Blunder Gubernur Khofifah: Meragukan Kelayakan Gelora Bung Tomo

tirto.id - Satu dua hari terakhir nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjadi sasaran kritik di media sosial. Eks menteri sosial era Kabinet Kerja Jokowi-JK itu dituding punya motif terselubung karena meragukan kelayakan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) sebagai calon tuan rumah Piala Dunia U-20, dan mengajukan Stadion Kanjuruhan, Malang sebagai alternatif.

“Ada kepentingan apa kok Khofifah ngotot mengusulkan Stadion Kanjuruhan?” kata Asmuni, seorang pentolan Bonek Mania Keputraan, seperti dilansir Antara.

Pernyataan Khofifah meragukan kelayakan GBT karena lokasinya yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo dan berpotensi terkena bau sampah. Kanjuruhan dipilih sebagai alternatif karena Khofifah tak ingin kehormatan menjadi tuan rumah akhirnya berpindah ke provinsi lain.

Khofifah bahkan sesumbar akan mencalonkan stadion-stadion lain seperti Stadion Gelora Delta dan Gajayana, meski langkah penambahan ini—jika terjadi—jelas melanggar prosedur federasi.

“Saya sudah ke GBT, kalau sore kena angin suka ada aroma sampah. Kalau FIFA berkunjung terus melihat itu, bagaimana. Makanya kami menyampaikan opsi lain,” kata dia Jumat (1/11/2019) pekan lalu.

Klaim bau sampah Khofifah, diragukan keabsahannya oleh para Bonekmania, termasuk Asmuni. Menurut dia, sejauh ini pertandingan-pertandingan di GBT relatif jarang terhambat bau sampah, sebab pemkot bisa mengantisipasinya.

Keheranan terhadap penilaian Khofifah juga disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, Edi Santoso.

“Saya menangani Gelora Bung Tomo sembilan tahun. Persebaya menggelar pertandingan di Gelora Bung Tomo sudah ratusan kali. Tidak pernah [dalam pertandingan] bau sampah, tidak pernah bau busuk. Itu ada metodenya, ya,” tutur Edi.

Polemik serupa juga sempat terjadi saat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali gagal masuk Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) saat inspeksi kemarin, Minggu (3/11/2019).

Namun, Syaifuddin, Humas Pemkot Surabaya dan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Surabaya sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada informasi apa pun terkait dengan sidak Menpora Zainuddin Amali ke Stadion GBT.

Bahkan, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga sudah menyatakan kebijakan standar jika ada pejabat dari pusat atau provinsi sidak, jajaran pemkot akan mendampingi. Syaifuddin yakin Menpora bisa memahami kegiatan sidak ke GBT waktunya tidak tepat karena dilakukan pada hari Minggu.

Ia menduga belum ada komunikasi dari Kemenpora dengan Pemkot Surabaya.

Dianggap Tak Menghargai Upaya Pemkot

Selain karena klaim bau sampah yang dinilai dilebih-lebihkan, sebagian Bonek Mania juga kecewa dengan pernyataan Khofifah karena dianggap tak menghargai semangat yang telah ditunjukkan Pemkot Surabaya.

Pemerintahan Tri Rismaharini, sejak jauh-jauh hari memang telah mencanangkan target Surabaya sebagai tuan rumah utama setelah Jakarta.

Risma dan stafnya sempat beberapa kali bertemu dengan perwakilan PSSI untuk menyamakan persepsi. Mereka juga telah menyiapkan berbagai program dengan matang, mulai dari penambahan daya lampu, penambahan sintetis di belakang gawang, pembenahan bench dan tribun media, serta penyediaan akses jalan dan pembangunan lapangan latihan tambahan.

“Dia kan Gubernur, harusnya mendukung ketika wali kota punya program, tapi statement dia ngomong GBT bau sampah itu berlawanan dengan program pemkot. Kan, sejak awal Bu Risma sudah bilang masalah sampah itu gampang diatasinya, ini yang atasannya kok malah pesimis,” tutur Akbar (29), seorang Bonek Mania kepada Tirto lewat pesan singkat, Selasa (11/5/2019).

Sikap Khofifah yang menyarankan stadion Kanjuruhan juga layak dipertanyakan dari segi dasar argumen. Sebab jika dipikir-pikir, meski tak berpotensi terkena masalah bau sampah, secara infrastruktur dan kelayakan Kanjuruhan “tidak lebih baik ketimbang GBT.”

“Tribunnya sama-sama masih belum single-seat, Dari kapasitas, Kanjuruhan juga lebih sedikit dari GBT. Bukan berarti saya tidak setuju karena ‘faktor Malang’, tapi lebih ke heran apa dasarnya,” lanjut Akbar.

Berlawanan dengan Pandangan PSSI & Menpora

Sikap Khofifah yang meragukan kelayakan GBT, jika ditarik dengan benang lurus, juga berlawanan dengan federasi. Alih-alih meragukan GBT, Ketua Umum PSSI, Komjen Pol Mochamad Iriawan dalam pernyataan terbarunya mengatakan di atas kertas GBT lebih dari layak untuk menyelenggarakan pertandingan sekelas Piala Dunia U-20.

“Semua daerah pasti ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, beberapa alternatif sudah ditunjuk. Soal itu [GBT diganti Kanjuruhan] kami belum bisa bicara […] tapi saya rasa GBT layak untuk menjadi tuan rumah,” ujar Iwan di Kantor Kemenpora, Senin (4/11/2019).

Hingga saat ini, Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria juga masih percaya seratus persen dengan komitmen Pemkot Surabaya.

Pekan lalu, PSSI disebut-sebut sempat mempertimbangkan pencoretan Surabaya karena rusuh suporter di laga Persebaya vs Persebaya. Namun, isu tersebut dibantah tegas oleh Tisha. Dia berkata, “insiden tersebut dan persiapan ini tak ada hubungannya.”

“Saya pun merasa Persebaya sebagai klub di sana juga akan menjalankan tugasnya dengan baik. PSSI percaya itu, dan kami tetap fokus dengan persiapan infrastruktur,” kata Ratu Tisha.

Kepercayaan Tisha itu juga punya dasar lain, yakni pengalaman PSSI menghelat laga uji coba internasional Timnas U-19 Indonesia vs Cina beberapa pekan lalu.

Kala itu, menurut Tisha, tim Cina sama sekali tidak mengeluhkan infrastruktur GBT. Sebaliknya, mereka malah merasa puas bermain di stadion yang merupakan bagian dari kompleks olahraga Surabaya Sport Center tersebut.

Sejalan dengan PSSI, pemerintah lewat Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali juga masih percaya kalau GBT pantas dipertimbangkan FIFA sebagai kandidat tuan rumah.

“Kalau soal sampah saya sudah tahu, kan saya juga orang Surabaya. Tapi ini bisa dibereskan, tidak perlu dipermasalahkan. Justru, lebih bijak dicari jalan keluarnya, bukan menyerah,” tutur politikus partai Golkar tersebut usai menggelar Audiensi dengan Iwan Bule dan Tisha.

Kendati demikian, mantan anggota Komisi II DPR tersebut mengimbau untuk tidak pula membenturkan Pemkot Surabaya dan Pemda Jatim, seolah-olah ada perang besar yang sedang terjadi.

“[Karena] saya yakin keinginan mereka [Khofifah dan Risma] sebenarnya sama, agar Indonesia menjadi tuan rumah yang baik,” kata Amali.