Menakar Kesiapan Industri Menggenjot Program B50

tirto.id - Langkah ambisius Indonesia untuk memperkuat kedaulatan energi melalui program mandatori biodiesel memasuki babak baru dengan rencana implementasi B50 pada pertengahan 2026. Kebijakan ini bukan sekadar upaya pencampuran bahan bakar nabati, melainkan manuver strategis untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor minyak bumi di tengah stagnasi produksi minyak domestik yang kini tertahan di angka 600 ribu barel per hari.

Indonesia berada dalam posisi yang mendesak untuk mencari alternatif energi primer. Dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus melambung sementara kapasitas lifting minyak bumi nasional belum mampu mengejar ketertinggalan, biodiesel muncul sebagai jawaban yang paling rasional.

Kasubdit Riset Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Dimas Haryo Pamungkas, mengatakan bahwa B50 adalah langkah kunci untuk memperkuat ketahanan energi.

“Program B50 merupakan langkah strategis Indonesia. Kapasitas lifting minyak bumi kita masih di kisaran 600 ribu barel per hari, jauh di bawah kebutuhan konsumsi nasional. Dalam situasi ini, pengembangan biodiesel menjadi krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor," ujar Dimas kepada Tirto, Kamos (2/4/2026).

Menurutnya, rencana pemerintah untuk memulai mandatori B50 pada 1 Juli 2026 diperkirakan akan menambah kebutuhan biodiesel hingga 2 juta kiloliter (kL) hingga akhir tahun tersebut.

Adapun, jika dilihat secara total tahunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), memproyeksikan kebutuhan Crude Palm Oil (CPO) untuk biodiesel akan melonjak hingga mencapai 16 juta ton per tahun jika B50 benar-benar diimplementasikan secara penuh.

Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah lahan sawit saat ini mampu menopang kebutuhan B50 tanpa harus melakukan ekstensifikasi yang merusak hutan atau lahan pangan.

Dimas menjelaskan, bahwa untuk tahap awal, pembukaan lahan baru belum menjadi kebutuhan mendesak. Pasokan dapat dipenuhi melalui pengalihan alokasi CPO ygg sebelumnya ditujukan untuk pasar ekspor ke kebutuhan domestik.

Namun, untuk jangka panjang, Indonesia tidak bisa terus-menerus mengandalkan pengalihan ekspor. Jalan keluar yang paling logis adalah melalui jalur intensifikasi. Saat ini, rata-rata produktivitas atau yield nasional masih berada di angka 3,6 ton CPO per hektar. Angka ini dinilai masih sangat trendah dibandingkan dengan potensi genetik varietas sawit unggul yang bisa menghasilkan 6 hingga 7 ton minyak per hektar.

"Fokus utama seharusnya bukan pada perluasan lahan, melainkan pada perbaikan varietas melalui peremajaan sawit rakyat (PSR), penerapan best management practices, serta optimasi pemupukan 5T (tepat jenis, dosis, waktu, cara, dan tempat)," kata Dimas.

Ia menambahkan bahwa peningkatan yield menjadi 4 hingga 5 ton per hektare akan memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi pemenuhan B50 tanpa harus mengusik area hutan lindung atau lahan pangan produktif.

Kesiapan Manufaktur

Dari sisi hilir, industri produsen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) diklaim sudah berada dalam posisi siap. Ketua GAPKI, Eddy Martono, menyatakan bahwa produsen tidak perlu melakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur baru jika hanya untuk mengolah FAME guna kebutuhan B50.

"Kalau produsen FAME sudah siap dengan B50, seharusnya tidak ada masalah, artinya tidak perlu investasi lagi. Untuk kebutuhan dalam negeri semuanya tercukupi," ungkap Eddy kepada Tirto.

Eddy Martono pun menilai dampak pengurangan ekspor akibat B50 tidak akan terlalu mengguncang pendapatan produsen secara drastis jika volumenya hanya berkisar 1,5 hingga 2 juta ton tambahan di tahap awal.

"Dampaknya karena tambahan kebutuhan hanya sekitar 1,5 juta ton tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan, namun kemungkinan yang akan terlihat adalah penurunan volume ekspor," jelas Eddy.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) awal tahun 2026, kinerja ekspor CPO dan turunannya sebenarnya sedang berada dalam tren positif. Nilai ekspor CPO pada Januari-Februari 2026 mencapai 4,69 miliar dolar AS, naik 26,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan nilai ini didorong oleh volume ekspor yang juga meningkat signifikan menjadi 4,54 juta ton.

Sementara itu, berdasarkan data Gapki, produksi CPO pada 2025 mencapai 51,66 juta ton, naik 7,3 persen dari 48,16 juta ton pada tahun 2024. Pembagian konsumsi biodiesel domestik mengalami lonjakan menjadi 12,70 juta ton, naik 11 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 11,44 juta ton.

Sementara itu terjadi penurunan konsumsi untuk sektor pangan sebesar 3,6 persen, dari 10,20 juta ton menjadi 9,83 juta ton. Sedangkan, untuk oleokimia konsumsi CPO meningkat 1,2 persen, dari 2,20 juta ton ke 2,23 juta ton.

Data ini menunjukkan bahwa alokasi sawit semakin bergeser ke arah energi dibandingkan pangan atau oleokimia. Namun, ketahanan pasokan perlu digarisbawahi.

Data Gapki memaparkan bahwa stok akhir 2025 berada di angka 2,06 juta ton, menyusut tajam 19,8 persen dibandingkan stok akhir 2024 yang sebesar 2,57 juta ton.

Stok yang menipis menunjukkan bahwa keseimbangan antara produksi dan konsumsi semakin ketat. Jika B50 dijalankan tanpa kenaikan produksi di 2026, stok bisa berada di level yang sangat rawan.

Namun demikian, Eddy meyakini bahwa kapasitas produksi di dalam negeri masih sangat mampu untuk memenuhi permintaan berbagai sektor industri tanpa harus melakukan pembukaan lahan baru.

“Untuk kebutuhan dalam negeri semuanya tercukupi,” ucapnya.

Sementara itu, Dimas Haryo memberikan catatan penting mengenai penguatan teknologi. Menurutnya, pemerintah perlu mulai membuka ruang bagi teknologi yang lebih maju seperti Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Secara mutu, HVO memiliki keunggulan dibandingkan FAME, terutama pada angka setana yang lebih tinggi, yang sangat baik untuk performa mesin modern.

Selain itu, ketahanan rantai pasok industri pendukung juga tidak boleh dilupakan. Produksi biodiesel membutuhkan input kimia penting seperti metanol dan katalis (misalnya sodium methylate).

"Penguatan program B50 tidak hanya bertumpu pada ketersediaan CPO, tetapi juga pada ketahanan industri bahan pendukung utamanya agar kita tidak terjebak pada ketergantungan impor di sisi input proses produksi," jelas Dimas.

Transmisi Harga dan Nasib Petani Rakyat

Salah satu efek domino yang paling dinanti dari B50 adalah kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Secara teori ekonomi, kata Dimas, pengurangan volume ekspor CPO ke pasar global guna memenuhi kebutuhan B50 di dalam negeri akan menekan suplai global. Hal ini berpotensi memicu kenaikan bsharga CPO dunia yang kemudian tersambung ke harga di tingkat petani.

Dimas memproyeksikan adanya potensi kuat kenaikan harga TBS. Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat tersebut harus terdistribusi secara adil.

"Distribusinya cenderung mengikuti posisi masing-masing dalam rantai pasok. Agar petani benar-benar menikmati manfaatnya, transmisi harga harus berjalan baik dan tata niaga TBS harus dijaga tetap adil serta transparan," tuturnya.

Kekhawatiran bahwa program B50 hanya akan memperkuat dominasi korporasi besar dan meminggirkan petani rakyat dibantah oleh Dimas. Ia menjelaskan bahwa saat ini telah ada mekanisme penetapan harga TBS yang berbasis musyawarah multipihak antara asosiasi pekebun, perusahaan pabrik, dan pemerintah provinsi.

Selama mekanisme ini dijalankan dengan mengacu pada formula Harga Indeks Pasar (HIP), petani memiliki ruang yang cukup untuk ikut menikmati berkah ekonomi dari mandatori B50.

“Artinya, harga TBS pada dasarnya tidak sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh korporasi. Dalam konteks itu, petani tidak dalam posisi dimarginalkan,” kata dia.

Tantangan Logistik dan Distribusi

Di luar masalah produksi dan harga, tantangan logistik di negara kepulauan seperti Indonesia tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Program B50 memerlukan sistem distribusi yang tangguh untuk memastikan pasokan biosolar tersedia hingga ke pelosok negeri.

Pemerintah dituntut untuk menjamin ketersediaan biosolar pada skema Public Service Obligation (PSO) agar masyarakat tetap mendapatkan akses bahan bakar terjangkau. Di sisi lain, sektor industri pada skema non-PSO juga harus mendapatkan kepastian suplai untuk menjaga roda perekonomian tetap berputar.

"Program ini membantu menjaga ketersediaan biosolar dalam negeri sehingga risiko kelangkaan bahan bakar yang dapat menghambat aktivitas perekonomian dapat ditekan," tambah Dimas.

Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk menekan subsidi hingga Rp48 triliun lewat mandatori B50.

Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menilai, implementasi B50 akan membuat produksi solar mengalami surplus di tahun ini. Apalagi, di tahun ini pula pemerintah telah meresmikan Infrastruktur energi terintegrasi Rencana Induk Pengembangan Kilang Pertamina (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, RDMP Balikpapan kini menjadi kilang minyak terbesar di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp123 triliun.

Proyek ini mampu meningkatkan kapasitas pengolahan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari dengan standar Euro V serta mendukung target Net Zero Emission (NZE).

“Saya juga menyampaikan, bahwa dengan implementasi B50, maka Insyaallah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi, ini menjadi kabar baik, begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasikan,” ujar Bahlil.