tirto.id - Partai Ummat siap memenangkan Anies Baswedan pada pemilihan presiden-wakil presiden pada 2024. Hal ini ditegaskan Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi usai Anies hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (14/2/2023).
Meski belum berkomunikasi dengan parpol pendukung Anies Baswedan di Koalisi Perubahan, tapi Partai Ummat meyakini siap memenangkan Anies. “Insyaallah siap berjuang dan siap membersamai perjuangan Anies,” kata Ridho.
Di sisi lain, Anies Baswedan mengucapkan terima kasihnya atas dukungan yang diberikan Partai Ummat. Menurut Anies, agenda dukungan kepadanya harus berbentuk perjuangan akan rasa keadilan bagi masyarakat.
“Selalu saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi karena kita ingin agar agenda utama untuk menghadirkan keadilan benar-benar kita usung bersama,” kata Anies di lokasi rakernas.
Dukungan Partai Ummat ini tentu menambah amunisi Anies dan Koalisi Perubahan yang diisi Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat menjelang Pemilu 2024. Namun di sisi lain, pernyataan terbuka Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi soal politik identitas bisa menjadi bumerang.
Ridho menyebut politik identitas tidak buruk. Ia tidak memungkiri bahwa Partai Ummat terbentuk dari politik identitas. Ia menduga ada sekelompok pihak berusaha menarasi politik identitas sebagai hal yang negatif.
“Kami akan jelaskan, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional," kata Ridho dalam pidatonya di Rakernas Partai Ummat, Senin (13/2/2023).
Ridho mengklaim Partai Ummat yang memegang sikap politik identitas adalah partai yang paling dekat dalam pengamalan Pancasila. Dia menuduh parpol yang menghendaki pemisahan agama dan politik sudah masuk dalam proyek sekularisme.
“Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang pancasilais,” kata dia.
Akan Berpengaruh terhadap Anies?
Gagasan politik identitas Partai Ummat berpotensi pengaruhi pengusungan Anies Baswedan. Sebagai catatan, mayoritas kader Partai Ummat berharap agar parpol besutan Amien Rais itu bisa mendukung Anies sebagai kandidat mereka pada 2024.
Hal ini bertolak belakang dengan yang pernah diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh yang mendukung gagasan Presiden Joko Widodo soal tidak menggunakan politik idenitas maupun politik agama saat pidato Sidang Tahunan MPR pada 2022.
“Baik sekali lah. Baik semuanya. Itu, kan, pesan moral yang ditujukan kepada kita semuanya sebagai anak bangsa,” kata Paloh usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD RI Tahun 2022, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, (16/8/2022).
Menurut Paloh, politik identitas itu emang selalu ada. Namun, politik identitas yang dimaksud oleh Presiden Jokowi adalah yang membenturkan semangat dan nilai persatuan kita dengan kepentingan kelompok identitas sendiri.
"Itu saya pikir pesan moralnya di sana. Jadi, semua pidatonya bagus," kata Surya Paloh.
Di sisi lain, saat rakernas Partai Nasdem pada 2022, Surya Paloh menegaskan, permasalahan identitas tidak boleh lagi menjadi persoalan Indonesia.
“Kita sudah sepakat bahwa persoalan-persoalan identitas bukan lagi persoalan yang akan menjadi ancaman karena telah menyatu menjadi Indonesia. Pendiri bangsa ini telah mufakat untuk mendirikan satu negara, satu negara untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua," kata Paloh dalam pidatonya.
Berisiko Secara Politik?
Peneliti politik dari PRP-BRIN, Wasisto Raharjo Jati menilai, pernyataan Partai Ummat mendukung politik identitas berisiko secara politik. Ia menduga Partai Ummat akan sulit meraup suara pemilih setelah deklarasi tersebut.
“Sebenarnya pernyataan itu berisiko, terutama kalau dikaitkan dengan upaya parpol menggaet pemilih potensial di 2024. Pengalaman polarisasi sebenarnya memberikan dampak signifikan bagi pemilih muda dalam melihat politik hari ini,” kata Wasisto, Selasa (14/2/2023).
Wasisto mengingatkan, publik masih trauma terhadap isu politik identitas. Ia juga menilai, dampak tersebut bisa berimplikasi kepada kandidat di masa depan.
“Alasannya adalah trauma terhadap kapitalisasi politik identitas yang membekas di ruang publik. Efek polarisasi tergantung pada apakah kandidat atau parpol yang akan maju dalam Pemilu 2024 akan menggunakan narasi identitas,” kata Wasisto.
Wasisto menambahkan, kondisi pemilih muslim sudah mengental ke partai tertentu. Pada pemilih islami sudah mempunyai preferensi politik sehingga Partai Ummat harus mencari cara agar meraup suara lebih optimal.
Ia juga menilai narasi politik identitas bagi Partai Ummat bisa merugikan kepada partai jika situasi politik tidak mendukung politik identitas.
“Kembali lagi pada evaluasi dan selera pemilih saat ini. Tentunya secara umum politik identitas bisa berdampak ganda: menyolidkan komitmen pemilih atau memecah konstituen rival,” kata Wasisto.
Di sisi lain, dukungan Partai Ummat kepada Anies akan berimplikasi kepada parpol dan Anies. Ia khawatir dukungan Partai Ummat dengan klaim mendukung politik identitas akan berpotensi jadi bumerang politik.
Partai seperti Nasdem maupun Anies bisa saja diserang dengan status politik identitas tersebut, kata Wasisto.
“Itu bisa berpotensi menjadi serangan politik bagi lawan politik parpol ini,” kata Wasisto.
Sementara itu, analis politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai, deklarasi narasi Partai Ummat soal politik identitas sudah benar. Partai Ummat perlu melanjutkan aksinya dalam bentuk penjabaran visi misi keidentitasan itu seperti usung perjuangan kelompok Islam, atau menjunjung tinggi nilai politik Islam beserta teknisnya.
“Pada dasarnya politik identitas itu tidak keliru, di banyak negara itu juga dilakukan, ada partai buruh yang anti terhadap kapitalisme, partai kanan anti pada ideologi kiri, pun sebaliknya. Kelemahan di Indonesia, identitas politik digiring seolah buruk, dan diperburuk dengan tidak adanya jabaran lanjutan, sehingga hanya sebatas wacana saat kampanye semata," kata Dedi.
Dedi menilai, aksi Partai Ummat perlu diapresiasi. Ia menilai manuver Partai Ummat sudah sejalan dengan strategi mereka. "Ini bagus mengingat tidak mungkin Ummat berebut suara secara umum, ia cukup pada ceruk pemilih muslim saja sebenarnya sudah baik," kata Dedi.
Akan tetapi, kata Dedi, Partai Ummat bisa saja mengalami kerugian jika gagal menjabarkan maksud politik identitas yang mereka maksud. Sebab, kata dia, publik masih punya persepsi negatif dalam pemaknaan politik identitas.
Saat disinggung soal dukungan kepada Anies, Dedi menilai, publik sudah menduga jauh-jauh hari bahwa Partai Ummat akan mendukung eks gubernur DKI Jakarta itu. Ia menilai, pihak yang kontra Partai Ummat juga tidak akan berubah setelah deklarasi Anies. Ia justru menilai Partai Ummat malah tetap mendapat keuntungan dari Anies.
“Kelompok yang kontra Anies akan tetap kontra dengan ada atau tidaknya Partai Ummat, sebaliknya pun demikian. Sehingga, tidak ada pilihan lain, bagi Ummat memang peluang mendapat suara lebih besar dari pengaruh Anies. Jadi, ini akan untungkan Ummat, juga bisa untungkan Anies meskipun tidak kolosal," kata Dedi.
Di sisi lain, bagi partai pengusung Anies, Dedi menilai, peran Partai Ummat tidak akan berpengaruh besar pada koalisi. Akan tetapi, ia tidak memungkinkan bahwa narasi Partai Ummat bisa kontraproduktif dengan narasi Anies saat ini.
“Partai Ummat terlalu kecil untuk bisa mewarnai koalisi, meskipun hal-hal yang sifatnya provokatif, semisal isu agama yang menguat dari Ummat, ini bisa kontraproduktif terhadap ketokohan Anies yang plural, untuk itu perlu ada syarat atas dukungan Ummat ini," kata Dedi.
Ia menambahkan, politik identitas dalam situasi politik Indonesia sudah usang. Sebagian publik terlanjur terpecah pada dua kubu berseberang dan Anies terdampak dari propaganda tersebut bersama partai pengusung Anies.
“Anies sendiri bagi rival telah dipropaganda sebagai tokoh politik identitas, justru dengan hadirnya Nasdem ini bisa meredakan propaganda itu. Demokrat dan PKS pun, sudah mendapatkan tekanan rival soal politik identitas, bahkan PKS sendiri sudah cukup lama, artinya Partai Ummat hanya menegaskan saja dengan tidak melawan arus propaganda, tetapi pelabelan itu pada dasarnya sudah ada,” kata Dedi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
