tirto.id - Dua menteri di kabinet Presiden Joko Widodo kini resmi menjadi pimpinan di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2023-2026. Mereka adalah Menteri BUMN, Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI, sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali menjadi wakil ketum.
Erick terpilih dengan perolehan sebanyak 64 suara dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Hotel Shangri La, Kamis (16/2/2023). Sedangkan Menpora Amali mendapatkan suara sebanyak 44 vote. Amali jadi waketum setelah Yunus Nusi yang memperoleh suara kedua dengan 54 vote mengundurkan diri sebagai Waketum PSSI terpilih.
Pengamat Sepak Bola, Anton Sanjoyo mengatakan, memang PSSI akan diuntungkan dengan kehadiran Erick Thohir sebagai ketum. Secara personal, Erick memiliki rekam jejak yang cukup bagus di dunia sepak bola.
Erick pernah menjabat sebagai pemilik klub bola asal Itali, Inter Milan. Ia memiliki hubungan yang baik dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Contohnya saat Tragedi Kanjuruhan, Erick mampu membuat FIFA tak memberikan sanksi terhadap sepak bola Indonesia.
Kemudian di bidang olahraga, Erick juga pernah menjadi ketua pelaksana kegiatan olahraga di tingkat Asia Tenggara atau Asean Games.
Selain itu, Erick Thohir secara personal juga memiliki kekayaan sebagai pengusaha dan akses di banyak hal. Selanjutnya sebagai seorang menteri, Erick dapat memberikan sponsor BUMN terhadap kegiatan sepak bola Indonesia.
Sementara itu, Zainudin Amali juga memiliki akses politik dan pengalamannya sebagai menpora.
“Dia punya akses politik, dia punya akses finansial, dia punya semua akses yang diperlukan untuk membenahi PSSI. Termasuk semua akses yang dibutuhkan untuk memberantas mafia,” kata Anton.
Akses keduanya di dunia sepak bola dan pemerintahan juga dapat mempermudah penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 2023. Namun, Anton berpesan agar tidak hanya tim nasional dan klub di Liga 1 saja yang dipikirkan.
Menurut Anton, membangun sepak bola itu harus dari akar rumput, hingga Liga 2 dan Liga 3. "Kalau ngomong terus Liga 1 dan Timnas, omong kosong ya," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda mengatakan, selama ini terdapat gap antara keputusan pemerintah dengan PSSI. Seperti soal infrastruktur, sampai saat ini belum ada stadion di Indonesia yang berstandar FIFA. Lalu, perihal keamanan dan kenyamanan dalam kompetisi sepak bola.
Dengan adanya Erick dan Amali yang merangkap jabatan, Huda meminta keduanya memberikan kompensasi kepada publik untuk membenahi PSSI. Misalnya keduanya dapat menghilangkan gap antara pemerintah dan PSSI.
“Kompensasinya apa? Percepatan transformasi apa yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah dengan keberadaan Erick sebagai wakil pemerintah, kasih dong kompensasinya gitu," kata Huda di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2023).
Ia juga meminta setelah adanya konferensi pers antara pengurus PSSI dengan Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dapat membuktikan memberikan kartu merah terhadap praktik match fixing.
“Kalau begini, kan, ada progres. Artinya tidak ada sia-sia ada unsur pemerintah di PSSI. Efektivitas gitu. Tapi kita tunggu ini jangan sampai sudah diperbolehkan rangkap jabatan nanti, publik sepak bola kita terutama tidak mendapatkan apa-apa,” kata Huda.
Sedangkan Ketua Presidium Nasional Suporter Sepakbola Indonesia (PN-SSI), Uki Nugraha mengatakan, dengan adanya dua menteri menjadi pimpinan PSSI, ia sebut akan mempermudah birokrasi sepak bola.
“Iya seperti itu karena kita tahu sekarang kita harus jujur apa-apa kalau kita di pemerintah semua lancar," kata Uki kepada Tirto di Gedung Kemenpora, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2023).
Pria yang dijuluki Panglima Laskar Ayam Jantan, kelompok suporter PSM Makassar ini berharap, dengan adanya dua menteri tersebut juga dapat menuntaskan kasus kemanusiaan Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang lebih.
“Kami pasti ingin kasus ini [Tragedi Kanjuruhan] secepatnya selesai. Dan pemerintah bisa cegah biar kejadian-kejadian seperti ini tak terulang lagi," ucapnya.
Kerugiannya Intervensi PSSI
Namun demikian, dua menteri di pimpinan PSSI tentu memiliki sisi negatif. Anton Sanjoyo menilai, dengan adanya dua menteri, yaitu Erick dan Amali sebagai pimpinan PSSI malah akan mengintervensi organisasi sepak bola.
“Dalam kasus PSSI ini, justru menjadi sebuah masalah besar. Bagi saya terutama, karena ini buat saya merupakan manuver pemerintah yang brutal," kata Anton kepada Tirto, Selasa (21/2/2023).
Ia menjelaskan, pengambilan secara brutal pemerintah yakni dengan berbagai macam cara, seperti Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketum, waketum, hingga Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 16 Februari 2023.
Tujuan pertama, kata dia, Presiden Jokowi ingin mengamankan Piala Dunia U-20 yang akan berlangsung pada Mei 2023. Dengan mengaitkan terhadap 12 rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk segera diselenggarakannya KLB PSSI.
“Kebetulan saya anggota TGIPF, jadi saya paham betul, ternyata Jokowi ini tidak melihat Tragedi Kanjuruhan sebagai upaya awal untuk membenahi PSSI, tapi justru sebagai langkah awal untuk menyelamatkan legacy-nya terhadap Piala U-20," ucapnya.
Kedua, ia merasa skeptis dengan Erick Thohir yang berstatus sebagai Menteri BUMN hingga pengusaha sukses ingin turun kelas menjabat sebagai Ketum PSSI.
Lalu yang ketiga, peristiwa ketika Zainuddin Amali yang tidak terpilih sebagai Waketum PSSI 1. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar ketika KLB PSSI secara tiba-tiba Waketum 2 terpilih Yunus Nusi mengundurkan diri.
Lalu, Ratu Thisa yang mendapatkan suara terbanyak saat KLB justru menjadi Waketum PSSI 2.
“Ya ini manipulasi-manipulasi yang dilakukan menurut saya oleh dalam tanda kutip mafia di dalam persepakbolaan nasional yang terlibat penuh dalam KLB kemarin gitu,” kata Anton.
Kemudian, adanya dua menteri sebagai pimpinan PSSI akan menjadi bencana. Jika Erick Thohir hanya menjadikan PSSI sebagai kendaraan politik menuju Pemilu 2024, maka organisasi sepak bola hanya akan berkutat di situ saja.
Misalnya Edy Rahmayadi yang menjadi Ketum PSSI demi mencari popularitas untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Kemudian eks Ketum PSSI, Mochamad Iriawan yang rencananya akan maju di Pemilihan Gubernur Jawa Barat.
“Kira-kira dari mulut buaya, masuk ke mulut singa, masuk ke mulut harimau. Gitu lah kira-kira. Masalahnya akan berputar di situ-situ saja lah," ujarnya.
Anton mengkhawatirkan jika nantinya Erick maju di Pilpres 2024 dan memutuskan meninggalkan PSSI, maka akan kembali merugikan dunia sepak bola di Indonesia.
“Artinya, dia harus full 4 tahun sampai 2027. Nggak ada kata mundur [di tengah jalan]," ujarnya.
Sementara itu, Zainuddin Amali menurutnya, tak memiliki pengalaman yang benar-benar sahih di bidang sepak bola. Jabatannya sebagai menpora saja karena faktor politik sebagai delegasi Partai Golkar.
“Pengalaman dia mengelola sepak bola apa? Nol besar," ucapnya.
Sementara untuk kasus Tragedi Kanjuruhan, Anton yang juga anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) ini, merasa pesimistis kasus kemanusiaan itu bisa teratasi. Mengingat banyak anggota Komite Eksekutif (Exco) yang kembali menjabat.
Seperti Endri Erawan, Juni Rahman, Vivin Cahyani, Hasnuryadi Sulaiman, Pieter Tanuri, dan Ahmad Riyadh yang kembali terpilih. Mereka sebelumnya menjabat di era kepemimpinan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule.
“Sepak bola kita masih diurusi orang-orang yang tangannya berlumuran darah dari kasus Kanjuruhan,” kata Anton.
Sedangkan Ketua PN-SSI, Uki Nugraha khawatir dengan masuknya kedua menteri, yakni Erick dan Amali justru akan membuat pemerintah mengintervensi sepak bola Indonesia.
“Kalau kami lihat dulu mau berbakti dengan bangsa ini lewat olahraga, ya pasti [Erick-Amali] fokus di PSSI. Mereka harus profesional dan tidak intervensi," tuturnya.
Ia mengatakan, kerugian jika keduanya berada di posisi menteri dan peninggi PSSI akan pecah fokus dan kesulitan membagi waktu.
“Sebenarnya kalau mereka bisa membagi waktu tidak merugikan, tidak ada masalah. Cuma kalau memang harus fokus, harus milih di PSSI atau menteri,” ujarnya.
Respons Jokowi, Erick Thohir hingga Zainudin Amali
Presiden Jokowi mengaku tak mempermasalahkan perihal rangkap jabatan Erick dan Amali sebagai menteri sekaligus pimpinan PSSI selama bisa membagi waktu. Ia juga menyebut daftar nama menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga.
“Yang paling penting, semuanya bisa mengatur waktunya. Karena kan kita juga tahu, Pak Basuki itu kan juga menjadi ketua dayung, bisa. Pak Airlangga jadi ketua wushu, bisa. Pak Luhut juga jadi ketua PASI, bisa. Pak Prabowo jadi ketua pencak silat, bisa," kata Jokowi di BSD, Banten, Jumat (17/2/2023).
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, pemerintah tidak akan intervensi kepada PSSI. Ia justru berharap agar ada perubahan dan transformasi di dunia sepakbola Indonesia. Ia ingin agar kekuatan bola Indonesia bisa maju secara bertahap di masa depan.
“Yang paling penting ada sebuah perubahan, ada sebuah reformasi total, ada sebuah transformasi sehingga dari kekuatan yang kita miliki, potensi yang kita miliki ini bentul-betul nanti tahap demi tahap ini bisa kemajuannya kelihatan, roadmapnya kelihatan, perencanannya kelihatan," ucapnya.
Sementara Erick Thohir menegaskan, kondisi saat ini antara menteri menjadi pimpinan PSSI adalah kolaborasi dan bukan upaya intervensi pemerintah.
“Kadang-kadang persepsi yang dibentuk itu intervensi dan kerja sama. Saya rasa kita ini semua mau kerja sama, bukan intervensi. Kalau intervensi itu memaksakan kehendak pemerintah," kata Erick di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2023).
Menteri BUMN itu menyatakan, jika terdapat intervensi, hal yang dilakukan adalah seluruh pengurus PSSI diisi oleh pemerintah atau kepengurusan dibentuk tidak sesuai statuta PSSI.
Erick juga menjelaskan bagaimana sepak terjangnya di dunia persepakbolaan sebagai bukti kecintaan pada olahraga.
“Ini kolaborasi antara komunitas, kami yang memang pencinta olahraga dan track record saya sendiri kalau di sepakbola ya bismillah lah ya bukan orang baru, dan kecintaan saya di olahraga juga tidak perlu ditanyakan lagi," tuturnya.
Sedangkan Zainudin Amali mengatakan, pemerintah akan terus bekerja sama dengan PSSI meskipun terdapat dua menteri yang berada di dalam organisasi sepakbola tersebut.
"Iya, kami akan bekerja sama, pemerintah dengan PSSI," kata Amali di Kemenpora, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).
Kendati demikian, Amali telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari menpora dan fokus menjabat sebagai Waketum PSSI. Mengenai siapa yang menjadi sosok penggantinya, ia mengatakan itu hak prerogatif Presiden Jokowi.
Termasuk apakah penggantinya sebagai menpora adalah dari kader Partai Golkar yang menjadi kendaraan politiknya untuk menjadi menteri. “Itu [Keputusan] pimpinan Golkar dengan Pak Presiden," ucapnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
