Masuk tirto.id
tirto.id - Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), tengah diburu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Silmy diduga terkait dalam kasus korupsi sejumlah pejabat kantor imigrasi (kanim) Jakarta Barat (Jakbar). Bagaimana profilnya?
Perburuan Silmy Karim tersebut bermula dari giat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. OTT kanim Jakbar dilakukan KPK untuk menjerat pejabat imigrasi yang terlibat kasus korupsi pada Selasa (2/6/2026).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya pada Rabu (3/6), menyebut bahwa OTT tersebut dilakukan untuk menindak dugaan korupsi proses pengurusan izin tinggal warga negara asing. KPK turut mencokok Kepala Imigrasi Jakarta Barat Ronald Aman Abdullah dalam OTT tersebut.
Namun, Budi menyebut bahwa OTT KPK tersebut belum selesai dilakukan hingga Rabu. Ia menyebut tim KPK juga tengah menuju Bali dan Jawa Barat untuk melakukan penindakan pihak-pihak lain terkait kasus yang sama.
Salah satu pihak yang belum ditemukan dari OTT kanim Jakbar ini rupanya adalah Silmy Karim yang kini menjabat Wamen Imipas dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Budi menuturkan, KPK kini tengah melakukan pencarian untuk menangkap Silmy.
“Tim masih terus melakukan pencarian,” kata Budi.
Menurut Budi, kasus yang menjerat Silmy Karim ini berkaitan dengan dugaan korupsi pada proses pembuatan kartu izin tinggal tetap (KITAP) dan kartu izin tinggal sementara (KITAS) bagi WNA. Namun, detail jenis korupsi yang diselidiki KPK kini belum dijelaskan Budi.
“Nanti kita lihat konstruksi perkaranya. Apakah itu masuk suap, atau nanti pemerasan, atau lainnya, nanti kita akan sampaikan detailnya,” katanya.
Profil Silmy Karim
Silmy Karim secara resmi ditunjuk jadi Wamen Imipas oleh Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 lalu. Kala itu, ia masuk kabinet dengan rekam jejak mentereng, meskipun kini tercoreng karena jadi buruan KPK dan terkait kasus korupsi.
Jauh sebelum kini tersandung kasus korupsi, Silmy mula-mula adalah seorang pakar bidang ekonomi dan bisnis. Predikat itu juga merupakan tangga kariernya hingga mencapai kursi menteri pilihan Prabowo Subianto.
Alumni Universitas Trisakti dan Universitas Indonesia itu awalnya dikenal sebagai pakar ekonomi-bisnis yang jadi anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI pada 2008-2009. Tim ini merupakan gugus tugas yang dibuat untuk memastikan proses pengambilalihan bisnis TNI oleh negara berjalan lancar setelah TNI tak lagi boleh berbisnis.
Pada akhirnya, gugus tugas itu tak hanya menambah portofolio Silmy, tetapi juga jejaringnya ke lingkungan tentara dan para pejabat pertahanan. Setelah menyelesaikan tugas akuisisi bisnis TNI pada 2009, Silmy ditarik Menteri Pertahanan Juwono Sudarso ke kementeriannya.
Silmy lalu bergabung dengan Kementerian Pertahanan sebagai anggota Dewan Penasihat. Di sana hubungannya jadi erat dengan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, orang dekat Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan.
Sejak saat itu pula Silmy makin dalam membangun karier di bidang pertahanan. Atas prakarsa Sjafrie Sjamsoeddin, Silmy mengenyam pendidikan bidang militer dan pertahanan di berbagai institusi, mulai dari NATO School di Jerman hingga Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.
Kariernya di Kementerian Pertahanan itu beriringan dengan kariernya di bidang ekonomi. Silmy jadi anggota Dewan Penasihat Kementerian Pertahanan pada 2010 dan pada tahun itu pula ia jadi penasihat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), badan yang kini melebur jadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Nama Silmy Karim kala itu cukup kondang di telinga para pejabat kala itu, sampai-sampai ia sempat ditarik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu stafnya. Pada 2011, ia menjadi Asisten Staf Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi Politik.
Kariernya di lembaga negara tak berhenti di sana, ia juga pernah ditarik Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2013. Kala itu ia jadi anggota Dewan Analis Strategis BIN berkat pengetahuannya di bidang pertahanan, militer, sekaligus rekam jejaknya sebagai pakar ekonomi.
Akan tetapi, predikat yang paling diingat dari Silmy barangkali bukan karena rekam jejaknya di dunia pertahanan dan militer, melainkan BUMN. Sepanjang kariernya, Silmy berkali-kali ditunjuk untuk menukangi satu BUMN ke BUMN lainnya.
Kedekatannya pada lembaga negara dan kapasitasnya dalam ilmu bisnis membuat ia ditunjuk jadi Komisaris PT PAL (Persero) pada 2011. Ini jadi penugasan pertamanya di pucuk pimpinan BUMN yang diemban sampai 2014.
Pada 2014, Silmy ganti ditunjuk jadi Direktur Utama PT Pindad (Persero). Dua tahun berselang ia ganti ditunjuk untuk menukangi PT Barata Indonesia (Persero) pada 2016. Kemudian pada 2018 ia ganti ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero). Silmy pun tercatat sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero).
Namun, pada 2023, Silmy mengalami persilangan karier ketika ia terpilih jadi Direktur Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang kala itu dipimpin Yasonna Laoly.
Pengalamannya sebagai Dirjen Imigrasi itu kemudian membawa Silmy Karim masuk bursa kabinet setelah Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 dan resmi menjabat Presiden-Wakil Presiden RI. Nama Silmy Karim lalu betulan masuk dalam anggota kabinet sebagai Wamen Imipas.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar
