Pro-Kontra Impor Beras: Data Kemendag dan Kementan Berbeda

Petugas Bulog memeriksa stok beras medium di gudang beras Perum Bulog Lhokseumawe, Rabu (17/5/2018). ANTARA FOTO/Rahmad.
Oleh: Shintaloka Pradita Sicca - 13 Januari 2018
Dibaca Normal 4 menit
Namun, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim rencana impor beras khusus 500 ribu ton di awal 2018 tak akan memicu harga gabah petani anjlok.
tirto.id - Pemerintah memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand pada akhir Januari. Keputusan ini diambil sebagai upaya menutupi kebutuhan konsumsi sekitar 2,4 hingga 2,5 juta ton per bulan, serta menjaga stabilitas harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan, impor beras ini dilakukan dan didistribusikan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan bermitra bersama perusahaan beras lainnya. Enggar meminta agar beras impor ini dijual dengan HET setara beras medium, yaitu Rp9.450 per kilogram.

“PPI jadi pintu masuknya impor, agar mereka bermitra dengan para pengusaha beras. Mekanisme pendistribusiannya juga akan dilakukan oleh mereka dengan pakai downliner-nya yang sudah tercipta. Karena Bulog distribusinya terbatas,” kata Enggar, di kantornya, Jumat (12/1/2018).

Enggar berkata, beras adalah komoditas utama yang berkontribusi besar terhadap inflasi. Harga beras yang semakin tinggi perlu segera diatasi agar tidak semakin menimbulkan gejolak, di tengah ketersediaan yang rendah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas beras memberikan andil untuk inflasi nasional pada 2017, yaitu sebesar 0,16. Sementara terhadap garis kemiskinan pada 2017, komoditas beras ini memiliki andil sebesar 18,80 persen di perkotaan dan di tingkat pedesaan sebesar 24,52 persen.

“Beras komoditi utama. Ini bicara soal perut. Kita sendiri menyaksikan dan semua media memberitakan mengenai kenaikan harga beras yang terus naik sangat signifikan,” kata Enggar.



Dalam konteks ini, kata Enggar, untuk menjaga stabilitas harga, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Bulog dan Polri telah melakukan operasi pasar sebagai program pengamanan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2017, yang rentan bergejolak.

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah operasi pasar, yang dilakukan November dan Desember, dengan penetrasi ke pasar di daerah-daerah potensi rawan dari sisi konsumsi. Ternyata dampaknya enggak nendang dalam penurunan harga,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan menyebutkan, stok beras pemerintah saat ini di Bulog hanya sekitar 900 ribu ton. Angka tersebut dikatakannya tidak cukup untuk mengamankan stabilitas harga, sebelum musim panen datang sekitar Februari-Maret mendatang.

“Iya perhitungannya enggak cukup, makanya harus impor,” kata Oke.

Namun demikian, kebijakan Kemendag untuk mengimpor beras ini tak sesuai dengan data yang dipaparkan Kementerian Pertanian. Pada Januari ini, misalnya, produksi diprediksi mencapai 4,5 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 2,8 juta ton beras.

Jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi yang berkisar sekitar 2,4 hingga 2,5 juta ton per bulan, akan terdapat surplus 329 ribu ton. Apalagi pada Februari dan Maret diprediksi produksi semakin besar hingga mencapai 8,6 juta ton GKG dan 11,9 juta ton GKG.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi sempat mengklaim bahwa kira-kira produksi tahun ini ada sekitar 48 juta ton dengan kebutuhan konsumsi beras per tahun sebesar 30 juta ton.

Respons Kementan terkait Impor

Meski data kementeriannya memprediksi produksi beras bulan Januari akan menutup kebutuhan dan Indonesia akan memasuki masa panen puncak padi pada Februari mendatang, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim rencana impor beras khusus 500 ribu ton di awal 2018 tak akan memicu harga gabah petani anjlok.

"Petani tetap terlindungi karena ada HPP (Harga Pembelian Pemerintah),” kata Amran di kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Selain itu, Amran mengatakan rata-rata kebutuhan beras nasional yang mencapai 2,5 juta ton per bulan. Sementara impor 500.000 ton beras itu hanya mencukupi setara dengan enam hari kebutuhan nasional.

Amran berharap ada peningkatan produksi beras nasional saat Indonesia memasuki masa puncak panen padi pada Februari 2018. “Oktober (2017) musim hujan. Kalau umur padi tiga bulan, Januari berarti panen sehingga di Februari masuk panen puncak," kata Amran.

Amran mengatakan kondisi cuaca tersebut sama dengan yang terjadi pada awal 2017. Ia mengatakan cuaca di Indonesia baru normal dalam dua tahun terakhir mengingat sebelumnya terjadi fenomena el nino dan la nina.

Selain itu, Amran juga mengatakan bahwa terjadi peningkatan produksi beras karena ada penambahan luas sawah, pembangunan irigasi tersier, dan normalisasi saluran irigasi dan embung, serta pembagian bibit unggul.

Ia optimistis upaya pemerintah itu akan meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman padi, seperti yang biasanya satu kali menjadi dua kali setahun.


Masalah Produksi Sudah Diprediksi

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan data yang berbeda antara Kemendag dan Kementan akan semakin merugikan visi dari pemerintah untuk swasembada pangan.

Said berkata, pada dasarnya gejolak harga yang terjadi saat ini sudah terlihat indikasinya pada Februari-Oktober 2017. Pada September 2017, misalnya, saat dirinya dan tim melakukan survei di Subang, Jawa Barat, yang merupakan salah satu daerah produsen beras, pihaknya sudah memprediksi akan terjadi masalah produksi pada tahun ini.

Menurut dia, pihaknya menemukan fakta lapangan bahwa daerah produsen dilanda serangan hama wereng, virus kerdil hampa dan kerdil rumput. Ia menyebutkan, gangguan hama dan virus tersebut telah tersebar di wilayah produksi, seperti Subang, Indramayu, Cirebon, Karawang, Kebumen, Klaten, Cilacap, Bojonegoro.

“Subang, Indramayu, Cirebon kan jadi tulang punggung produksi nasional. Jawa itu 54 persen memberikan sumbangan pasokan padi secara nasional. Kalau dirincikan lagi itu ada peringkat pertama Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, lalu Jawa Tengah. Kalau ada gangguan di Jawa Barat pasti ada guncangan secara nasional,” kata Said kepada Tirto, Jumat.

Selain itu, kata Said, antara September-Oktober 2017, harga GKP sudah naik dari kisaran normal Rp5-6 ribu per kilogram menjadi Rp7 ribu. “Itu sudah menguatkan sinyalemen kita kalau memang stok itu enggak ada atau terganggu," kata Said. "Kementan mungkin optimistis, tapi fakta enggak bisa kita bohongi juga. Kenyataannya gangguan produksi [terjadi]."

Pada 2017, kata Said, secara nasional produksi telah turun sekitar 25-30 persen akibat hama dan virus itu. Pada akhir tahun ini, serangan hama dan virus diperkirakan 30 hingga 35 persen berpengaruh terhadap stabilitas ketersediaan beras nasional.

“Walaupun angkanya kecil, tapi padi kan musiman. Angka paling kecil saja 20-25 persen penurunan produksi, akan terakumulasi dan dapat menggerus cadangan beras sebelumnya. Kalau musim berikutnya ada gangguan lagi, itu makin memperdalam gangguan di cadangan,” paparnya.

Said menuturkan, ada dua sinyalemen penyebab adanya gejolak harga dan pasokan beras saat ini, yaitu: adanya spekulan harga yang ‘mempermainkan’ ketersediaan beras, dan di sisi lain ada gangguan produksi.

“Ke depan, tata kelola, data petani perlu ditertibkan. Kita harus jujur dengan kondisi lapangan dari pada ‘kecele’ belakangan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, gejolak harga dan ketersediaan beras saat ini disebabkan karena panen raya belum tiba.

Selain itu, kata dia, stok beras medium di pasar memang habis. Sementara, konsumsi masyarakat stabil tinggi, tidak ada penurunan daya beli usai Natal dan Tahun Baru. “Indikasi saya, para spekulan-spekulan tidak menurunkan harga,” ujar Abdullah kepada Tirto.

Namun demikian, kata Abdullah, stok beras di pasar yang semakin menipis adalah faktor yang paling fatal. Ia meminta pihak Kementerian Perdagangan untuk tidak hanya melakukan intervensi berupa operasi pasar.

“Kemendag tolong mengarahkan untuk pasokan masuk ke dalam pasar, jadi bukan operasi pasar yang membuat pasar di luar pasar, tapi harus mensuplai barang itu ke pedagang. Karena konsumen itu berurusan langsung dengan pedagang, bukan Bulog,” kata dia.

Selain itu, Abdullah juga meminta agar pemerintah juga mengevaluasi HET beras. “Saya tidak berani menyebutkan harusnya HET berapa karena ini tidak semena-mena menentukan harga karena hitungan ini harus melibatkan pedagang, petani, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) dan swasta-swasta yang dapat berkontribusi,” kata dia.

Berdasarkan data Kemendag, pada Kamis (11/1/2018) menunjukkan di sejumlah pasar Jakarta, umumnya harga beras medium di atas ketentuan HET-nya, yaitu Rp9.450 per kilogram. Di Pasar Grogol, misalnya, harga beras mencapai Rp11 ribu per Kg, di Pasar Koja Baru Rp12 ribu Kg, di Pasar Minggu Rp12.500 per Kg, di Pasar Rawamangun Rp10.500 Kg, dan di Pasar Senen Blok VI Rp12.500 per Kg.

Baca juga artikel terkait IMPOR BERAS atau tulisan menarik lainnya Shintaloka Pradita Sicca
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Abdul Aziz
a