Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, optimistis realisasi investasi pada kuartal I 2026 mampu menembus Rp497 triliun atau tumbuh sekitar 7 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Meski iklim investasi masih dipengaruhi kondisi ketidakpastian geopolitik global, angka tersebut dapat tercapai seiring penguatan sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) dan stabilitas iklim investasi nasional.
“Memang kita masih menunggu sampai tanggal 15 (April 2026). Tapi dengan perkembangan ini, Insyaallah target yang dicanangkan oleh pemerintah pada tiga bulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp497 triliun,” ujar Rosan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4/2026).
Menurut Rosan, realisasi investasi tersebut akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Ia memperkirakan, sekitar 627 ribu tenaga kerja akan terserap dari penanaman modal langsung tersebut—naik 5,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Rosan menjelaskan, target investasi sepanjang 2026 ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun, sesuai Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2026. Target tersebut merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029.
"Jadi angkanya (2026) adalah Rp2.041 triliun tetapi memang di ujungnya tetap target adalah nantinya Rp13.032,8 triliun (2025-2029)," jelasnya.
Dari sisi sektoral, hilirisasi masih menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 30 persen dari total investasi. Sementara dari sisi negara asal, investasi masih didominasi oleh Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, Rosan menilai Indonesia justru memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi. Hal ini didukung oleh posisi Indonesia yang menganut kebijakan luar negeri terbuka dan non-blok, serta mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan.
“Investor melihat Indonesia menjadi lebih menarik karena kita bisa menjaga stabilitas, baik politik, keamanan, maupun iklim investasi,” katanya.
Ia menambahkan, minat investor dari berbagai negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan China, tetap tinggi. Bahkan, dalam sejumlah pertemuan bilateral dan forum bisnis, para investor menunjukkan kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperbaiki sistem OSS untuk mengurangi ketidakpastian perizinan. Rosan mengakui, dalam beberapa bulan terakhir sistem OSS sempat mengalami kendala akibat proses integrasi dengan 18 kementerian dan lembaga.
Namun, setelah anggaran penguatan sistem disetujui, pemerintah mulai mengembangkan OSS berbasis teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan blockchain guna mempercepat proses perizinan serta meminimalkan interaksi tatap muka.
“Kalau sistem ini sudah berjalan dengan baik, proses perizinan akan sangat cepat dan potensi ketidakpastian bisa berkurang,” ujarnya.
Salah satu terobosan yang diandalkan adalah kebijakan “fiktif positif”, yakni izin otomatis terbit apabila kementerian terkait tidak merespons dalam batas waktu yang disepakati. Rosan menyebut, sejauh ini sudah ada sekitar 258 izin yang terbit melalui mekanisme tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini mendapat respons positif dari pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, karena memberikan kepastian hukum dalam proses perizinan.
Lebih lanjut, data BKPM menunjukkan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) terus meningkat signifikan. Hingga April 2026, total NIB tercatat mencapai 15,8 juta. Bahkan, sejak implementasi kebijakan baru pada Oktober 2025 hingga awal April 2026, terjadi penambahan sekitar 1,8 juta NIB hanya dalam lima bulan.
Rosan menegaskan, peningkatan tersebut mencerminkan tingginya minat berusaha di Indonesia, meskipun di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun akan terus memperluas kerja sama internasional, termasuk melalui perjanjian perdagangan dan investasi dengan sejumlah negara serta organisasi global.
“Indonesia akan tetap menjadi negara yang terbuka, tetapi dengan tetap mengedepankan manfaat terbaik bagi kepentingan nasional,” kata Rosan.
Editor: Hendra Friana
