Mengapa Narasi Menduetkan Ganjar & Prabowo Sebaiknya Ditolak?

tirto.id - Seminggu terakhir wacana menduetkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kembali mengemuka. Padahal kedua bakal calon presiden ini telah memenuhi syarat presidential threshold yang dijagokan oleh dua poros berbeda. Ganjar diusung PDIP bersama PPP, Hanura, dan Perindo. Sementara Prabowo didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Demokrat, dan parpol baru seperti Partai Gelora serta Garuda. Sedangkan PSI masih malu-malu.

Di tengah kemunculan narasi menduetkan Prabowo dan Ganjar tersebut, sejumlah pihak mulai khawatir ada ekses negatif di Pilpres 2024. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti adalah salah satunya. Ia khawatir polarisasi politik akan kembali muncul jika ada dua paslon.

“Kalau Pemilihan Presiden 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden-wakil presiden, polarisasi politik seperti Pilpres 2019 akan terulang kembali,” kata Mu'ti dalam pesan singkat kepada Tirto, Jumat (22/9/2023).

Mu'ti menilai, rakyat perlu diberikan lebih banyak pilihan, tidak di-faith a comply dengan hanya dua pilihan. Ia ingin agar para kandidat mengedepankan visi misi program demi mencegah polarisasi. Selain itu, kampanye harus lebih dialogis dan tidak saling menyerang visi-misi satu sama lain.

Sementara itu, analis politik dari Universitas Jember, M. Iqbal menilai, narasi duet Prabowo-Ganjar atau sebaliknya memuat tiga pesan politik penting. Pertama, narasi ini menandakan demokrasi Indonesia rusak. Ia beralasan, rakyat tidak mendapatkan hak untuk memilih kandidat terbaik untuk presiden 2024-2029 akibat kepentingan elite.

“Dua poros ini tentu akan merusak demokrasi, akan menghancurkan sendi-sendi kedaulatan rakyat yang mana rakyat punya hak untuk bisa memilih lebih dari dua capresnya,” kata Iqbal, Senin (25/9/2023).

Iqbal mengingatkan, permasalahan pencapresan menjadi dua poros tidak lepas dari syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Menurut Iqbal, partai seharusnya punya wewenang untuk mengusung capres mereka sehingga presidential threshold seharusnya 0 persen. Meski parpol tetap menghendaki ambang batas pencapresan tetap 20 persen, para elite politik tetap dianggap merusak kedaulatan rakyat.

“Ketika hendak diperas lagi, dipaksa dalam tanda petik untuk memilih dua poros, maka sebetulnya ini sangat jelas menghancurkan nilai-nilai demokrasi dalam pemilu kita. Ini sangat merampok hak dari kedaulatan rakyat,” kata Iqbal.

Pesan kedua yang diperhatikan, kata Iqbal, adalah partai pendukung pemerintah tengah menunjukkan pengkhianatan secara terbuka ke publik. Ia mengingatkan bahwa koalisi yang ada, baik kubu PDIP, Koalisi Indonesia Maju, dan Koalisi Perubahan berkomitmen untuk menghapus narasi cebong kampret hingga isu polarisasi. Menurut Iqbal, sikap tersebut akan memicu persepsi buruk dunia internasional kepada Indonesia yang dikenal negara demokratis.

“Narasi dua poros bukan hanya memperkuat polarisasi sebagaimana yang tidak dikehendaki oleh Presiden Jokowi sendiri, maupun semua partai-partai koalisi, 3 koalisi bahwa sudahi cebong kampret, sudahi polarisasi, lalu kemudian muncul narasi dua poros ini, sama halnya dengan pengkhianatan itu dipertontonkan dengan sangat terbuka dalam konteks seolah tidak ada komitmen, tidak ada konsistensi,” kata Iqbal.

Iqbal menambahkan, “Itu tentu sangat tidak baik dan Indonesia tidak hanya berdiri sendiri penyelenggaraan pemilu ya. Konstelasi politik domestik juga menjadi sorotan dunia dan ini akan menambah memperparah indeks demokrasi kita.”

Ketiga, kata Iqbal, kemunculan narasi politik Prabowo-Ganjar menandakan partai-partai memperhitungkan kemunculan Anies-Cak Imin. Hal ini tidak lepas dari menguatnya dukungan kepada pasangan yang digawangi Nasdem, PKS, dan PKB itu pada Pilpres 2024.

Ia menduga dukungan kepada Anies-Imin akan menguat akibat masalah kenaikan harga pangan, hingga masalah konflik Rempang maupun masalah lain selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi. Jika dua koalisi yang berafiliasi dengan Jokowi bersatu, maka publik akan rasional memilih kepada yang di luar pro-Jokowi.

“Dalam konteks inilah kenapa jika narasi itu dipaksakan untuk dua poros, maka justru rugi besar bagi koalisi Prabowo-Ganjar dan menang banyak untuk koalisi Anies-Cak Imin,” kata Iqbal.

Ragam Respons Parpol Pengusung Bakal Capres

Ketiga poros pengusung bakal capres memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi rencana penggabungan Ganjar-Prabowo dalam satu koalisi. Misalnya, PDIP selaku pengusung Ganjar dan kubu Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo mengaku tetap pada posisi pengusungan masing-masing.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto memastikan bahwa eks Gubernur Jawa Tengah itu akan tetap menjadi bakal calon presiden, termasuk jika bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menjadi pendampingnya di Pilpres 2024.

Hal itu Hasto tegaskan menanggapi narasi menduetkan Ganjar dan Prabowo. “Jadi siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo, posisinya Pak Ganjar adalah calon presiden. Yang diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Hanura dan Perindo. Kami saling melengkapi, tidak beririsan tapi saling memperkuat basis pemilih dan didukung relawan,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/9/2023).

“Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati,” tambahnya.

Hasto menuturkan, Megawati mendengarkan aspirasi para ketua umum partai dalam penentuan bakal cawapres. Ia pun mengatakan, Megawati berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dalam penentuan pendamping Ganjar. Ia meminta publik sabar dalam penentuan nama yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi saat ini.

Ia kembali mengingatkan, PDIP ingin estafet kepemimpinan Jokowi dipegang Ganjar untuk kemajuan Indonesia Raya. Ia sebut, Ganjar menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, hingga guru. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan.

“Dan Pak Ganjar dengan SMK-nya menjadi best practice kepala daerah bagi anak-anak tidak mampu untuk dilatih revolusi mental, pengusaaan keterampilan. Bahkan banyak yang bekerja di luar negeri,” beber Hasto.

Sebaliknya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman sebut, mereka tidak memaksakan kemungkinan dua bacapres itu bersatu. “Tentu kita tidak akan memaksakan diri, enggak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sebagaimana dikutip Antara.

Habiburokhman pun menilai, kedua bakal capres telah didukung oleh parpol masing-masing untuk maju. Ia yakin Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo sudah solid.

“Koalisi ini sudah semakin solid. Apakah akan nanti dua poros, tiga poros, ya kami ikut saja yang mana, yang jelas Pak Prabowo akan tetap maju sebagai capres,” tuturnya.

Sementara itu, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies-Muhaimin enggan berkomentar banyak soal narasi tersebut. Bakal cawapres Koalisi Perubahan yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar ogah memikirkan hal tersebut.

Pria yang juga Wakil Ketua DPR itu hanya fokus upaya pemenangannya di Pilpres 2024. “Saya enggak tahu. Terserah saja itu bukan urusan [kami]. Kami tidak punya hak untuk menentukan, tapi prinsipnya koalisi AMIN harus terus cepat bergerak meyakinkan rakyat,” kata Cak Imin di Unpam, Kota Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (23/9/2023).