Masuk tirto.id
tirto.id - Realisasi pembiayaan negara hingga Juni 2026 telah mencapai Rp452 triliun atau 65,9 persen dari target APBN sebesar Rp689,1 triliun. Capaian tersebut tergolong sangat tinggi untuk semester pertama, terlebih pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan sepanjang tahun akan membengkak menjadi Rp734,3 triliun atau 106,6 persen dari target awal.
Lonjakan itu memunculkan pertanyaan mengenai kondisi arus kas pemerintah. Apakah percepatan penarikan utang semata merupakan strategi pengelolaan pembiayaan, atau justru mencerminkan tekanan terhadap fiskal negara?
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai besarnya pembiayaan pada paruh pertama tahun ini tidak bisa dipahami hanya sebagai langkah teknis penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Menurutnya, angka tersebut menunjukkan pemerintah sedang menghadapi tekanan fiskal yang nyata.
"Besarnya pembiayaan negara hingga Juni 2026 sebesar Rp452 triliun biasanya terjadi karena pemerintah menghadapi kombinasi kebutuhan kas, antisipasi defisit, penjadwalan jatuh tempo utang, dan upaya mengamankan pembiayaan sebelum kondisi pasar memburuk," kata Syafruddin kepada Tirto, Rabu (8/7/2026).
Ia menjelaskan, kondisi itu semakin relevan pada 2026 karena defisit APBN diproyeksikan melebar menjadi 2,85 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3 persen. Pada saat yang sama, belanja negara diperkirakan melampaui rencana awal akibat tambahan subsidi energi sebesar Rp132 triliun.
"Jadi, pembiayaan yang sudah tinggi tidak bisa dibaca hanya sebagai strategi teknis. Angka itu mencerminkan tekanan fiskal yang nyata: belanja meningkat, subsidi energi membesar, penerimaan pajak berisiko shortfall, dan pemerintah perlu menjaga kas agar program prioritas tetap berjalan," ujarnya.
Syafruddin melihat tingginya pembiayaan juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga likuiditas pemerintah. Menurutnya, terdapat dua faktor yang saling berkaitan.
Di satu sisi, pemerintah lazim melakukan prefunding atau menarik pembiayaan lebih awal ketika memperkirakan kondisi pasar akan memburuk, misalnya akibat kenaikan imbal hasil obligasi global maupun pelemahan nilai tukar rupiah. Saat ini, yield SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 7,18 persen, sementara rupiah sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS.
Di sisi lain, ia menilai proyeksi pembiayaan yang kini mencapai 106,6 persen dari target mengindikasikan kebutuhan kas pemerintah lebih besar daripada perkiraan semula.
"Jika pembiayaan sudah mencapai 65,9 persen pada semester I dan outlook naik ke 106,6 persen, pemerintah juga kemungkinan menghadapi kebutuhan kas yang lebih ketat. Defisit semester I memang baru 0,76 persen PDB, tetapi belanja biasanya melonjak pada semester II," katanya.
Karena itu, menurut Syafruddin, penjelasan yang paling tepat saat ini adalah pemerintah sedang membangun bantalan kas (cash cushion) untuk menghadapi lonjakan kebutuhan belanja pada semester kedua.
"Pembiayaan tinggi tidak selalu berarti kas negara kritis, tetapi jelas menunjukkan pemerintah sedang membangun bantalan kas menghadapi semester II yang berat," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah bahwa percepatan pembiayaan mencerminkan tekanan kas pemerintah. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan strategi front loading, yakni mempercepat penarikan pembiayaan pada awal tahun untuk mengantisipasi potensi gejolak pasar keuangan global.
"Tadinya karena kan kita takut ketidakpastian di pasar. Tapi kan ternyata nggak. Bond market tetap stabil. Appetite ke surat utang kita tetap tinggi. Jadi sekarang ya ke depan kan kita bisa adjust," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Ia juga menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup, salah satunya tercermin dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang masih tersisa sekitar Rp255 triliun.
"Tadi kan ada Pak Said bilang ada SAL Rp255 triliun sekian. Itu kan belum habis akhir tahun. Kalau anggarannya defisit ya pasti habis SAL-nya itu," katanya.
Purbaya memastikan APBN 2026 tetap dikelola secara sehat dan berkelanjutan. Meski pemerintah memperkirakan defisit melebar menjadi Rp734,3 triliun atau sekitar 2,86 persen terhadap PDB, angkanya masih berada di bawah batas maksimal 3 persen.
"APBN 2026 dijaga tetap sehat dan berkesinambungan dengan pembiayaan anggaran yang efisien, defisit terkendali dalam batas aman sebesar 2,85 persen PDB atau lebih rendah untuk menjaga kredibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ucapnya.
Menurut Purbaya, pelebaran defisit terutama dipicu oleh belanja negara yang diperkirakan melampaui pagu APBN.
"Hitungannya akan lebih tinggi karena kita ada belanja-belanja yang terakumulasi di bulan kedua tapi kita pastikan bahwa anggaran kita tetap terkendali dan defisit akan di bawah 3 persen," tuturnya.
Pemerintah memperkirakan total belanja negara mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Belanja pemerintah pusat diproyeksikan mencapai Rp3.245,5 triliun atau 103 persen dari pagu.
Dari jumlah tersebut, belanja kementerian/lembaga diperkirakan mencapai Rp1.630,4 triliun atau 107,9 persen dari target Rp1.510,5 triliun. Sementara belanja non-kementerian/lembaga diproyeksikan sebesar Rp1.615,1 triliun atau 98,5 persen dari pagu Rp1.639,2 triliun. Adapun transfer ke daerah diperkirakan mencapai Rp696,9 triliun atau 100,6 persen dari target Rp693 triliun.
Di sisi penerimaan, pemerintah memperkirakan realisasi mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. Namun, di balik proyeksi tersebut, pemerintah masih memperkirakan penerimaan pajak akan mengalami shortfall sekitar Rp46,9 triliun atau diproyeksikan hanya mencapai Rp2.310,8 triliun—98 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp2.357,7 triliun.
"(Outlook) pajak Rp2.310,8 triliun, tumbuh 20,5 persen," ujar Purbaya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
