tirto.id - Kondisi perekonomian dunia masih diselimuti ‘awan gelap.’ Sejumlah ketidakpastian belum juga mereda di tahun ini hingga 2024 mendatang. Penyebabnya, mulai dari suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed, melambatnya ekonomi Cina, hingga masalah geopolitik.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan ketidakpastian suku bunga AS telah menekan kinerja pasar obligasi negara-negara emerging, termasuk Indonesia. Kebijakan ini secara tidak langsung berdampak pada menurunnya minat investasi pada surat utang negara.
Sementara dampak dari pelemahan ekonomi Cina, memberikan pengaruh kepada seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) Cina pada kuartal III-2023 berhasil tumbuh 4,9 persen secara tahunan. Meski secara tren mengalami pelemahan, tapi angka ini naik 1,3 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.
Negeri Tirai Bambu tersebut, menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) perdagangan Indonesia dengan Cina membukukan surplus sebesar 300 juta dolar AS pada Agustus 2023, setelah bulan sebelumnya mencatatkan defisit lebih dari setengah miliar dolar AS. Pelemahan ekonomi Cina, tentu erat berpengaruh juga ke ekonomi dalam negeri.
“Karena Cina terus akan memformulasikan kebijakan-kebijakan internal mereka. Baik fiskal maupun moneter atau yang berhubungan dengan sektor properti dan tingkat utang dari pemerintah daerahnya,” ucap Sri Mulyani dalam sebuah diskusi Arah Ekonomi Bisnis 2024, secara daring, di Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Ketidakpastian ekonomi global tidak lepas juga dari kondisi geopolitik sejumlah negara. Eskalasi geopolitik meningkat secara dinamis, di mana perang mudah terpicu namun sulit untuk diselesaikan. Kondisi ini yang terjadi pada Ukraina-Rusia (belum selesai) dan konflik baru Israel-Hamas (Palestina).
“Risiko ini menyebabkan perekonomian Global menjadi melemah," imbuh Sri Mulyani.
Sejumlah lembaga dunia bahkan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global berada di bawah 3 persen pada 2024. Sementara inflasi juga diperkirakan masih relatif tinggi. Kondisi itu, kata Sri Mulyani, menimbulkan berbagai dampak terhadap kombinasi kebijakan negara-negara berkembang.
“Pertumbuhan ekonomi yang melemah dan pada tingkat inflasi serta suku bunga yang masih relatif tinggi akan menahan laju pemulihan ekonomi global," ujar Sri Mulyani.
Sejalan dengan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, juga meramalkan kondisi pertumbuhan ekonomi dunia masih akan melambat dengan ketidakpastian masih tinggi. Secara keseluruhan, BI bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2023 sebesar 2,9 persen dan melambat menjadi 2,8 persen pada 2024.
Perhitungan tersebut didasari oleh inflasi di negara maju masih di atas target dengan tekanan yang mulai mereda. Dengan perkembangan inflasi ini, suku bunga kebijakan moneter termasuk Federal Funds Rate (FFR) diperkirakan bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lama (higher for longer).
Di sisi lain, penghasilan obligasi pemerintah negara maju, khususnya AS (US Treasury), naik tinggi karena premi risiko jangka panjang (term-premia) terkait tingginya kebutuhan untuk pembiayaan fiskal.
“Ketidakpastian pasar keuangan masih berlanjut dan berpengaruh terhadap volatilitas aliran modal dan tekanan nilai tukar di negara emerging market," ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG November, di Kantornya, Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Meski dalam situasi seperti ini, baik Sri Mulyani dan Perry Warjiyo tetap optimistis perekonomian Indonesia masih akan cukup baik. Sri Mulyani mengatakan, perekonomian Indonesia masih dalam situasi yang bisa bertahan dengan pertumbuhan sekitar 5 persen. Hal ini didasari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bertahan dan merata di seluruh daerah.
“Ini juga memberikan keuntungan karena Indonesia adalah negara dengan domestik demand sangat tinggi dan itu bisa menjadi buffer yang terjadi di regional maupun global,” kata dia.
Dengan kondisi di atas, tentu Sri Mulyani berharap pertumbuhan ekonomi tahun ini masih bisa dijaga di sekitar 5 persen. Sementara tahun depan menurut International Monetary Fund (IMF), Indonesia masih akan tumbuh di 5 persen, meskipun Bank Dunia memproyeksikan lebih rendah yaitu 4,9 persen.
“Ini biasanya nanti akan direvisi pada saat annual meeting, sementara OECD masih cukup dengan pertumbuhan ekonomi kita sama seperti di APBN yaitu 5,2 persen [di 2024],” ucap dia.
Perry Warjiyo juga meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat didukung oleh permintaan domestik. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan dalam kisaran 4,5-5,3 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 2024 diprakirakan meningkat didorong oleh tetap baiknya keyakinan konsumen, positifnya pengaruh pelaksanaan pemilu, dan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan,” ucap dia.
Kebijakan Stimulus Fiskal Hadapi Ketidakpastian Global
Meski optimistis, tapi pemerintah tetap menyiapkan stimulus fiskal untuk meredam ketidakpastian ekonomi global. Sri Mulyani membeberkan dalam merespons kondisi tersebut, diperlukan paket kebijakan untuk stabilisasi ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Paket kebijakan tersebut terdiri dari tiga kebijakan utama.
Kebijakan pertama, yaitu penebalan bansos untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan ini meliputi pemberian tambahan bantuan pangan beras sebesar 10kg/KPM (Keluarga Penerima Manfaat) selama 1 bulan (Desember 2023) dengan sasaran 21,3 juta KPM meliputi Penerima PKH dan/atau Sembako, dengan anggaran sebesar Rp2,67 triliun.
Kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200 ribu/bulan selama 2 bulan (November – Desember 2023) dengan sasaran 18,8 juta KPM penerima sembako dengan anggaran sebesar Rp7,52 triliun.
“Dalam situasi merespons El Nino dan meningkatnya harga pangan, kita juga merespons menggunakan tools instrument yang memang ada seperti penambahan BLT bagi masyarakat dan juga memberikan bantuan beras,” terang Sri Mulyani
Kebijakan kedua, lanjut Sri Mulyani, yaitu percepatan penyaluran program KUR. Ini ditujukan untuk penguatan UMKM guna menopang pertumbuhan di tengah peningkatan suku bunga. Percepatan penyaluran program KUR tersebut dilakukan melalui weekend banking, sehingga penyerapan penyaluran KUR diharapkan dapat meningkat dan lebih optimal.
Kebijakan ketiga yaitu penguatan sektor perumahan. Kebijakan ini ditempuh dengan pertimbangan efek pengganda sektor yang besar. Sampai dengan September 2023, kinerja sektor perumahan berada dalam tren melambat sehingga perlu adanya intervensi untuk menggairahkan kembali kinerja sektor ini.
“Kita juga melihat sektor properti masih perlu untuk dipacu dan oleh karena itu kami memberikan dukungan bagi pembelian rumah komersil di bawah Rp2 miliar yang ditanggung pajak PPN-nya oleh pemerintah secara 100 persen hingga Juni dan kemudian 50 persen sampai dengan akhir tahun 2024,” ucap Sri Mulyani.
Dukungan untuk rumah komersial diberikan melalui pemberian PPN DTP rumah dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar, tapi yang ditanggung pemerintah adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar selama 14 bulan (November 2023 hingga Desember 2024). Pemberian PPN-DTP dilakukan dengan ketentuan: November 2023-Juni 2024, PPN DTP diberikan sebesar 100 persen, dan Juli 2024-Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50 persen.
Sedangkan dukungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilakukan melalui Pemberian Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan dengan nilai bantuan sebesar Rp4 juta per rumah. Pada November-Desember 2023 diberikan kepada 62 ribu unit, dan di periode 2024 diberikan kepada 220 ribu unit.
Dukungan untuk rumah masyarakat miskin dilakukan melalui penambahan target bantuan rumah Sejahtera Terpadu (RST) sebanyak 1,8 ribu rumah November-Desember 2023. Bantuan RST tersebut mencapai Rp20 juta per rumah.
“Tentu tujuannya agar ekonomi terus bisa terjaga stabilitasnya dan momentum pertumbuhan ekonomi tidak mengalami pelemahan,” pungkas Sri Mulyani.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Suswijono Moegiarso, berharap dengan tambahan paket beras dan BLT El Nino kepada masyarakat bisa menjaga daya beli dan juga mengendalikan inflasi.
“Terutama nanti kita dalam rangka komponen konsumsi rumah tangga yang akan kita jaga,” tutur pria yang akrab disapa Susi dalam kesempatan sama.
Susi mengatakan, dari sisi investasi (PMTB), sektor bangunan menjadi komponen PMTB terbesar yakni 74 persen, salah satunya dari Bangunan Tempat Tinggal dengan share 19,9 persen. Untuk itu, pemerintah menyentuh di sisi sektor Perumahan dengan kebijakan insentif PPN DTP.
Dalam kesempatan tersebut, Susi juga menerangkan beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor, di antaranya dengan pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, membuka peluang pasar-pasar baru seperti non-traditional market, serta memperkuat kerja sama perdagangan.
Lebih lanjut, terkait dengan rangkaian kegiatan pemilu yang akan segera berlangsung, dia mengatakan, belanja kegiatan politik akan memberikan dampak bagi perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti pada sektor percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan minuman, garmen tekstil, serta sektor jasa (hiburan) yang berpeluang melonjak karena penyelenggaraan pemilu.
Dampak tidak langsungnya, jika bicara mengenai politik pasti konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT). LNPRT diproyeksikan di 2023 ini naik antara 4,5 sampai 5 persen dan di 2024 bisa lebih tinggi 6,5 persen sampai 7 persen.
“Yang lain, konsumsi masyarakat pasti akan terdorong naik, sehingga kita berharap ada tambahan PDB baik 2023 maupun 2024. Mungkin antara 0,2 sampai 0,25 persen kita bisa dorong. Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita,” pungkas Susi.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
