tirto.id - Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan Kementerian Sosial (Kemensos) telah memetakan potensi warga miskin agar dapat beralih dari program perlindungan sosial ke program pemberdayaan UMKM.
Lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ditugaskan untuk mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tiap pendamping PKH ditargetkan mampu menggraduasi 10 KPM agar mandiri setiap tahunnya.
“Maka tidak kurang dari 300 ribu lebih setiap tahun itu keluarga yang bisa naik kelas. Yang nanti akan berpindah mengikuti program-programnya (kementerian) UMKM,” kata Gus Ipul saat menyambangi Kementerian UMKM di Jakarta, Kamis (20/3).
Sebelum dialihkan kepada pemberdayaan UMKM, Gus Ipul menjelaskan bahwa masyarakat telah dipetakan berdasarkan desil. Masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang berada pada desil 1 dan 2 DTSEN menerima program perlindungan, seperti PKH, sembako, dan PBI JKN. Mayoritas penerima bantuan adalah masyarakat usia produktif yang mempunyai usaha rintisan dan berkembang.
Sebab itu, Gus Ipul menekankan bahwa penerima bantuan yang telah mendapatkan perlindungan sosial akan didorong untuk graduasi melalui pemberdayaan di bawah naungan Kementerian UMKM.
“Dari kami setelah nanti di desil 1, 2, 3, 4 mendapatkan perlindungan sosial, lalu nanti didorong untuk graduasi lewat program pemberdayaan, yang dimana pemberdayaan itu salah satunya berada di Kementerian UMKM,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasi terhadap upaya kolaborasi dari Gus Ipul selaku Menteri Sosial. Dirinya menyebut, peluang bersinergi selama ini terhambat oleh ego sektoral. “Namun alhamdulillah, kami apresiasi tinggi-tingginya kepada Mensos karena beliau dengan sukacita membuka akses data orang miskin, miskin ekstrem sampai nanti ke atas,” ujarnya.
Melalui sinergi ini, masyarakat miskin yang naik kelas akan mendapatkan pembinaan dan program pemberdayaan kewirausahaan. Mereka akan mendapatkan akses permodalan dari berbagai skema yang sudah berjalan di Kementerian UMKM.
“Treatment permodalannya berbeda-beda. Di usaha mikro sendiri, di super mikro kan ada PNM,” kata Maman.
Kemudian, Maman berharap, sinergi Kementerian Sosial dan Kementerian UMKM dapat mendorong lebih banyak masyarakat miskin naik kelas.
“Aturan undang-undang bahwa fakir miskin dan anak-anak kelantar itu dipelihara oleh negara. Nah harapan kita yang dipelihara jangan kemiskinannya,” tandasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
