tirto.id - “Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, bapak saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepakbola menjadi pengurus PSSI dan itu dipahami oleh beliau dan beliau menyampaikan kepada saya, saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepakbola.”
Hal tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2023). Meski mengatakan fokus pada sepakbola, tapi Amali enggan menjawab mundur sebagai menteri.
“Pokoknya saya sudah dapat izin dari Bapak Presiden untuk konsentrasi dan fokus ngurus sepakbola,” kata Amali.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung enggan menjawab pertanyaan para pewarta terkait apakah Zainudin Amali mundur dari kursi menpora atau tidak. Akan tetapi, Pramono yakin Jokowi sudah berbicara soal Amali.
“Itu pasti pembicaraan secara langsung antara Pak Zainudin Amali dengan Bapak Presiden,” kata mantan wakil ketua DPR itu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2023).
Pramono memastikan bahwa langkah semua menteri yang aktif di organisasi luar pemerintahan selalu melalui persetujuan Jokowi. Namun, soal kemungkinan pengganti Amali, ia meminta publik untuk menunggu.
“Tunggu saja,” kata Pramono yang juga politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku sempat bertemu dengan Amali sebelum ia bertemu Presiden Jokowi. Ia mengaku sempat ada pembahasan antara dirinya dengan Zainudin Amali di internal Golkar.
Akan tetapi, khusus pengisian kursi menpora, Airlangga menunggu instruksi presiden. “Kita tunggu arahan Bapak Presiden,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2023).
Jadi Pintu Wacana Reshuffle yang Sempat Tertunda
Juru Bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya mengungkapkan, ada banyak kader partai pohon beringin yang siap menggantikan posisi Zainudin Amali di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini sebagai respons atas kemungkinan Amali akan mundur dari kursi menpora karena ingin fokus di PSSI.
“Golkar itu partai kader. Jadi saya selalu menyebut bahwa Golkar itu kawah candradimuka tempat pembentukan dari calon-calon pemimpin bangsa di berbagai tingkatan," kata Tantowi saat dihubungi awak media pada Senin (20/2/2023).
Sikap Amali yang memberi sinyal mundur tentu membuka kembali wacana reshuffle kabinet yang sempat tertunda. Hal ini tidak lepas dari isu Jokowi sejak awal tahun ingin me-reshuffle menterinya, tetapi tak kunjung terealisasi.
Sebelum wacana Zainudin Amali mencuat misal, muncul isu PDI Perjuangan yang mendorong sejumlah menteri untuk diganti. Selain itu, santer juga soal pencalonan Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai calon Gubernur Bank Indonesia.
Di sisi lain, desakan reshuffle cukup besar di publik. Mengutip hasil riset lembaga survei Populi Center bahwa sekitar 42,2 persen responden menginginkan ada perombakan kabinet Presiden Jokowi, sementara 40,2 persen tidak ingin reshuffle. Hal itu berdasarkan temuan survei terhadap 1.200 responden periode 25 Januari hingga 3 Februari 2023.
Populi Center mencatat ada 5 menteri yang perlu diganti, yakni Menkominfo Jhonny G. Plate dan Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kelima nama ini adalah representasi dari 42,2 persen responden yang ingin reshuffle kabinet.
Akan tetapi, Jokowi sempat memberi sinyal menteri bisa bertahan meski jadi pengurus PSSI. Ia bahkan mengungkit menteri lain yang bisa rangkap jabatan di organisasi olahraga dan menteri.
“Yang paling penting, semuanya bisa mengatur waktunya. Karena kan kita juga tahu, Pak Basuki itu kan juga menjadi ketua dayung, bisa. Pak Airlangga jadi ketua wushu, bisa. Pak Luhut juga jadi ketua PASI, bisa. Pak Prabowo jadi ketua pencak silat, bisa,” kata Jokowi di BSD, Banten, Jumat (17/2/2023).
Analis politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Silvanus Alvin memandang, pernyataan Zainudin Amali sudah sinyal terang bahwa kader Golkar itu akan mundur dari kursi menpora. Akan tetapi, pemilihan kandidat penggantinya adalah ranah presiden.
“Dari pandangan saya, Amali secara implisit sudah menyatakan mundur diri dan mau melepas jabatan menpora. Nah, soal pengganti ini tentu sepenuhnya hak presiden,” kata Alvin.
Alvin menilai, langkah Zainudin Amali memilih salah satu jabatan akan lebih baik. Hal ini tidak lepas dari fokus kerja yang berpotensi terbelah maupun persepsi publik ketika memegang dua jabatan, apalagi dalam ranah yang hampir sama.
“Memegang dua jabatan ini memang punya kesan yang negatif. Sebaiknya pemegang jabatan tinggi di pemerintahan harus fokus pada lingkup bidangnya saja. Jabatan Waketum PSSI di tengah dorongan revolusi tentu akan menyita banyak waktu,” kata Alvin.
Alvin mengakui, mundurnya Amali akan membuka pintu reshuffle kabinet. Masalah yang muncul, kata Alvin, adalah pejabat yang akan mengisi kursi Amali. Ia menduga, kader Golkar akan tetap mengisi kursi menpora tersebut.
“Ruang reshuffle ini tentu terbuka. Tapi masalahnya apakah presiden bisa betul-betul bebas memilih atau terbatas sesuai bendera partainya. Kalau dalam konteks menjaga iklim politik, saya lihat Jokowi akan tetap memilih pengganti menpora dari Golkar," kata Alvin.
Akan tetapi, Alvin menilai reshuffle tidak akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Sebab, kata dia, perlu ada transfer pengetahuan menteri lama ke menteri baru demi menjaga program yang sudah berjalan, terutama soal desain besar olahraga nasional.
“Kalau saya melihat, Jokowi sudah ada nama tertentu ya. Karena ketika Amali maju jadi di kepengurusan PSSI, maka saya yakin sudah ada skenario yang disiapkan,” kata Alvin.
Alvin menambahkan, “Berpeluang besar akan diganti dalam momen bersamaan. Tapi segala sesuatu sulit dipastikan karena hanya lingkaran kecil di Istana yang mengetahui. Bahkan sewaktu-waktu bisa berubah karena Jokowi memang suka dengan kejutan.”
Ada Kemungkinan Lain
Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menilai, pernyataan Zainudin Amali bukan mengarah pada reshuffle, tetapi masih ada kemungkinan rangkap jabatan dengan berat posisi Amali ke sepakbola.
“Dia izin ke Pak Jokowi untuk rangkap jabatan. Kan, selama ini yang direstui baru Pak Erick Thohir kan? Nah, ini Pak Amali minta restu untuk tetap di kabinet dan juga bisa mengurusi PSSI, tapi lebih fokus ke PSSI,” kata Kunto, Senin (20/2/2023).
Kunto beralasan, Jokowi mengizinkan menterinya untuk tetap bekerja walau rangkap jabatan. Hal ini tidak lepas dari konflik kepentingan yang kerap terjadi di pemerintahan Jokowi.
Selain itu, kata dia, akan muncul dampak buruk. Amali akan tidak fokus pada kerja sebagai menpora. “Kalau pakai skenario itu, akhirnya menteri-menteri yang lain juga bisa rangkap jabatan dan semakin nggak mau ngurusin pemerintahan,” kata Kunto.
Jika mengambil opsi reshuffle, ia yakin kursi tersebut akan diambil kembali oleh Partai Golkar. Akan tetapi peluang reshuffle tidak hanya akan dilakukan terhadap Amali, melainkan juga merembet ke pos lain.
Namun, kata Kunto, Jokowi tidak akan mengambil opsi reshuffle. Hal ini tidak lepas kekhawatiran situasi politik nasional kembali bergejolak. Ia melihat Jokowi akan lebih mempertahankan status quo dengan tidak membuka keran reshuffle, apalagi pemerintahan Jokowi jelang akhir.
Sementara itu, analis politik dari IPO, Dedi Kurnia Syah menyebut, langkah Amali membuat rancu karena politikus Golkar itu punya peran dalam membantu tata kelola sepakbola. Jika ditilik secara politik, maka Amali memang layak untuk tidak lagi menjadi menpora.
“Zainudin Amali dengan kapasitasnya yang terlihat saat ini, ada baiknya memang tidak merangkap jabatan, jauh lebih baik hanya di sepakbola dibanding mengurus menpora yang lebih banyak cakupan, bukan soal profesionalitas, melainkan soal keterbatasan kapasitasnya,” kata Dedi.
Dedi menambahkan, “Untuk itu niat fokus di PSSI dan berpeluang reshuffle ini baik, seharusnya diikuti oleh Erick Tohir agar tidak ada tendensi BUMN membiayai PSSI di kemudian hari.”
Dedi menilai, Jokowi seharusnya berani untuk me-reshuffle Amali.
“Jika reshuffle terjadi, tentu tidak hanya menpora, karena secara politik tidak ada kepentingan Jokowi mengganti menpora dengan alasan ia mitra koalisi, sehingga pergantian itu akan juga dilakukan di banyak pos," kata Dedi.
Lantas, apakah masih bisa reshuffle di tengah situasi politik yang mulai memanas jelang 2024?
Dedi menilai, reshuffle sebenarnya makin sulit menemukan momentum seiring singkatnya waktu yang tersisa, kecuali ada hal besar terjadi, semisal agenda penundaan pemilu, lalu diperlukan tambahan mitra, maka potensi mitra baru masuk kabinet itu terjadi.
“Tetapi, jika reshuffle hanya dipantik oleh sesama mitra, semisal kasus Amali ini, maka kecil kemungkinan reshuffle terjadi. Atau, bisa saja reshuffle menghampiri karena ada juga momentumnya dalam waktu dekat, semisal terkait wacana rasuah yang libatkan Johny G Plate, ini bisa menjadi pintu masuk reshuffle,” kata Dedi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
