yang dimaksud PA 212 itu tergantung panitia. Sekarang tidak ada urgensinya,” tutur Hendri.

Selama ini, reuni PA 212 masih diselenggarakan karena dua tujuan: demi eksistensi dan menjaga komunikasi publik.


Baca juga artikel terkait REUNI 212 atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika
(tirto.id - Politik)

Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Abdul Aziz
DarkLight