Mengapa Afrikaner Jadi Prioritas Pengungsi yang Bisa Masuk AS?

tirto.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pembatasan jumlah pengungsi yang bisa masuk ke negaranya sebanyak 7.500 orang untuk periode Oktober 2025 hingga September 2026. Kebijakan baru Trump ini dituangkan dalam dokumen kepresidenan bertanggal 30 September 2025.

Kebijakan Trump tersebut memberikan indikasi bahwa sistem pengungsi AS tetap tertutup untuk jutaan orang dari seluruh dunia. Mereka yang melarikan diri dari keadaan tidak aman di negaranya akan sulit masuk AS.

“Jumlah penerima akan diutamakan untuk warga Afrikaner dari Afrika Selatan sesuai dengan Perintah Eksekutif 14204 dan korban diskriminasi ilegal atau tidak adil lainnya di negara asal mereka masing-masing,” tulis dokumen itu dikutip Al Jazeera.

Trump berulang kali mengatakan, para Afrikaner telah dianiaya di Afrika Selatan yang mayoritas penduduknya berkulit hitam. Namun, klaim ini dibantah oleh pemerintah Afrika Selatan dan pejabat tinggi Afrikaner.

Pembatasan jumlah pengungsi yang masuk ke AS tahun 2026 menjadi yang terendah dalam pemerintahan Trump sejak Kongres AS meloloskan Undang-undang Pengungsi tahun 1980. Pada zaman pemerintahan Presiden Joe Biden, jumlah pengungsi yang masuk AS berjumlah 125 ribu orang.

Kebijakan Trump ini dianggap mengubah definisi tentang siapa yang dianggap sebagai pengungsi oleh pemerintah Washington. Sebelumnya, pengungsi yang diterima AS merupakan orang-orang yang melarikan diri dari negaranya karena pembersihan etnis dan berbagai kekejaman lainnya.

Alasan Trump Prioritas Pengungsi Afrikaner untuk Masuk AS

Pengungsi yang diprioritaskan bisa masuk AS dalam kebijakan terbaru Trump yaitu warga kulit putih Afrika Selatan (Afrikaner). Dikutip dari Britannica, Afrikaner adalah orang Afrika Selatan yang merupakan orang-orang Boer dan berasal dari keturunan Belanda, Jerman, atau Huguenot.

Menurut Associated Press, sejak Trump menjabat, AS kerap menyebut warga Afrikaner harus diberikan pemukiman kembali. AS menuduh terjadi diskriminasi pada Afrikanes oleh pemerintah Afrika Selatan yang dipimpin orang kulit hitam. Afrikaner menjadi korban kekerasan berbasis ras dan tanah mereka dirampas.

Kelompok konservatif AS beberapa tahun belakangan ini mendengungkan keluhan para kelompok lobi Afrikaner di Afrika Selatan yang mengatakan mereka dianiaya pemerintahnya dari pemimpin kulit hitam. Miliarder kelahiran Afrika Selatan, Elon Musk, bahkan mendukung klaim itu dan menuduh pemerintahan sudah bersikap rasis pada orang kulit putih.

Para kelompok lobi juga mengatakan adanya sejumlah kecil serangan kekerasan pada pertani kulit putih dengan motif rasial. Undang-undang baru yang disahkan pemerintah Afrika Selatan menurut klaim mereka mengizinkan pengambialihan tanah tanpa kompensasi. Ada upaya pemerintah mengusir orang kulit putih.

Para komentator konservatif di AS dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat keluhan beberapa kelompok lobi Afrikaner di Afrika Selatan bahwa mereka dianiaya oleh pemerintah yang dipimpin oleh orang kulit hitam. Miliarder kelahiran Afrika Selatan, Elon Musk, telah mendukung klaim tersebut dan menuduh pemerintah Afrika Selatan bersikap rasis terhadap orang kulit putih.

Kelompok-kelompok lobi tersebut mengutip undang-undang tindakan afirmatif Afrika Selatan yang telah lama berlaku, yang berupaya memajukan peluang bagi warga kulit hitam Afrika Selatan yang tertindas di bawah apartheid. Kelompok-kelompok tersebut juga mengklaim bahwa sejumlah kecil serangan kekerasan terhadap petani kulit putih bermotif rasial. Mereka mengatakan undang-undang baru yang disahkan pemerintah yang mengizinkannya untuk mengambil alih tanah tanpa kompensasi merupakan bukti lebih lanjut bahwa pemerintah ingin mengusir orang kulit putih dari tanah mereka.

Pemerintah Afrika Selatan membantah berbagai klaim tersebut. Mereka mengatakan serangan pada lahan pertanian memiliki persentase kecil dalam tingkat kejahatan kekerasan yang tinggi di negara. Dampak kejahatan dirasakan semua warga Afrika Selatan.

Sementara itu, pemerintah Afrika Selatan mengatakan bahwa undang-undang pengambilalihan lahan yang baru memiliki tujuan untuk mendistribusikan kembali lahan yang tidak digunakan kepada warga Afrika Selatan kulit hitam yang miskin. Klaim penganiayaan tidak disetujui seutuhnya di antara kelompok Afrikaner. Banyak orang Afrikaner di Afrika Selatan juga membantah klaim pemerintahan Trump.

Masalah warga kulit putih Afrika Selatan menjadi bahasan menegangkan antara Trump dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Gedung Putih pada bulan Mei 2025. Trump mengkonfrontasi Ramaphosa di Ruang Oval mengenai klaim tak berdasar tentang kekerasan yang meluas pada petani kulit putih di Afrika Selatan.