Janji Swasembada Pangan Mentan Amran Sulaiman, Apakah Realistis?

tirto.id - Andi Amran Sulaiman resmi dilantik menjadi menteri pertanian (mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang tersandung kasus korupsi. Presiden Joko Widodo melantik Amran pada Rabu (25/10/2023), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.

Mentan Amran bukan orang baru di kabinet Presiden Jokowi. Sebelumnya, Amran juga menjabat sebagai mentan pada pemerintahan pertama Jokowi periode 2014-2019. Usai dilantik, Amran kembali menargetkan swasembada pangan, utamanya beras dan jagung. Janji program ini nyaris sama dengan yang ia canangkan saat menjadi mentan dulu.

Amran mengaku diminta langsung Presiden Jokowi untuk menggenjot produksi jagung dan padi. Dia yakin bisa mengembalikan Indonesia mencapai swasembada beras yang terakhir tercapai pada 2021.

“Saya akan fokus pada produksi beras dan jagung. Beras, misalnya, impornya pada tahun ini sebanyak 3,5 juta ton. Kami akan tekan dulu ke titik nol sehingga ke depan bisa swasembada kembali,” ujar Amran di Kementerian Pertanian, Rabu (25/10/2023).

Pemerintah memang tengah mengalokasikan kuota impor beras untuk Perum Bulog sebanyak 2 juta ton untuk mengantisipasi dampak El Nino. Rencana impor tersebut belum sepenuhnya terealisasi, teranyar, pemerintah kembali mengalokasikan impor beras sebanyak 1,5 juta ton.

Impor dilakukan pemerintah dengan dalih mengantisipasi produksi beras yang turun akibat El Nino. Hal ini juga untuk mencegah harga beras ikut melambung di saat El Nino.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional pada 2023 sebanyak 30,9 juta ton. Jumlah ini mengalami penurunan 650.000 ton atau 2,05 persen, dibandingkan produksi beras pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton.

Penunjukan kembali Amran sebagai mentan pun mengundang sejumlah kritik. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira. Ia menilai, Amran memiliki sejumlah rapor buruk selama menjabat pada periode sebelumnya.

Amran dalam beberapa kesempatan memang disebut gagal mewujudkan swasembada beras yang ditargetkan Presiden Jokowi. Contohnya, Bhima menyoroti impor beras sebanyak 2,2 juta ton pada 2018. Jumlah impor ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya 305 ribu ton.

“Kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah. Erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan,” ujar Bhima dalam keterangan tertulis, dikonfirmasi Tirto, Kamis (26/10/2023).

Bhima khawatir, Amran akan menimbulkan masalah yang sama. Bahkan saat itu, kata Bhima, Kementerian Pertanian selalu berkilah impor beras dilakukan untuk kebutuhan beras premium.

“Pada saat Kementerian Pertanian dipimpin Amran Sulaiman kala itu, masalah pendataan sangat buruk. Ada ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, jadi tidak akur antar kementerian dan BPS,” kata Bhima.

Bhima berharap masalah integrasi data, kini dapat diselesaikan dengan hadirnya Badan Pangan Nasional. Kementan diminta tunduk pada data yang valid, serta tidak boleh mencari data sendiri untuk pembenaran kinerja programnya.

Polemik soal data ini memang sempat terjadi di awal Januari 2018. Kala itu, pemerintah bersiap membuka impor beras besar-besaran. Pihak Kementan dan Kementerian Perdagangan sempat berselisih paham karena data yang dimiliki berbeda.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menyampaikan, Mentan Amran perlu melakukan langkah quick wins untuk meningkatkan produksi beras menjadi 35 juta ton pada tahun depan. Menurut dia, Amran tidak perlu melakukan terobosan yang relatif sulit dicapai.

Untuk menggenjot produksi beras dan memaksimalkan sinergitas pertanian, Amran disarankan meneruskan langkah Plt. Mentan Arief Prasetyo Adi, yang sempat menjabat sebentar sebelum Amran dilantik.

“Pak Arief sudah menurunkan quick wins itu dalam 9 langkah yang detail,” kata Khudori kepada reporter Tirto, Kamis (26/10/2023).

Langkah ini terdiri atas pendetailan peningkatan produktivitas dari 5,2 ton/ha jadi 5,5-5,7 ton/ha, memastikan asuransi pertanian, pendetailan pemanfaatan alsintan yang sudah ada, pendetailan 26 ribu outlet pupuk (subsidi dan komersial), memastikan eksekusi oleh daerah, reward kepada daerah (provinsi/kab/kota) yang berhasil mencapai target, dan penetapan penanggung jawab wilayah hingga optimalisasi peran penyuluh.

Khudori menambahkan, produksi pertanian padi perlu mendapatkan perhatian serius. Selain karena partisipasi konsumsi warga dari Sabang sampai Serui nyaris sempurna, dalam beberapa tahun terakhir produksi konsisten menurun.

“Produksi menurun karena luas panen menurun. Di sisi lain konsumsi terus naik. Akibatnya, surplus produksi tahun juga terus menurun,” jelas Khudori.

Berdasarkan data BPS, penurunan produksi beras terbesar terjadi di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Secara tahunan, produksi beras di Sulawesi Selatan turun 239.332 ton atau 7,78 persen, Jawa Barat 195.605 ton (3,58 persen), dan Jawa Tengah 169.448 ton (3,15 persen).

Swasembada Dinilai Tidak Mustahil

Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menuturkan, target menekan impor yang dicanangkan Amran kali ini bisa saja tercapai. Menurut dia, genjotan impor tahun ini terjadi akibat adanya fenomena El Nino. Jika telah landai, tidak mustahil produksi beras dalam negeri mencukupi jika iklim kembali kondusif.

“El Nino memang tidak akan berlangsung dalam jangka panjang, secara umum, El Nino terjadi setiap 3-5 tahun. Jadi kemungkinan tahun depan tidak terjadi El Nino yang parah sehingga tidak perlu impor,” ujar Eliza dihubungi reporter Tirto, Kamis (26/10/2023).

Indonesia memang pernah mencapai sematan swasembada beras pada 2019-2021. Kala itu, importasi dilakukan sangat kecil, dan hanya untuk beras jenis khusus yang tidak diproduksi di Indonesia, untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe.

Keberhasilan tersebut membuat Indonesia mendapatkan penghargaan dari dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI). IRRI menilai Indonesia telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.

Eliza menerangkan, untuk meningkatkan produktivitas beras perlu berbagai upaya komprehensif. Hal ini dimulai dari penggunaan varietas sesuai kondisi lahan (agroklimat), ketersediaan pupuk yang stabil dan sesuai kebutuhan petani, perbaikan sistem irigasi, pengendalian hama penyakit, dan harga yang berkeadilan bagi petani.

Karena durasi Amran menjabat yang tinggal setahun ke depan, kata Eliza, yang dapat dimaksimalkan adalah membuat rencana jangka panjang dan menengah untuk kebijakan pertanian ke depan.

“Membuat perencanaan yang sesuai dengan bukti empiris, terukur, realistis dan jelas. Sehingga bisa digunakan sebagai rujukan bagi menteri pertanian di masa kepemimpinan baru,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri, meminta Amran untuk mengantisipasi krisis global akibat perang. Ia mendorong agar ada peningkatan produksi pangan dalam negeri, karena khawatir negara pengimpor membatasi stok.

“Maka solusi satu-satunya adalah memperbanyak produksi, memperkuat produksi, memperhebat produksi hanya itu yang bisa dilakukan saat ini,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).

Abdullah menyoroti beberapa komoditas seperti beras, cabai, bawang, jagung, sayur-sayuran dan beberapa komoditas lain. Ia berharap Indonesia tidak kekurangan pangan akibat krisis global yang ada saat ini.

“Kementerian Pertanian diharapkan dapat memetakan wilayah produksi di mana saja, berapa luasnya, bagaimana pupuknya, bagaimana mensinkronkan data yang baik,” kata dia.

Di sisi lain, Mentan Amran sendiri menegaskan bahwa ambisinya untuk swasembada pangan bisa dilakukan dengan mudah. Ia meyakini Indonesia mampu berpeluang untuk tidak mengimpor beras dalam jumlah besar.

“Saya hanya bagian kecil, Pak Dirjen, Wamen, Direktur ini hebat-hebat. Ini mudah semudah membalikkan telapak tangan,” kata Amran di Kementan, Rabu (25/10/2023).

Merespons kondisi El Nino saat ini, Amran mengklaim mampu melewati fenomena serupa ketika menjabat sebelumnya. Kala itu di 2015, kata dia, produksi dalam negeri tetap tinggi dan Indonesia bisa melewati El Nino dengan baik.

“Tapi bisa lolos dan tahun berikutnya tidak impor,” tutur Amran.