tirto.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan proses rekrutmen guru sekolah rakyat akan melalui kontrak kerja individu dan tidak terikat dengan status aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dikatakan Mu’ti saat melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemendikdasmen, Senayan, Selasa (8/4/2025).
"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),” kata Mu'ti dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).
Mu’ti menambahkan guru yang mengajar di Sekolah Rakyat harus telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan siap bekerja penuh waktu. Guru-guru tersebut, kata dia, juga diperbolehkan mengajar lebih dari satu mata pelajaran.
"Yang pertama ia harus fulltime, harus di situ, dan harus disampaikan diawal," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.
Terkait Kepala Sekolah, menurut Mu’ti, dapat diputuskan tergantung jumlah murid yang ada pada masing-masing sekolah. Untuk satu lokasi sekolah bisa saja hanya memiliki satu untik jenjang SD, SMP, SMA.
"Untuk BNBA dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April," tutur Mu'ti.
Sebelumnya, Mensos, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan ada sejumlah opsi soal guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Opsinya, guru tersebut bisa lewat penugasan dari ASN atau guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru.
"Itu yang dua itu yang masih dimatangkan," kata Gus Ipul, Senin (24/3/2025).
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
