Menyiapkan Sumatra Menuju Pemulihan, Mitigasi Harus Lebih Kuat

tirto.id - Banjir bandang menerjang permukiman, longsor melumpuhkan akses jalan, dan ribuan orang tiba-tiba dengan sangat tragis kehilangan harta benda dan bahkan orang-orang terkasih. Dalam sekejap, ruang hidup warga di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara dilabeli status tanggap darurat bencana.

Per Senin (29/12/2025), seturut pemberitaan Antara, lebih dari separuh wilayah di tiga provinsi terdampak memang sudah beralih statusnya dari fase tanggap darurat ke transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, dari total 52 kabupaten/kota terdampak, setidaknya masih ada 22 yang memperpanjang status tanggap darurat.

Apabila ditelusuri, bencana hidrometeorologi di Sumatra bukanlah fenomena baru, bahkan sudah pernah terjadi di masa kolonial di sekitar abad ke-19. Mulai dari yang terjadi di Lembah Anai Sumbar pada 1892, Banjir Bandang Bahorok Sumut pada 2003, dan Banjir Bandang Aceh pada 2006.

Salah satu bencana terbesar pernah terjadi di Lembah Anai dan merusak sejumlah bangunan, termasuk infrastruktur yang dibangun Belanda kala itu.

Struktur geomorfologi Sumatra membuat wilayah ini memang rentan terhadap luapan besar saat hujan turun. Lereng-lereng curam dari Aceh hingga Lampung mengalirkan air langsung ke dataran rendah, sementara di bagian bawah gunung terdapat kipas vulkanik—wilayah endapan material gunung api—yang ditempati masyarakat untuk hidup.

“Dengan pola seperti itu, hujan deras pasti membawa material dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi,” ujar Dosen dan peneliti Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Hatma Suryatmojo.

Banjir bandang yang membawa kayu-kayu dan sedimen itu juga disebutnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekologis yang kian buruk sebab pembukaan lahan di daerah hulu, pemukiman yang merangkak naik ke dataran tinggi, serta perubahan fungsi hutan memperbesar limpasan permukaan.

Perubahan iklim juga memperbesar risiko. Dengan curah hujan ratusan milimeter per hari, sistem hidrologi di Sumatera tidak mampu lagi meredam laju air. Mantan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menuturkan bahwa anomali siklon tropis yang biasanya tidak menembus zona tropis kini tumbuh di wilayah Indonesia dan bergerak melintasi daratan, membawa hujan intens selama berhari-hari.

Fenomena ini pun kian mempersingkat periode ulang bencana yang sebelumnya puluhan tahun.

“Kalau mitigasi ekologinya dilewatkan, kita bisa musnah,” ujar Dwikorita.

Mempersiapkan Sumatra Menuju Pemulihan

Pascabencana hidrometeorologi Sumatra, setiap keputusan pemerintah berpacu dengan waktu. Proses evakuasi terhadap korban meninggal adalah penting, tapi masyarakat yang selamat dari bencana juga membutuhkan dukungan dan bantuan nyata.

Dalam konferensi pers Senin (29/12/2025), Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa pada fase transisi ke pemulihan, pemerintah menyiapkan skema bantuan hunian bagi warga terdampak bencana. Bagi yang rumahnya rusak berat, pemerintah akan memfasilitasi dengan hunian sementara dan kemudian diberikan hunian tetap.

Sementara itu, seturut Antara, masyarakat yang enggan tinggal di hunian sementara–lazimnya tinggal di rumah kerabat atau mengontrak hunian—telah disiapkan dana tunggu hunian (DTH). Warga yang memilih skema DTH ini diusulkan oleh pemerintah daerah melalui surat keputusan dari kepala daerah.

“Untuk yang rusak ringan dan sedang akan diberikan biaya dukungan sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta,” kata Tito.

Pembangunan hunian dilakukan sembari gencar melakukan pembersihan kawasan terdampak dari lumpur, material longsor, dan tumpukan kayu agar tak memunculkan persoalan baru. Kata Kepala BNPB, Suharyanto, targetnya bukan sekadar bersih secara fisik, tetapi juga membuka ruang bagi pemulihan ekonomi.

Harapannya, lingkungan kembali tertata dan akses dasar seperti jalan, listrik, serta komunikasi mulai pulih, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara bertahap.

“Setelah warga terakomodasi dalam hunian sementara dan aktifitas ekonomi mulai berjalan, target berikutnya adalah pembangunan kembali kawasan terdampak,” katanya saat menjawab pertanyaan Tirto, Minggu (20/12/2025).

Pemerintah disebutnya ingin mencapai pembangunan dengan konsep kawasan yang lebih tanguh dan berbasiskan mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan. Lahan lama milik warga tetap diakui sebagai hak masyarakat, tetapi tidak akan digunakan untuk tempat tinggal kembali karena potensi bencana berulang.

Warga dipersilakan memanfaatkan lahannya untuk kegiatan ekonomi, seperti kebun atau usaha produktif lain.

“Pembangungan kembali kawasan dengan segenap infrastruktur yang berketahanan bencana ini kita targetkan akan selesai secara bertahap dari 2026 hingga 2030,” katanya.

Dalam teori mitigasi bencana, keputusan tak membangunan kembali ruang hidup di tempat yang sama memang yang terbaik. Namun, pengamat kebencanaan Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Teuku Alvisyahrin, berpandangan bahwa relokasi juga perlu dirancang dengan pertimbangan yang matang dan memperhatikan seluruh aspek.

Selain hidup, masyarakat juga membutuhkan pemulihan penghidupan. Tak semua masyarakat siap melangsungkan hidup di tempat berbeda dengan kebiasaan baru.

“Seperti [bencana tsunami 2004] di Aceh waktu itu. Wilayah pesisir Banda Aceh itu sekarang masih dihuni seperti desa-desa biasa sebelumnya, tapi lebih teratur, ada infrastruktur bagus, rumahnya sudah tertata. Jadi, ini tantangan,” kata Teuku kepada Tirto, Minggu (20/12/2025).

Pemulihan berbasis data pun menjadi hal yang digarisbawahi Teuku. Asesmen kebutuhan pascabencana (Post Disaster Needs Assessment/PDNA) menjadi fondasi utama sebelum masuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Asesmen ini bukan sekadar menghitung rumah rusak, tetapi memetakan kebutuhan jangka panjang: perumahan, mata pencaharian, infrastruktur, hingga kesehatan mental penyintas. Tanpa validasi data yang ketat, bantuan rawan salah sasaran, tumpang tindih, atau justru memicu konflik sosial.

“Ada yang mendapatkan lebih daripada satu bantuan, ada yang tidak. Jadi, ini kasus yang harus bisa dihindari ada duplikasi. Kuncinya di data dan validasinya itu sangat penting,” katanya.

Pengalaman rehabilitasi Pascatsunami Aceh 2004 menunjukkan bahwa relokasi sering kali terhambat persoalan sosial, ekonomi, dan status lahan. Namun, menurut Teuku, membiarkan warga kembali ke wilayah rawan begitu saja sama artinya dengan menyiapkan bencana berikutnya.

Dengarlah Saran Ilmuwan

Ketua Task Force (gugus tugas) Penanggulangan Bencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Joko Widodo, menuturkan bahwa pemetaan potensi risiko bencana banjir dan tanah longsor menjadi penting sebagai pembelajaran ke depan. Rekonstruksi terbaru haruslah berdasarkan pada peta tata ruang baru yang berdasarkan risiko bencana yang mungkin dihadapi.

“Memetakan ulang daerah yang aman untuk permukiman sehinga rekonstruksi Aceh terbaru haruslah berdasarkan peta tata ruang baru yang berdasar pada risiko bencana yang mungkin dihadapi dengan berkaca pada bencana saat ini,” ujar Joko kepada Tirto, Senin (22/12/2025).

Dari hasil riset BRIN, bencana di Sumatra tidak bisa dilepaskan dari kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang semakin kritis. Pemetaan berbasis satelit menunjukkan sedikitnya 127 DAS terdampak, tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat. Tanpa perbaikan pada kondisi hulu—termasuk rehabilitasi dan konservasi—pembangunan di hilir akan terus berada di bawah ancaman.

1001 faktor kerentanan alam memang bisa menjadi alasan mengapa bencana di Sumatra bisa terjadi. Namun, periset PR kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo, mengatakan bangsa ini seperti tidak mendengarkan saintis dan ilmuwan. Padahal, kegagalan dalam memitigasi risiko bencana bisa berbuah bencana yang lebih buruk.

“Mungkin sains nomor sekian gitu ya. Dari sisi pengambil kebijakannya, panglimanya adalah ekonomi dan tidak mendengarkan saintis dalam memberikan rekomendasi. Jadi, kita kalau kata netizen memang cukup apes di dua sisi itu ya, dari sisi masyarakat dan juga dari sisi pengambil kebijakan, termasuk ya mungkin kita juga berkontribusi di situ,” ucap Yanu dalam rilis pers BRIN.

Sementara itu, dosen Universitas Almuslim (Umuslim), Cut Azizah, telah membuat riset mendalam pada 2017 terkait persoalan banjir bandang di Aceh Tamiang—wilayah yang disebut terkena dampak paling parah dari bencana di tiga provinsi di Sumatra.

Dalam wawancara khusus bersama Tirto, Cut Azizah menyebut telah membuat pemetaan wilayah yang rawan didiami di DAS Tamiang. Dengan pemetaan itu, permukiman penduduk yang berisiko tinggi dapat direlokasi ke lokasi yang lebih aman.

Berdasarkan hasil risetnya itu, dia menyebut sekitar 11 desa di DAS Tamiang memang tak bisa ditinggali dan disarankan untuk direboisasi. Di antaranya Pengidam, Perk Pulau Tiga, Bengkelang, Rongoh, Terujak, Tampor Paloh, Leles, Lokop, Nalon, Pasir Putih, dan Tualang.

“Ini adalah prediksi. Dengan kejadian 2025 ini, model ini terkoreksi bahwa benar yang kami prediksi bahwa desanya itu sangat rawan banjir bandang,” kata Cut kepada Tirto, Selasa (23/12/2025).

Mitigasi Tak Boleh Setengah Hati

Tanpa niat dan konsep yang matang, bencana di Sumatra akan terus berulang dengan pola yang sama—hujan ekstrem datang, sungai meluap, permukiman terdampak, lalu dibangun kembali di tempat yang sama.

Mitigasi berbasis sains dapat menawarkan jalan keluar, tapi tanpa komitmen kebijakan berbasis saintifik dari pemerintah, data dan teknologi hanya akan berhenti sebagai arsip.

Teuku dari USK Banda Aceh mengatakan salah satu kesalahan mendasar dalam penanggulangan bencana adalah menyamakan mitigasi dengan tanggap darurat. Padahal, mitigasi seharusnya bekerja jauh sebelum bencana terjadi.

BMKG, misalnya, telah memantau pembentukan siklon tropis beberapa hari sebelum kejadian.

Dalam kerangka mitigasi, ini seharusnya menjadi fase krusial untuk mengaktifkan rencana kontinjensi. Namun, yang terjadi sebaliknya.

Tidak ada evakuasi dini berskala luas, tidak ada pengamanan aset warga, dan tidak ada kesiapan logistik di lokasi-lokasi rawan.

“Tapi, kita belum terbiasa dengan mekanisme ini. Padahal, kita sudah tahu konsep itu, sudah kita pelajari, kita ajarkan, itu sudah baku. BNPB juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan itu, tapi drill-nya enggak ada. Kalau drill-nya itu kurang, eksekusi pada saat kejadian kita gagap gitu, enggak tahu apa yang harus dilakukan,” tutur Teuku.

Menurut Teuku, persoalan utama terletak pada komunikasi risiko bencana. Informasi cuaca ekstrem masih dipahami sebagai pemberitahuan teknis, bukan peringatan bahaya yang menuntut tindakan segera.

Masyarakat dan pemerintah kerap kesulitan memahami derajat keseriusan ancaman bencana yang disampaikan. Padahal, secara ilmiah, BMKG sudah mampu memodelkan potensi curah hujan ekstrem dan lonjakan debit air.

Informasi itu seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan cepat oleh pemerintah.

“Makanya ini satu kecolongan di early warning system. Menurut saya, itu [kesalahan] besar karena kita punya waktu berhari-hari untuk bisa menyikapi ini,” kata Teuku.

BRIN menegaskan bahwa secara teknologi dan data, Indonesia tidak kekurangan modal untuk melakukan mitigasi yang kuat. Saat ini, BRIN telah memiliki ratusan data satelit resolusi tinggi—baik radar maupun optik—yang dapat digunakan sebagai dasar rekonstruksi wilayah terdampak bencana.

Data tersebut memungkinkan pemetaan wilayah terdampak secara presisi, termasuk perubahan tutupan lahan dan kondisi DAS. Salah satu temuan penting BRIN adalah besarnya dampak tree cover loss di wilayah hulu terhadap peningkatan debit limpasan permukaan yang memicu banjir bandang. Selain itu, BRIN juga mengembangkan tools untuk mengkaji tingkat kekritisan DAS secara lebih cepat dan efisien.

“BRIN saat ini sudah memiliki ratusan data satelit resolusi tinggi baik radar maupun optik, dan sangat bermanfaat sebagai dasar rekonstruksi, di area terdampak bencana. Dengan berbekal data-data tersebut, kegiatan mitigasi yang lebih cermat telah mulai dilakukan, agar kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi saat ini, dapat dihindari,” tutur Joko Widodo.