Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan lebih dari separuh target pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2027 masih belum terjamin anggarannya.
Dari total kebutuhan Rp219,81 triliun, pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas hanya sebesar Rp98,47 triliun, sehingga masih ada Rp121,34 triliun yang belum tertampung untuk membiayai pembangunan irigasi, jalan, jembatan gantung, air minum, hingga sanitasi.
Dody mengungkapkan, bahwa Kemenpu telah menyusun total kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp219,81 triliun yang telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Kebutuhan tersebut disusun berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur nasional, penyelesaian sejumlah kontrak-kontrak yang masih berjalan, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.
Namun, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.S-228/MK.03/2026 dan No.B-385/D.9/PP.04.03, pagu indikatif Kementerian PU untuk TA 2027 hanya ditetapkan sebesar Rp98,47 triliun.
“Sehingga dengan pagu indikatif tersebut, masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun,” kata Dody dalam rapat kerja (Raker) bersama komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dari pagu indikatif Rp98,47 triliun yang sudah terjamin tersebut, anggaran terbesar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp29,24 triliun, diikuti Prasarana Strategis Rp31,53 triliun, Sumber Daya Air Rp25,44 triliun, dan Cipta Karya Rp11,07 triliun. Sementara sisanya sebesar Rp1,19 triliun dialokasikan untuk SIBB, DJBK, dan DJPI.
Dody juga menjelaskan bahwa Kemenpu telah melayangkan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai bentuk respons bahwa pagu indikatif yang sudah ditetapkan masih jauh dari kebutuhan Kemenpu serta meminta kejelasan akan kebutuhan yang belum tertampung.
“Pada tanggal 22 Mei 2026 Kementerian Pekerjaan Umum telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menjelaskan kebutuhan yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun agar dapat dipertimbangkan dalam persetujuan penetapan pagu anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2027,” ujar Dody.
Adapun dari sisi target yang sudah tertampung, Ditjen Bina Marga misalnya, baru bisa mengamankan pembangunan jalan baru sepanjang 216,83 km dan peningkatan kapasitas jalan 767,17 km. Sementara Ditjen Cipta Karya hanya mampu mengamankan pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 300 liter per detik serta perluasan SPAM di 5.000 titik sambungan rumah.
Sementara itu, target yang belum tertampung jauh lebih besar. Ditjen Sumber Daya Air masih membutuhkan tambahan anggaran Rp40,98 triliun untuk menyelesaikan target rehabilitasi jaringan irigasi seluas 92.611 hektare, pengendalian banjir sepanjang 86,50 km, hingga penanganan bencana di Sumatera.
Ditjen Bina Marga memerlukan Rp40,66 triliun untuk membangun jalan baru 171,97 km dan 160 unit jembatan gantung yang hingga kini belum mendapat kepastian anggaran.
Di sektor permukiman, Ditjen Cipta Karya masih kekurangan Rp19,35 triliun untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi 3.045 liter per detik, pengelolaan air limbah bagi 912.800 kepala keluarga, serta pengembangan kawasan strategis seluas 278 hektare. Adapun kebutuhan Prasarana Strategis yang belum tertampung mencapai Rp19,34 triliun, mencakup revitalisasi 609 unit sekolah keagamaan dan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat Tahap IV.
Dody menegaskan bahwa pengajuan kebutuhan anggaran yang belum tertampung tersebut dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar permintaan tambahan anggaran semata.
"Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian, karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik," kata Dody.
Penulis: Nanda Surya
Editor: Hendra Friana
