Mereka Tetap Jenderal Setelah Tragedi Mei 1998

tirto.id - Penampilan Sjafrie Sjamsoeddin paling beda pagi itu. Tiga orang yang berdiri sejajar dengannya mengenakan jas hitam dan kopiah hitam. Sjafrie mengenakan seragam militer hijau, lengkap dengan pangkat dan topi. Seorang petugas mengangkat Alquran di belakang mereka. Sjafrie dan tiga orang lain mengucap sumpah.

Hari itu, 6 Januari 2010, Letjen Sjafrie dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan wakil menteri ini menjadi jabatan terakhir dalam karier Sjafrie.

Penampilan Sjafrie jauh berbeda ketika ia menjalani pemeriksaan terkait keterlibatannya dalam kerusuhan Mei 1998. Seperti diberitakan Media Indonesia pada 28 Agustus 1998, pada 27 Agustus, dalam pemeriksaan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) selama tiga jam, Sjafrie tidak mengenakan seragam militer.

“Pemeriksaan dimulai pukul 08.55 dan berlangsung selama tiga jam. Usai klarifikasi, Sjafrie tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan dan langsung masuk mobil,” tulis Media Indonesia.

Pada saat kerusuhan Mei 1998 meletus, Sjafrie menjabat sebagai Pangdam Jaya. Saat itu, pangkatnya sudah Mayor Jenderal. Dalam keterangannya kepada TGPF, Sjafrie mengatakan saat peristiwa kerusuhan ditunjuk sebagai Panglima Komando Operasi (Pangkoops) dan wakilnya adalah Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Hamami Nata.

Pada 12 Mei, Sjafrie mengerahkan anggotanya sebanyak 60 Satuan Setingkat Kompi (SSK). Pada hari berikutnya, ia menambah jumlah pasukan menjadi 112 SSK. Pada 14 Mei, ia kembali menambah pasukan menjadi 142 SSK atau sejumlah 14.200 orang. Tujuannya untuk "mengamankan objek vital dan meredam kerusuhan."

Namun, seperti diketahui, kerusuhan Mei 98 justru berbalik menjadi sejumlah kasus kekerasan, penganiayaan, dan penembakan yang dilakukan oleh militer. Pada 12 Mei, empat mahasiswa Trisakti tewas ditembak tentara dengan peluru tajam di dalam kampus. Penembakan itu terjadi saat mahasiswa menggelar aksi untuk melengserkan diktator Presiden Soeharto.

Ketua TGPF Marzuki Darusman mengatakan kerusuhan itu dimulai dari kasus penculikan aktivis, krisis ekonomi, demonstrasi mahasiswa, dan "yang paling memicu kerusuhan adalah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang dilakukan aparat keamanan pada 12 Mei 1998."

“Bukan hanya mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo yang terkait dengan peristiwa kerusuhan itu, melainkan mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Pangkoops harus juga bertanggung jawab atas peristiwa itu,” kata Darusman dilansir Media Indonesia edisi 4 November 1998.

Tapi, keadaan berkata lain. Prabowo dipecat, sementara Sjafrie bebas dari tanggung jawab.

Setelah kerusuhan, Sjafrie dipindahkan ke Mabes TNI sebagai Asisten Teritori Kasum TNI. Kariernya pelan-pelan naik, menjadi Staf Ahli Polhukam Panglima TNI, Kapuspen TNI pada 2002, dan Sekjen Dephan pada 2005.

Masih pada tahun 2005, di era Presiden Yudhoyono, Sjafrie naik pangkat dari Mayjen menjadi Letjen. Kariernya tetap mulus. Kabar terakhir Sjafrie sempat digadang sebagai calon Gubernur DKI Jakarta lewat partai Gerindra besutan Prabowo. Namun, pilihan Prabowo jatuh kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Mayjen Hamami Nata

Kompanyon Sjafrie saat kerusuhan Mei 1998 adalah Mayjen (Pol) Hamami Nata, yang sudah tutup usia pada 2003. Ia relatif nyaman usai tragedi itu, meski tidak semoncer Sjafrie. Meski namanya turut disebut sebagai salah satu yang harus bertanggung jawab, faktanya, Hamami bisa melewati masa itu dengan lancar.

Selang dua minggu setelah kerusuhan Mei 98, Hamami dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya, 28 Mei 1998. Dalam pemberitaan Suara Pembaruan edisi 27 Mei 1998, Kadispen Polri Brigjen Pol Da'i Bachtiar mengatakan Hamami digantikan Mayjen (Pol) Nugroho Djayusman. Meski demikian, tidak ada keterangan pergantian itu terkait kerusuhan yang baru terjadi.

"Yang pasti, besok pagi ada pergantian Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Hamami Nata kepada Mayjen (Pol) Nugroho," kata Da'i Bachtiar.

Hamami kemudian pindah jabatan menjadi Koordinator Staf Ahli Kapolri. Pada 1999, Hamami pindah jabatan menjadi Gubernur Akademi Polisi hingga tahun 2000. Ia kemudian kembali menjadi staf ahli Kapolri. Setelah itu Hamami memutuskan pensiun tanpa pernah ada kenaikan pangkat.

Pada Rapat Pansus Trisakti dan Semanggi I-II di Gedung MPR/DPR pada 2001, Hamami mengatakan polisi dibekali peluru karet. Sehingga, katanya, ketika mendengar kabar terjadi penembakan dengan peluru tajam, ia mengaku kaget.

"Kami ingin tahu siapa sebenarnya pelaku penembakan itu," ujar Hamami dilansir Gatra edisi 13 Februari 2001.

Letkol Timur Pradopo

Nama Timur Pradopo nyaris tidak jadi bahan pembicaraan media massa dalam kerusuhan Mei 98. Ia hanya disebut beberapa kali karena turut diperiksa oleh TGPF terkait rentetan tragedi itu, dari penembakan mahasiswa hingga kerusuhan yang merebak di Jakarta Barat.

Saat itu Timur Pradopo adalah Kapolres Metro Jakarta Barat. Pangkatnya masih Letkol. Sebagai komandan yang memiliki pasukan, Pradopo mengemban kewajiban untuk mengamankan wilayah tugasnya dari tindakan kriminal, termasuk (seharusnya) bisa mengatasi secara cepat kerusuhan 1998.

Saat terjadi bentrok di Trisakti dan berujung penembakan, Pradopo ada di sana. Saat itu ia berunding dengan pihak kampus untuk meredam saling serang antara polisi dan mahasiswa. Kesepakatan dia dengan Dekan Fakultas Hukum Adi Andojo: Polisi dan mahasiswa sama-sama mundur.

Saat mahasiswa mundur, masih terjadi aksi saling lempar batu. Polisi lantas menembakkan gas air mata, lalu disusul tembakan senjata api. Empat mahasiswa tewas terkena tembakan.

Usai kerusuhan, Pradopo digeser jabatan menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat. Anak buahnya kembali terlibat bentrok dengan mahasiswa dalam tragedi Semanggi I dan II.

Namun, meski terlibat di lapangan dalam sejumlah tragedi 98, kariernya justru makin cemerlang.

Setelah dipindahkan ke Jawa Barat, kariernya terus menanjak. Pada 2008, ia dipercaya menjadi Kapolda Jabar, kemudian Kapolda Metro Jaya pada 2010. Masih pada tahun yang sama, kariernya langsung meroket. Pada 8 Juni menjadi Kapolda Metro Jaya; pada 7 Oktober menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, dan 22 Oktober menjadi Kapolri. Pangkatnya jenderal.

Tiga nama itu hanyalah operator di lapangan saat kerusuhan Mei 1998. Dua nama jenderal lain yang tidak boleh dilupakan adalah Prabowo Subianto dan Wiranto. Keduanya kini berada di kancah politik nasional Indonesia. Sama-sama punya partai. Wiranto berada di kubu pemerintahan Jokowi. Prabowo di pihak oposisi.

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, pemilihan gubernur paling brutal, kompanyon Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama kalah oleh Anies Baswedan, kandidat yang diusung Prabowo. Ini agaknya bisa mengobati kekalahan Prabowo dalam Pilpres 2014 terhadap Jokowi. Pada 2019, tampaknya, Prabowo masih berambisi menjadi presiden.

Tak ada satu pun para perwira tinggi, baik di TNI maupun Polri, dihukum penjara atas kerusuhan Mei 1998 yang, berdasarkan catatan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, telah menghanguskan 1.190 orang, membunuh 27 orang dengan tembakan, dan melukai 91 orang.